arip musthopa online

Demokrasi Satu Putaran

2010-02-05T15:35:00.001+07:00

Oleh Arip Musthopa
Ketua Umum PB HMI 2008-2010

Indonesia pernah mengalami beberapa bentuk demokrasi. Mulai dari Demokrasi Parlementer (1955-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966), dan Demokrasi Pancasila (1966-1998). Setelah era reformasi, diyakini demokrasi di Indonesia masih mencari bentuknya. Walaupun reformasi politik menghantarkan Indonesia pada sejumlah terobosan dalam penataan politiknya, namun tak ada kesepakatan dari para ahli apa bentuk dan nama demokrasi yang sedang berkembang di bumi Indonesia.

Sejumlah ahli dapat bersikukuh bahwa demokrasi yang benar adalah demokrasi semata, tanpa embel-embel. Oleh karena itu, desain dan praktek demokrasi kita juga sejatinya demikian. Namun tak dapat dipungkiri bahwa Amerika Serikat pun yang diakui telah menjalankan demokrasi lebih maju dari negara lain memiliki label dalam praktek demokrasinya, yakni demokrasi liberal. Lantas demokrasi apakah yang sedang dijalankan oleh Indonesia saat ini? Untuk menjawabnya, pisau analisa saya mengarahkan pada pesta demokrasi lima tahunan, pemilu dan formasi politik yang terbentuk pascanya.

Arti Penting Pemilu
Liberalisasi politik Indonesia mengalir deras pasca tumbangnya Soeharto. Cabang-cabang kekuasaan negara dimaknai dan ditata ulang. Kekuasaan presiden dibatasi, legislatif menguat dan mengambil bentuknya yang baru dengan hadirnya DPD, dan yudikatif dipecah dua menjadi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kebebasan pers, berserikat dan berkumpul dikedepankan. Partai-partai politik boleh bermunculan bak cendawan di musim hujan. Ekspresi suara publik dalam berbagai bentuk menjadi pertunjukan tersendiri dalam aransemen demokrasi yang coba dimapankan. Hubungan pusat-daerah juga diperbarui melalui kebijakan otonomi daerah.
Perubahan besar yang fundamental dan revolusioner tersebut berlangsung secara bertahap melalui mekanisme yang damai dan konstitusional. Integrasi territorial sempat terancam serius meski hanya Timtim yang lepas. Akhirnya penataan ulang tersebut dilengkapi dengan merubah mekanisme eleksi atau pemilihan pimpinan politik di pusat maupun daerah dengan mempraktekkan bentuk demokrasi langsung, melalui pilpres dan pilkada.
Karena fomasi elit masih sangat cair dan distribusi kuasa sangat plural, maka formasi politik sangat ditentukan oleh hasil pemilu yang diadakan tiap lima tahun. Dari tiga kali pemilu setelah era reformasi, selalu menghasilkan distribusi kuota politik yang berbeda. Sehingga formasi politik yang terbentuk dalam tiga masa pasca pemilu tersebut juga berbeda. Lihatlah Pemilu 1999 yang dimenangkan PDIP, Pemilu 2004 yang dimenangkan Partai Golkar dan Pemilu 2009 yang dimenangkan Partai Demokrat. Masing-masing era pasca pemilu tersebut memiliki “warna” dan “aroma” yang berbeda. Singkatnya, beda hasil pemilu, beda pula “anginnya”.
Dengan demikian, pemilu dalam setiap periode memiliki arti yang sangat penting dan strategis. Bukan hanya menghasilkan formasi parlemen yang berbeda melainkan juga membentuk formasi politik secara keseluruhan yang berbeda.
Dalam kaitannya dengan pimpinan eksekutif misalnya, pasca pemilu 1999 ditandai dengan fenomena pemenang Pileg, PDIP, yang tidak otomatis menjadi pimpinan puncak eksekutif karena dijegal oleh koalisi Poros Tengah yang mengusung Gus Dur. Megawati terpaksa hanya jadi wakil presiden, meskipun di tengah jalan mampu direbutnya jabatan presiden, setelah melalui kontraksi politik yang tidak dapat dipandang remeh dalam perjalanan demokrasi kita.
Pasca pemilu 2004, pemenang Pileg bukan hanya tidak mampu menjadi pimpinan eksekutif, bahkan tidak dapat ikut serta dalam pemerintahan. Sampai akhirnya kontraksi politik yang terjadi menghantarkan pada upaya perebutan “secara paksa” pimpinan Partai Golkar. Setelah itu, Partai Golkar terlibat dalam pemerintahan, stabilitas politik relatif dapat diwujudkan.

Pasca Pemilu 2009
Pemilu 2009 diwarnai oleh satu faktor dominan: upaya mengembangkan dan melanjutkan kekuasaan. Dalam hal ini, hampir semua fenomena politik penting baik yang “wajar” maupun yang “ganjil” dapat dijelaskan dalam perspektif faktor dominan tersebut. Kualitas pileg yang buruk, fenomena mega koalisi, pilpres satu putaran, dan formasi kabinet “bagi-bagi” adalah buah dari kerja politik mewujudkan faktor dominan di atas.
Faktor dominan tersebut, secara spekulatif didasarkan pada hasrat kuasa yang menggebu sebagai kompensasi atas kuasa yang kurang utuh pada periode sebelumnya. Walaupun secara normatif hal tersebut wajar-wajar saja karena setiap kekuasaan senantiasa menuntut stabilitas dan derajat efektifitas yang tinggi. Namun apa jadinya bila semuanya terkesan “dipaksakan”?
Perolehan suara Partai Demokrat (PD) yang melonjak hingga tiga kali lipat dari Pemilu 2004 adalah tahap awal kesan “dipaksakan” muncul ke permukaan. Betapa tidak, hasil yang mendecak rasa kagum tersebut menjadi tak strategis ketika dinodai oleh kisruh DPT dan metode penghitungan IT KPU yang amburadul. Perolehan PD yang fenomenal sebenarnya wajar bila dikoherenkan dengan popularitas SBY, namun entah mengapa harus ada kisruh DPT yang dapat menjadi dalih adanya ketidakwajaran.
Fase berikutnya adalah ketika harus dibentuk suatu koalisi besar untuk mengusung calon presiden incumbent. Secara normatif hal ini wajar saja karena yang mau dibangun bukan hanya memenuhi persyaratan pencalonan seperti pada Pemilu 2004, melainkan suatu koalisi pemerintahan yang akan bekerjasama selama lima tahun baik di eksekutif maupun legislatif. Dasar pertimbangannya tentu adalah kepastian kemenangan, stabilitas dan efektifitas pemerintahan.
Namun entah mengapa muncul kesan dipaksakan ketika koalisinya dibentuk terlalu besar, bahkan melibatkan parpol yang tidak memperoleh kursi di parlemen. Pelibatan mereka kiranya tidak terlalu penting. Namun hadirnya agenda untuk mencegah masuknya calon tertentu ke gelanggang karena dikhawatirkan akan menggagalkan, paling tidak memperpanjang jalan menuju kemenangan, membuat mereka dirasa penting untuk dirangkul.
Hasrat menjadikan permainan cepat selesai melalui pemilihan presiden satu putaran inilah yang harus dibayar sangat mahal. Karena untuk membentuk mega koalisi paling tidak dibutuhkan banyak janji dan bahkan banyak materi. Janji dan materi tentu harus disediakan oleh sang mpunya hajat. Akibatnya dapat ditebak, formasi politik yang terbentuk baik itu di parlemen maupun di eksekutif beserta cabang-cabangnya adalah upaya untuk menunaikan janji baik pada donator maupun parpol penyokong.
Namun anehnya, tidak berhenti sampai disitu, mega koalisi yang telah terbentuk masih juga dirasa kurang. Sehingga PDIP dan Partai Golkar yang awalnya tak masuk dalam koalisi juga berupaya untuk rangkul dengan kompensasi jabatan Ketua MPR dan kursi kabinet. Secara normatif, mungkin ini didorong oleh niat suci mengajak semua kekuatan politik untuk bekerjasama membangun bangsa ke depan dengan meminimalisasi perselisihan.
Namun apa jadinya apabila mega koalisi tersebut benar-benar terlalu besar sehingga tidak mampu dikelola dengan baik? Apalagi bila upaya memperbesar kekuatan pendukung terus dilakukan. Setiap pihak yang (potensial) mengganggu didekati dengan cara demikian, apa jadinya? Belum lagi kawan lama dipenuhi janjinya, telah ditebar benih-benih janji pada kawan baru. Akibatnya, barisan sakit hati juga akan panjang, mungkin lebih panjang dari kekuatan yang bisa dirangkul.
Kekuatan parlemen secara umum dapat ditundukkan dalam komitmen mega koalisi yang diabadikan dalam bentuk kontrak politik secara tertulis. Namun zahirnya demokrasi, mekanisme checks and balances adalah niscaya hadir. Oleh karena tak terwadahi parlemen, maka ia berupaya mencari jalan melalui kekuatan civil society yang disokong oleh media. Kekuatan ekstra parlemen pun menjelma menjadi penyeimbang yang tak kalah garangnya. Akibatnya, hingga belum seratus hari pemerintahan ini berjalan, tidak ada stabilitas politik dan efektifitas pemerintahan yang memadai. Indikasinya dapat dilihat dari tidak berjalan optimalnya program 100 hari pemerintahan.
Inilah gambaran umum demokrasi kita di periode kedua pemerintahan SBY. Sebuah demokrasi yang tertawan akibat upaya “paksa” untuk cepat memberikan kepastian kemenangan serta stabilitas dan efektifitas pemerintahan, yang justru menghadirkan gugatan atas kemenangan dan tak kunjung menghadirkan stabilitas dan efektifitas pemerintahan yang diidamkan. Inilah demokrasi satu putaran. Entah sampai kapan ia kan terus dipentaskan. Wallahu a’ lam bishshawab.

Refleksi 63 Tahun: HMI dan Agenda Strategis Bangsa

2010-02-05T15:02:00.001+07:00

Refleksi 63 Tahun HMI
HMI dan Agenda Strategis Bangsa
Oleh Arip Musthopa
Ketua Umum PB HMI 2008-2010
Hari ini, 63 tahun sudah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berkiprah. Terpaut hanya delapan belas bulan lebih muda dari usia NKRI. Bernafaskan keindonesiaan dan keislaman, HMI menjadi saksi sejarah perjalanan republik. Jatuh-bangun mulai era revolusi fisik, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru, hingga era reformasi. Setiap era, HMI senantiasa berupaya memberikan kontribusi yang terbaik kepada republik. Menjadi bagian penting dari tiap perubahan besar yang terjadi.

Namun tidak ada gading yang tak retak. Selalu ada kelemahan dan kekurangan. Hal positif yang menjadi modal HMI, tak jera untuk terus mencoba. Layaknya insan akademis yang selalu haus untuk trial and error. Apalagi status mahasiswa cukup membantu menjadi cover, toh kesalahan tidak melulu bermakna kehancuran.
Kiprah alumni HMI yang eksis di banyak sektor kehidupan berbangsa dan bernegara menandakan ‘anak-anak’ HMI mampu survive. Memang HMI dikenal memiliki daya adaptasi yang tinggi dan tak mudah menyerah menghadapi segala kesulitan. Motto ‘yakin usaha sampai’ mendarah-daging dalam jiwa kader HMI.
***
Semangat memberi yang terbaik untuk republik, tak takut mencoba dan salah, serta optimisme yakin usaha sampai, kini kami rasakan menggelora dalam sanubari kader menjelang usia HMI ke-63. Suatu spirit positif yang dibutuhkan bukan saja untuk kemajuan, namun juga peradaban. Spirit positif tersebut adalah aset berharga yang memungkinkan kader HMI bangga mengibarkan benderanya. Menjadikan alumni HMI tidak tertunduk lesu untuk mengaku sebagai alumni. Lantas, kemana energi besar ini harus disalurkan?
Di tengah kondisi bangsa yang dibayang-bayangi krisis politik saat ini, HMI dituntut untuk tetap kritis dan bersuara lantang tanpa harus kehilangan pijakan intelektual. Oleh karena itu, HMI harus meletakkan sikap dan aksinya dalam koridor agenda-agenda strategis bangsa Indonesia. Tidak terjebak pada fenomena sesaat dan tarian pihak lain yang belum tentu sejalan dengan kejatidirian HMI itu sendiri.
Agenda strategis bangsa tersebut adalah pertama, pembangunan karakter bangsa (nation character building). Kita telah memilih untuk demokrasi yang pilarnya adalah regulasi (UUD 1945 hasil amandemen) dan iklim kebebasan. Konsensus bangsa telah memilihnya dan sekali layar terkembang surut kita berpantang.
Memang ada nada sumir yang meragukan demokrasi cocok bagi Indonesia, atau bukan seperti ini demokrasi yang kita mau. Namun, demokrasi adalah proses, tak mendadak sontak terwujud. Kelebihannya, demokrasi memungkinkan pelibatan pelaku dalam proses secara massif. Sehingga proses dan pembelajaran bukan hanya milik elit, namun juga rakyat.
Pasti ada jeleknya, proses menjadi lebih riuh dan potensi liar yang tinggi. Kemajuan bisa melambat, ketidakpastian juga bisa meninggi dan menciutkan nyali. Namun itulah tantangan sebuah pembelajaran kolektif atas nama demokrasi. Selama mekanisme checks and balances berjalan berbasiskan akal sehat, tak perlu khawatir demokrasi menjerumuskan. Bila telah sampai pada titik kesetimbangannya, kemajuan eksponensial bukanlah mimpi yang utopis.
Kedua, menjadikan negara fokus pada national interest-nya. Dalam hal ini kerapkali kita temukan kebijakan Negara yang tidak menjurus pada kepentingan nasionalnya. Secara gamblang kepentingan nasional adalah mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Disana disebutkan bahwa tujuan kita adalah ‘membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia’.
Analisa-analisa kritis menunjukkan bahwa kita belum memiliki Pemerintah Negara yang mencerminkan apa yang diinginkan konstitusi. Alih-alih berada pada posisi tersebut, malah diidentikkan menjadi kepanjangan tangan kepentingan asing. Adalah tugas komponen bangsa yang tercerahkan untuk terus berbisik, berteriak, hingga tindakan konstitusional pada pemerintah agar mengedepankan pewujudan kepentingan nasional.
Meski tidak mesti diposisikan diametral antara kepentingan nasional dan kepentingan asing, pengarusutamaan kepentingan nasional wajib hukumnya. Masuknya kepentingan asing dimungkinkan sejauh itu sejalan atau mendukung kepentingan nasional. Perspektif ini harus clear dalam setiap kebijakan Negara.
Globalisasi dan tanda-tanda pergeseran konstelasi global di awal abad XXI saat ini, menunjukkan intensitas lobi Negara-negara industri besar. Indonesia menjadi medan pertarungan yang sengit antara Amerika Serikat, Jepang, China, Korea, dan Uni Eropa. Kondisi tersebut mudah menenggelamkan kepentingan nasional dan mendudukkan kepentingan asing menjadi yang utama.
Ketiga, menjadikan bangsa Indonesia kompatibel menghadapi tantangan abad XXI. Abad XXI memiliki anasirnya tersendiri dibandingkan dengan abad XX dan abad-abad sebelumnya. Meski selalu ada yang sama dalam setiap abad, niscaya selalu lebih banyak yang berbeda di masing-masing abad.
Konstelasi geo-ekonomi-politik global, perbenturan antar peradaban tua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perjanjian-perjanjian internasional, dan peristiwa-peristiwa besar di tingkat global dan regional adalah yang akan membentuk perwajahan abad XXI. Sejarah mencatat bahwa dinamika global antara pra Perang Dunia (PD) I hingga pasca PD II mampu dimanfaatkan generasi muda bangsa ketika itu untuk merumuskan kelahiran bangsa dan Negara Indonesia.
Kini telah 100 tahun dari masa itu, mampukah generasi bangsa saat ini, khususnya kaum muda, merumuskan dan mendirikan pilar-pilar bagi kebangkitan bangsa selanjutnya? Sehingga apa yang menjadi janji-janji kemerdekaan, apa yang menjadi raison d’être kita membentuk Negara-bangsa bernama Indonesia menjadi kian dekat tergapai.
Abad XXI kerapkali digambarkan sebagai era kebangkitan bangsa-bangsa Asia. Negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, China, Korea, dan Taiwan serta India di Asia Selatan dinisbatkan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. PDB dunia sebagian besar akan dikontribusi kawasan ini. Pertanyaannya, dimana letak Indonesia dalam konstelasi tersebut?
Dengan potensi SDA melimpah dan SDM yang besar sepatutnya kita menjadi emerging forces baik di tingkat kawasan maupun global. Namun keunggulan komparatif tersebut tidak banyak bicara kecuali dilengkapi dengan keunggulan kompetitif: penguasaan IPTEK dan SDM yang mumpuni.
***
Akhirnya, usia 63 tahun bukanlah usia yang muda dan bukan juga senja untuk sebuah organisasi. Namun sudah lebih dari cukup untuk meneguhkan kedewasaan dan kematangan dalam menyikapi zaman. Ada ungkapan Nabi dimana adalah orang yang merugi apabila hari esok tidak lebih baik dari hari ini dan hari kemarin.
Maka terus bergeraklah HMI, jejakkan langkah-langkah mengharumkan di tengah gelombang dinamika yang terkadang insight-nya tidak tampil kasatmata. InsyaAllah dengan niatan memberi yang terbaik, berani mencoba dan salah, serta optimisme yakin usaha sampai, penempatan historis yang manis akan kau raih. Dirgahayu HMI ke-63. Wallahu a’ lam bishshawab.

Menjadi Mahasiswa Sejati

2009-08-15T13:31:00.000+07:00

Oleh: Arip Musthopa

Mengenang masa awal saya masuk dunia perguruan tinggi, seorang senior yang kelak menjadi presiden mahasiswa di kampus secara menggigit bertanya pada kami, “Siapakah yang saya hadapi ini? Mahasiswa semester awal ataukah siswa kelas empat?”. Pertanyaan tersebut tidak beranjak dari ketidaktahuan melainkan dari kesadaran ontologis bahwa peralihan status dari ‘siswa’ menjadi ‘mahasiswa’ mengundang sejumlah konsekuensi yang tidak sederhana dan kerapkali gagal disadari oleh banyak mahasiswa. Sukses tidaknya perjalanan ‘kemahasiswaan’ seorang mahasiswa sangat ditentukan kesadaran atas pergeseran status tersebut.

Dunia perguruan tinggi sungguh berbeda dengan dunia sekolah menengah (atas dan pertama). Dunia sekolah menengah adalah periode yang dipenuhi suka cita, egoisme, kegundahan khas remaja, dan cita-cita hidup yang masih didominasi oleh ukuran-ukuran material dan pragmatis. Dunia perguruan tinggi berbeda, seolah membukakan segalanya sambil menjelaskan ‘It’s the real life’. Penuh warna dan pertarungan pembentukan jatidiri yang diukur dengan spirit intelektualisme, karya dan akhirnya pengakuan. Hidup tidaklah sesederhana yang dipikirkan sebelumnya, namun tetap menyimpan misteri potensi keindahan dan sukacita yang lebih luas, berwarna, dan mendalam. Semuanya bermula dari kesadaran historis pembentukan dan perjalanan bangsa serta posisi strategis mahasiswa didalamnya.

Sejarah dan Peran Strategis Mahasiswa
Sejarah adalah sebuah proses dialektis. Ia terbentuk dari berbagai peristiwa yang pada saat bersamaan bersifat dekonstruktif dan konstruktif. Ia menghancurkan sebuah kemapanan untuk menghadirkan tatanan baru yang berbeda. Tatanan baru tersebut bisa jadi merupakan penyempurnaan atas tatanan lama—biasanya disebut sebagai proses reformatif—atau bahkan ia merupakan kondisi baru yang sama sekali berbeda dan bertolak belakang. Yang terakhir ini sering dimengerti sebagai proses yang bersifat revolutif. Dialektika historis itu muncul sebagai reaksi atas banyaknya pertanyaan hidup yang dinamis.
Selain itu, kebutuhan hidup manusia yang terus berkembang menuntut adanya inovasi, baik terhadap ide maupun produk-produk peradaban. Karena itu, proses kesejarahan akan terus berlangsung dalam lingkaran thesa-antithesa-sinthesa. Tak ada yang tak berubah selain perubahan itu sendiri.
Sebagai kelompok minoritas terdidik, mahasiswa memiliki banyak kekuatan di dalam dirinya antara lain kekuatan moral (moral force), kekuatan ide (power of idea) dan kekuatan nalar (power of reason). Dengan kekuatan-kekuatan itu mahasiswa, sebagaimana dikemukakan oleh Jack Newfield, bisa disebut sebagai a prophetic minority. Jack Newfield lebih lanjut menjelaskan:

Mahasiswa adalah kelompok minoritas….para aktivis hanyalah minoritas juga dalam populasi mahasiswa. Tetapi mereka memainkan peranan yang profetik. Mereka melihat jauh ke depan dan memikirkan apa yang tidak atau belum dipikirkan oleh masyarakat umumnya. Dalam visi mereka, tampak suatu kesalahan mendasar dalam masyarakat. Dan mereka menginginkan perubahan. Tidak sekedar perubahan-perubahan marginal, tetapi perubahan fundamental. Mereka memikirkan suatu proses transformasi.

Sejarah Indonesia juga mencatat bagaimana pentingnya peran mahasiswa baik dalam proses menuju maupun pasca terbentuknya negara Indonesia. Peran mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan sangat menonjol dalam perubahan-perubahan besar di republik ini. Sejarah kemudian mencatat peran mereka dalam pembentukan nasionalisme Indonesia melalui Sumpah Pemuda (Youth Pledge) 1928, penculikan Soekarno-Hatta yang mendorong percepatan proklamasi kemerdekaan menjadi 17 Agustus 1945, peralihan Orde Lama ke Orde Baru tahun 1960-an akhir, dan peralihan dari Orde Baru ke Era Reformasi pada tahun 1998.
Oleh karena itu, tepat kiranya jika Indonesianis, Benedict Anderson menyebut bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah pemudanya. Kehadiran pemudalah, kata Benedict Anderson, yang menciptakan momen sejarah Indonesia masa depan, yakni sejarah terbentuknya sebuah bangsa yang satu, merdeka dari ketertindasan kolonialisme (Revolusi Pemuda: 1988).
Sebagai ‘kawah candradimuka’ pembentukan para aktivis, organisasi kemahasiswaan memang tidak pernah tunggal dan terpolarisasi berdasarkan keyakinan ideologisnya masing-masing. Tiap-tiap kelompok memiliki sikap, pandangan, pemahaman, dan penilaian yang berbeda-beda tentang sejumlah permasalahan. Mereka juga berbeda dalam cita-cita tentang bentuk masyarakat ideal. Namun demikian, tak bisa dipungkiri bahwa organisasi-organisasi kemahasiswaan berperan besar khususnya dalam penyiapan dan penyediaan kader-kader penerus bangsa, apapun keyakinan ideologis dan cita-cita idealnya.
Mereka lah yang memproduksi –meminjam istilah sejarawan Arnold Toynbee—creative minority yang berperan sebagai agent of change dan agent of social control bagi masyarakat dan bangsanya. Berdasarkan background kesejarahan tersebut, sejak awal seorang mahasiswa sepatutnya menanamkan diri untuk menjadi sosok “mahasiswa sejati”.

Mahasiswa Sejati
Untuk menjadi mahasiswa sejati pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi ‘fitrah’ dari mahasiswa. Paling tidak ada empat predikat yang melekat pada mahasiswa, pertama insan akademis. Dalam konteks ini mahasiswa adalah insan pembelajar yang haus ilmu dan informasi bagi pengembangan rasio dan kepribadiannya. Sekaligus menjadi bagian yang mengusung dunia yang dinaungi nilai-nilai keilmiahan, moralitas dan independensi.
Kedua, kemudaan. Mahasiswa adalah bagian dari pemuda dan pemuda adalah pemilik ‘darah muda’, yang mencari bentuk jatidiri dan menterjemahkan dunianya terkadang tidak secara rasional melainkan emosional. Dalam kemudaannya, mahasiswa adalah insan yang menginginkan perubahan, progresifitas, dan menciptakan dunianya sendiri yang berbeda dari ‘dunia buatan orang tua’.
Ketiga, youth of the nation. Sebagai youth of the nation, ia merupakan potret masa depan bangsanya. Makanya wajar bila suatu bangsa banyak menaruh harapan padanya. Sebagai youth of the nation, mahasiswa harus mempelajari permasalahan, dan keresahan bangsanya. Memahami kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang dimiliki bangsanya. Lebih penting lagi, menjadi bagian problem solver, bukan beban (liability) bagi bangsanya.
Keempat, elit intelektual. Tidak sampai dari lima persen pemuda Indonesia mampu mengenyam pendidikan tinggi. Oleh karena itu, mahasiswa mau tidak mau terbentuk menjadi ‘elit’ karena jumlahnya yang sedikit dan memperoleh kesempatan istimewa menempuh pendidikan tinggi. Sebagai elit intelektual, mahasiswa sudah sepatutnya menjadi ‘kompas’ yang menunjukkan arah bangsanya. Menjadi ‘lampu pijar’ yang menerangi lingkungan sekitarnya.
Singkatnya menjadi mahasiswa sejati adalah berusaha keras memenuhi keempat predikat yang melekat pada status mahasiswa di atas. Mahasiswa sejati bukanlah mahasiswa yang datang untuk kuliah dan setelah itu pulang, menunggu kelulusan hingga –berharap-- bekerja di perusahaan dan lembaga yang mentereng. Dia tidak puas dengan ilmu yang diperoleh di ruang kelas semata. Dia mencari ilmu dan membentuk kepribadiannya di perpustakaan, diskusi dan seminar, study club, organisasi kemahasiswaan intra dan ekstra, serta melakukan public/community service. Bahkan melakukan “gerakan-gerakan”, menciptakan prototype insan dan masyarakat masa depan! Wallahu a’ lam bi ashshawab.

HMI dan Pilpres 2009

2009-06-27T23:59:00.001+07:00

Oleh Arip Musthopa, SIP., MSi
Ketua Umum PB HMI 2008-2010

Pilpres 2009 harus ditempatkan dalam konteks Indonesia yang transisional dari era otoritarian menuju era demokrasi yang mapan. Betul memang kita telah memasuki era demokrasi, namun demokrasi kita masih berdiaspora mencari bentuknya yang paling relevan dengan kondisi sosio-politik-ekonomi-budaya bangsa Indonesia. Dalam sketsa demikian, wajar kiranya dalam praktek demokrasi kita masih terdapat sejumlah kekurangan yang mengundang kekecewaan dan gugatan.

Pengalaman demokratisasi di negara-negara Amerika Latin menunjukkan bahwa waktu 10-15 tahun adalah waktu yang cukup untuk suatu masa transisi politik. Tentu saja tergantung pada kemampuan kita melakukan konsolidasi demokrasi, dalam arti memapankan sistem demokratik dan menempatkan figur-figur demokratik dalam pos-pos penting pemerintahan dan memuseumkan sistem dan figur-figur non-demokratik. Kiranya tahun 2014 adalah momentum kita mengakhiri fase transisi dan diharapkan tak ada lagi perubahan mayor pada sistem politik kita, meski secara minor tak terhindarkan.

Dalam suatu era transisi, apalagi dalam momentum hajat demokrasi seperti Pilpres 2009, terdapat turbulensi politik yang mem(di)pengaruhi berbagai kekuatan sosial-politik. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki 186 cabang di kabupaten/kota se-Indonesia dan anggota sekitar 321.000, tentu tak terkecuali. Tulisan ini merupakan ikhtiar kami untuk menjelaskan positioning HMI dalam hajat tersebut.

Pilpres: Antara Prosedur dan Substansi

Pilpres adalah prosedur demokrasi untuk seleksi pimpinan nasional, presiden dan wakil presiden. Lazimnya suatu prosedur, hanya bermakna bila merefleksi nilai-nilai substansi demokrasi. Pilpres yang terlalu berjarak dengan nilai-nilai substansi demokrasi dapat memunculkan gugatan, edukasi yang buruk, dan bahkan malapetaka politik. Nilai-nilai tersebut adalah keadilan, kejujuran, kesetaraan, dan kompetisi yang sehat (tegaknya fatsoen politik).

Pilpres yang demokratik dapat terwujud apabila hadir penyelenggara pemilu yang independen dan mandiri, kontestan yang beretika dan taat aturan main, media massa yang sehat dan obyektif, serta hadirnya pemilih yang cerdas. Ketidakhadiran salah satu dari keempat komponen di atas dapat mengakibat Pilpres mengidap sejumlah kelemahan bahkan cacat yang menjauhkannya dari kategori pemilu berkualitas dan demokratik.

Diantara keempat komponen di atas, posisi terlemah adalah pemilih. Pemilih adalah penentu yang digempur oleh kontestan dan media untuk diminta keberpihakan hati dan pikirannya. Dalam keterkungkungan gempuran tersebut, pemilih seyogyanya memperoleh perlindungan dari regulasi dan penyelenggara. Namun faktanya tidak demikian, pemilih tak dapat berharap banyak pada mereka. Karena regulasi dibuat elit yang belakangan menjadi kontestan. Karena penyelenggara kerapkali lebih menunjukkan kekhawatiran atas protes dari kontestan ketimbang pemilih. Alih-alih mereka memperoleh perlindungan dan edukasi yang cukup, malah disalahkan ketika tidak atau salah menggunakan hak pilih.

Lantas, kemana pemilih patut berharap memperoleh “suaka politik”? Kepada elemen civil society, yang menurut Cak Nur sebagai ‘rumah persemaian demokrasi’. Adalah tugas dari civil society ‘menemani’ pemilih agar tidak tersesat menggunakan hak pilihnya. Sebagai bagian dari elemen tersebut, HMI sepatutnya memberikan edukasi agar menjadi pemilih yang cerdas. Oleh karena itu, HMI kemudian menggelar Gerakan Pemilih Cerdas yang mengajak pemilih untuk: mendaftar sebagai pemilih, menggunakan hak pilih, anti politik uang (suap), dan mengedepankan rekam jejak dan program figur dalam menentukan pilihannya.

Pilpres dan Tafsir Independensi

HMI menggariskan dirinya sebagai organisasi yang bersifat Independen. Independensi dimaknai dua hal, independensi etis dan organisatoris. Independensi etis bermakna setiap anggota HMI berpihak dan memperjuangkan kebenaran, yang didasarkan pada pemahaman teologis bahwa fitrah manusia adalah hanief, cenderung pada kebenaran. Oleh karena anggota HMI independen secara etis, maka konsekuensinya secara organisasi HMI juga independen. Tidak berada di bawah atau menjadi underbouw organisasi apapun, karena akan membatasi ruang implementasi spirit independensi, kalaupun bukannya membunuh spirit independensi itu sendiri.

Dalam aksinya, HMI secara organisasi hanya boleh menunjukkan keberpihakan pada kebenaran atau kepada pihak yang mana kebenaran melekat padanya. Untuk tahu yang benar dan salah dibutuhkan pengetahuan atau ilmu. Disinilah nampak keterkaitan antara keyakinan independensi (dimensi iman) yang bisa terimplementasi dengan baik (dimensi amal) apabila didukung oleh ketersediaan pengetahuan (dimensi ilmu). Atas dasar itu di HMI tidak pernah sepi digaungkan pentingnya intelektualisme sebagai tradisi, yang bukan saja penting bagi bekal individu tapi juga menyangkut kiprah organisasi.

Selanjutnya, dalam suatu kontestasi politik seperti Pilpres 2009, dapatkah logika keberpihakan ‘benar-salah’, seperti yang disyaratkan dalam doktrin independensi dijadikan dasar untuk mendukung atau tidak mendukung calon tertentu? Disini kita dihadapkan pada problem metodologi untuk mengukur tingkat benar dan salah dari masing-masing calon. Sungguh problematis dan penuh jebakan subyektifitas. Dihadapkan pada kerumitan tersebut, nampaknya memilih sikap ‘netral’ merupakan sikap yang paling dekat dengan spirit independensi. Apalagi ada benefit lain, yakni positif untuk memelihara kohesifitas internal. Namun bukankah independensi justru harus berpihak? Suatu ironi apabila atas dasar independensi, yang zahirnya menuntut keberpihakan, malah menjadi tidak berpihak (netral). Lantas, kemanakah energi keberpihakan harus disalurkan? Karena HMI juga pantang bersikap pasif.

Oleh karena pilihan mendukung atau tidak figur calon tertentu terkendala metodologi implementasi doktrin independensi, maka keberpihakan tidak dapat disematkan pada calon atau figur. Yang paling mungkin adalah energi independensi disalurkan melalui upaya membangun sistem dan prosedur (playing field) yang adil untuk semua sekaligus memberdayakan yang terlemahkan oleh sistem yang berlaku. Logikanya, siapapun yang nantinya terpilih merupakan yang terbaik asalkan melalui suatu proses (sistem dan prosedur) yang benar dan baik. Sebaliknya, apabila sistem dan prosedurnya keliru maka pemimpin yang dihasilkan pastinya bukan yang terbaik.

Keberpihakan ini menuntut peran seperti watchdog yang ‘menggonggong’ apabila terdapat kekeliruan dalam berlakunya sistem dan prosedur. Mengambil peran menjadi pengawas jalannya pilpres ketimbang menjadi tim sukses capres. Peran-peran seperti kritik proses, edukasi pemilih, pengawasanpada hari-H, dan mendesakkan agenda strategis ke dalam program calon melalui dialog publik misalnya, merupakan model-model peran yang ditempuh dalam membangun pilpres yang berkualitas dan demokratis.

Pencalonan JK

Isu lain terkait kiprah HMI di Pilpres 2009 adalah perihal pencalonan Moh. Jusuf Kalla, biasa disapa JK, yang diisukan memperoleh dukungan dari HMI. Hal ini tentu pengkaitan sederhana dari status JK sebagai alumni HMI dan pernah menjadi Ketua Umum HMI Cabang Makassar. Apalagi KAHMI, baik yang presidensil maupun presidium, telah menyatakan dukungan secara terbuka kepada JK beberapa waktu yang lalu.

Lantas, bagaimana positioning HMI menyikapi pencalonan JK? Bagi HMI, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, wilayah dukung-mendukung figur calon secara organisasi adalah wilayah yang tidak mungkin dimasuki, meskipun itu adalah alumni HMI. Sikap ini merupakan konsekuensi doktrin independensi yang telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, HMI merupakan komunitas yang terbuka bagi semua calon. Adalah kesungguhan ‘rayuan politik’ dan tawaran program dari masing-masing capres lah yang akan menentukan kemana masing-masing anggota HMI akan menentukan pilihan.

Memang pada umumnya alumni dan anggota HMI merasa bangga apabila ada bagian dari keluarganya yang mampu mencapai tingkat kesuksesan tertentu. Solidaritas sebagai suatu keluarga besar yang aktif terkadang lebih dari sekedar merasa bangga melainkan turut membantu ikhtiar saudaranya disertai keikhlasan yang memadai. Solidaritas keluarga besar inilah yang kiranya menjadi ‘variabel laten’ yang dapat memuluskan JK mendulang suara dari alumni maupun anggota HMI secara lebih besar dibandingkan capres yang lain. Tentu saja sejauh JK mampu menekan pada tombol yang tepat untuk membangkitkan ‘variabel laten’ itu. Wallahu a’ lam bi ashshawab.

The HMI Way; Menyegarkan Kembali HMI

2009-02-04T14:38:00.000+07:00

Oleh Arip Musthopa
Ketua Umum PB HMI

GENAP 62 tahun sudah usia HMI. Rentang usia yang cukup matang bagi sebuah organisasi. Ketika didirikan 05 Februari 1947 lalu, HMI berdiri di bawah semangat keislaman dan keindonesiaan secara bersamaan dan sinergis, bukan dikhotomik. Dua semangat itu dikawinkan, diharmonisasi dan diracik. Gagasan tersebut, menjadi penting di tengah masih banyaknya kalangan muslim yang menghendaki terbentuknya negara Islam, tidak hanya pada masa awal beridirinya HMI, tetapi juga hingga saat ini.

Gagasan keislaman-keindonesiaan yang diusung HMI menjadi sumbangsih gagasan yang sangat apik kepada bangsa, karena mampu mengimbangi ambisi golongan yang menghendaki terbangunnya negara dengan nalar dan sistem teokratik oleh nasionalisme berbalut Islam. Dan, Dahlan Ranuwihardjo, pantas menjadi salah satu ikon yang turut mempertebal karakter kebangsaan di dalam tubuh HMI ketika usia organisasi ini masih belia.

Pembaruan pemikiran Islam Indonesia berhasil lahir dari tubuh HMI pada era akhir 1960-an melalui pemikiran Nurcholish Madjid dengan jargon “Islam Yes, Parti Islam No” dan sekularisasi agama (Islam) yang terus berkembang menjadi narasi besar gelombang pembaruan pemikiran Islam hingga tahun 1990-an. Pada masa itu juga muncul Ahmad Wahib melalui limited group-nya yang oleh Greg Barton disejajarkan dengan Cak Nur dan Gus Dur sebagai tokoh pembaru Islam Indonesia.

Cakrawala pemikiran keislaman-keindonesiaan menjadikan HMI diposisikan sebagai kelompok Islam moderat. Pada masa awal peletakan develomentalisme Orde Baru, gagasan tersebut dianggap cocok menjadi pemikiran poros tengah untuk mengimbangi kekuatan Islam teokratik yang menghendaki negara Islam dan mainstream kelompok radikal kiri yang menginginkan negara totaliter. Saat itulah, sejarah kemudian mencatat kader-kader HMI berbondong-bondong masuk ke dalam birokrasi dan menjadi mesin penyuplay kader dari kelompok Islam selama pemerintahan Orde Baru. Kenyataan ini, kelak terus berjalan hingga membentuk watak politik kekuasaan dan menjadi bumerang kemandegan pemikiran di dalam tubuh HMI sendiri.

Ketika era Reformasi bergulir dan Orde Baru terkilir, payung yang meneduhi kiprah anak-anak HMI pun bergerak sumir. Tetapi kelihaian mengopeni birokrasi dan politik, ditopang stabilitas regenerasi, pemeliharaan jaringan, kemampuan adaptasi, dan diaspora kader-kader HMI menjadikannya tetap bertahan. Bahkan nampak semakin dominan mengisi birokrasi dan elit politik nasional dewasa ini. Namun kualitas, efektivitas dan keberlangsungan jalan tersebut akan menemukan tantangan dan mendapatkan ujian. Paling tidak ini dilandasi oleh beberapa alasan.

Pertama, negara bukanlah pusat perubahan dan sumber daya politik satu-satunya. Kini telah hadir trias politica gelombang kedua, yakni state, private, dan civil sosciety yang masing-masing memiliki pengaruh atau akses terhadap perubahan politik. Dengan demikian, hanya menguasi negara bukan berarti mengendalikan kekuasaan atas negara, apalagi mengendalikan perubahan sosial.

Kedua, dunia telah memasuki abad ke-21 yang menuntut perlakuan berbeda dari abad ke-20. HMI lahir dalam mileu budaya, pemikiran, dan realitas sosial abad ke-20 sehingga niscaya dibutuhkan evaluasi dan proyeksi terhadap rumusan teks dan tradisinya. Apalagi krisis energi, krisis ekonomi, loncatan pengetahuan dan teknologi informasi serta perubahan iklim global akan menentukan formasi masa depan. Pemikiran dan kebiasaan baru HMI yang memiliki imajinasi dan cakrawala tentang formasi kehidupan masa depan mutlak dibutuhkan.

Ketiga, kesanggupan bersaing HMI di tengah kemunculan organisasi intelektual muslim baru yang justru diprakarsai oleh eks aktivis HMI tahun 1970-an dan 1980-an yang aktif di Lembaga Dakwah Kampus. Mereka hadir dengan karakter dan afiliasi gerakan yang berbeda. Kelompok-kelompok ini mulai menguasai sejumlah kampus excellent. Inilah tantangan keberlangsungan HMI ke depan, karena basis kadernya di kampus-kampus.

Keempat, sejak erat ‘bersetubuh’ dengan kekuasaan, tradisi intelektual HMI mengalami proses pemiskinan menuju pemikiran satu arah, political oriented. Komunitas epistemik HMI yang melahirkan banyak intelektual seperti Cak Nur, Ahmad Wahib, Mukti Ali, Dawam Raharjdo, dan lainya digerus oleh komunitas politik. Jarang sekali ditemukan kelompok-kelompok diskusi. Kondisi ini tentu menyedihkan ketika dihadapkan bersamaan dengan lemahnya terobosan pemikiran Islam yang kompatibel dan kontributif bagi nation-state Indonesia yang modern.

Dengan demikian, HMI ditantang untuk survive dan kontributif agar umat Islam dan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Jalan yang dipilih HMI (The HMI Way) selama 62 tahun harus ditafsir ulang dan disegarkan kembali. Tentu empat hal di atas harus diperhatikan dan kiranya menjadi fokus tantangan dan ujian HMI pada usia ke-62 ini. Jalan yang sudah dipilih memang berhasil melahirkan generasi yang membanggakan, namun jika residunya tidak mampu dieliminir di tengah arah zaman yang berubah, akan berbalik menjadi boomerang yang melumpuhkan.

Kini anggota HMI berjumlah lebih dari 100 ribu orang yang tersebar di 186 cabang di seluruh Indonesia dengan berbagai kontribusi jutaan alumninya. Melihat potensi besar itu, HMI masih strategis dan merupakan aset vital untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Akhirnya secara objektif, siapapun akan berharap jika The HMI Way atau jalan yang dipilih HMI akan dapat menjawab tantangan zaman kekinian dan masa depan. Semoga.

Urgensi Hadirnya Pemilih Cerdas

2008-12-26T08:30:00.000+07:00

Oleh Arip Musthopa
Ketika PB HMI sedang mempersiapkan training dan deklarasi gerakan pemilih cerdas tiba-tiba muncul iklan di media elektronik yang mengusung slogan 'menjadi pemilih cerdas dengan memilih yang berkualitas'. Iklan yang diterbitkan oleh Kemeneg Infokom tersebut menggariskan suatu penegasan bahwa terdapat relevansi antara pemilu yang berkualitas dan hadirnya pemilih yang cerdas. Sejauh mana relevansi diantara keduanya itulah yang ingin digambarkan oleh tulisan ini.

Pemilu adalah prosedur demokrasi. Pemilu yang berkualitas berarti sebagai suatu prosedur demokrasi dia tidak berjarak dengan nilai-nilai substansi demokrasi seperti keadilan, persamaan, kejujuran, dll. Keberjarakan antara pemilu sebagai prosedur dan nilai-nilai substansi demokrasi akan melegitimasi proses dan hasil dari pemilu itu sendiri sekaligus membuat tatanan demokrasi kita menjadi rapuh. Merayakan pemilu semata sebagai prosedur hanya akan membuatnya seolah ritual yang miskin makna seperti yang dikeluhkan dari tiap pemilu di masa Orde Baru.

Pemilu yang berkualitas juga mensyaratkan output berupa legislatif dan eksekutif yang lebih baik dari sebelumnya. Pasca pemilu diharapkan terbentuk suatu pemerintahan yang bisa efektif bekerja dalam nafas 'menata warisan masa lalu dan berinvestasi bagi masa depan'. Suatu pemerintahan yang tidak melulu sibuk mengatasi permasalahan aktual tetapi menyiapkan suatu fundamen bagi kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik di masa depan.

Agar cita-cita pemilu berkualitas tersebut dapat diraih, paling tidak dibutuhkan kehadiran empat hal. Pertama, penyelenggara pemilu yang fair, mandiri dan independen. Dalam hal ini kapasitas, kapabilitas, dan integritas penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan birokrasi di bawahnya) menjadi pertaruhan. Peran mereka sangat penting dalam menyiapkan 'lapangan' yang baik bagi semua kontestan. Kedua, kontestan pemilu yang harus beretika dan taat aturan main. Dalam hal ini baik partai politik maupun perseorangan peserta pemilu harus mendisiplinkan diri untuk menjaga hasrat kekuasaan agar tidak melanggar rambu-rambu dalam lapangan yang telah disiapkan dengan baik oleh penyelenggara pemilu. Ketatnya iklim kompetisi dan hasrat yang menggebu dapat "memaksa" kontestan mengeluarkan "jurus mabuk" yang bukan saja tidak baik bagi pendidikan politik masyarakat namun juga merusak masa depan demokrasi kita.

Ketiga, media massa yang sehat dan obyektif. Peran media massa dalam mengarahkan proses pemilu dan mempengaruhi hasilnya sangat besar. Oleh karena itu, hadirnya pers yang sehat dan obyektif amat sangat dibutuhkan. Keempat, hadirnya pemilih yang cerdas. Kondisi dan perilaku pemilih sangat menentukan proses dan hasil pemilu. Pemilih yang cerdas akan memilih wakil rakyat dan pemimpinnya yang terbaik, absennya pemilih yang cerdas dapat menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang tidak kompatibel dengan kebutuhan bangsa dan negara.

Menurut statistik, tingkat pemilih untuk Pemilu 2009 sekitar 80% berpendidikan SLTP ke bawah. Tingkat pendidikan yang rendah tersebut, ditambah faktor keterbatasan akses informasi plus kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan dapat mengarahkan pemilih berpikir pragmatis dan "sederhana". Pemilih yang demikian akan dengan mudah menunjuk faktor 'diberi uang', faktor 'penampilan fisik' (tampan atau cantik), faktor 'diberi atribut kontestan', dan sejenisnya sebagai alasan untuk memilih. Padahal itu saja tidak cukup sebagai prasyarat untuk menentukan pilihan yang benar dalam alam demokrasi yang berkualitas. Bahkan pemilih yang demikian akan mendorong lahirnya wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang korup dan manipulatif atas aspirasi rakyatnya.

Kondisi mayoritas pemilih yang demikian tentu mengundang keprihatinan dan membahayakan kualitas pemilu dan outputnya. Terlalu mahal masa lima tahun kita serahkan kepada "para pendekar berwatak jahat" (baca: wakil rakyat dan pemimpin yang kurang berkualitas dan tidak baik hati). Disinilah pentingnya pendidikan pemilih oleh 'kalangan tercerahkan' agar hadir para pemilih yang cerdas. Pemilih yang melampui kriteria artifisial di atas. Artinya, tidak mendasarkan pilihannya pada faktor-faktor artifisial tersebut. Dia pro aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih, menggunakan hak pilihnya, melawan politik uang, dan beranjak lebih jauh mengedepankan faktor rekam jejak dan program kontestan dalam menggunakan hak pilihnya. Wallau a'lam.

Tentang Dualisme KNPI

2008-12-26T08:26:00.000+07:00

Oleh Arip Musthopa
Tulisan ini berpijak pada asumsi realitas, terdapat dua kepemimpinan DPP KNPI periode 2008-2011 yang dihasilkan oleh dua Kongres KNPI XII yakni versi Ancol dan Bali, Oktober 2008. Sebagai komponen bangsa yang mengikuti secara aktif proses terbentuknya dualisme tersebut, penulis ingin merefleksi terjadinya dualisme tersebut dan menyumbangkan setitik gagasan untuk jalan keluarnya.

Dalam asumsi 'husnuzan', tidak ada yang menginginkan dualisme DPP KNPI, tidak juga yang terlibat dalam konflik. Cuma 'salah kelola' yang menjadi penyebab perpecahan. Sebagai organisasi tempat berhimpun organisasi kepemudaan, KNPI semestinya menjadi perekat keanekaragaman pemikiran, afiliasi politik, dan aliran kepercayaan pemuda Indonesia. Fungsi perekat KNPI yang kedodoran inilah yang kemudian disesalkan, apalagi terjadi di tengah perayaan 80 tahun Sumpah Pemuda sehingga menjadi anomali sejarah "merayakan persatuan dengan perpecahan".

Inilah titik nadir dari perjalanan sejarah KNPI. Tidak ada yang jaya dalam konflik semacam ini karena logika benar-salah ataupun konstitusional-non konstitusional menjadi "melar" tergantung subyektifitas dan kepentingan. Adu kuat itulah kuncinya, seperti kata Adam Smith "survival of the fittest", yang kuat dialah yang bertahan. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa "memilukan" ini?

Inkompetensi, Intervensi, dan Kontradiksi

Penulis memandang perpecahan sebagai permukaan atau output dari sesuatu yang lebih fundamental. Istilah tradisionalnya, "tidak ada asap bila tidak ada api". Tentu ada faktor penggerak terjadinya perpecahan tersebut atau kata Marx, 'basis material'-nya. Paling tidak tiga hal berikut. Pertama, inkompetensi dari kepemimpinan DPP KNPI periode 2005-2008. Kepemimpinan yang tidak fokus mengurusi DPP KNPI dan pemuda Indonesia yang dikombinasikan dengan lemahnya pengalaman kepemimpinan pucuk pimpinan DPP KNPI adalah penyebab dari sisi ini. Wujud nyatanya menjadikan keterlibatan di DPP KNPI sebagai batu loncatan bagi karier politik dan bisnis yang lebih baik. Tingginya kepentingan dari pimpinan dan pengurus DPP KNPI bak anak panah yang mengarah ke segala penjuru mata angin yang merobek cakrawala yang memayungi keutuhan DPP KNPI.

Kedua, Intervensi. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah arah 'intervensi' dari kementerian pemuda dan olahraga menjadikan permasalahan menjadi lebih akut. Konflik menjadi lebih sulit diatasi ketika salahsatu pihak merasa di-back up oleh kekuasaan pemerintah, meski kita tahu pucuk pimpinan nasional tidak menghendaki demikian. Akibatnya, semangat perlawanan yang dibalut keyakinan bahwa "saatnya pemuda tidak mengembek kepada kekuasaan" menjadi energi tersendiri yang mengkristal. Dalam proses menuju perpecahan, sebetulnya penulis sempat mengusulkan suatu formula untuk menghindari perpecahan dengan 'Kongres dibuka di Ancol dan Berakhir di Bali' namun sayang dinding-dinding ego dan kepentingan sesaat terlalu tebal untuk dapat ditembus.

Ketiga, Kontradiksi. Organisasi yang sehat tidak dibangun di atas fundamen yang saling kontradiksi. Kontradiksi yang paling kentara adalah KNPI yang hakikatnya adalah organisasi dari, oleh, dan untuk pemuda Indonesia namun diurus dan ditentukan oleh suara 'orang tua'. Maksudnya, sudah lazim diketahui bahwa para pengurus DPP KNPI dan pimpinan OKP banyak yang berusia di atas 40 tahun. Padahal idealnya secara sosiologis dan seperti yang diusulkan dalam draft RUU Kepemudaan yang disusun Kemenegpora, usia pemuda adalah maksimal 35 tahun. Kontradiksi berikutnya adalah OKP yang berhimpun di dalam tubuh KNPI tidak semuanya memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh konstitusi KNPI itu sendiri. Tidak semua OKP yang berhimpun dan memiliki suara dalam voting di Kongres KNPI adalah organisasi yang lingkupnya nasional. Apalagi besar dan kecilnya OKP tidak dihargai dengan prinsip pembagian suara yang proporsional.

KNPI Baru

Dualisme KNPI tidak layak untuk dipertahankan, kecuali memang KNPI tidak lagi dibutuhkan atau lebih baik didirikan organisasi kepemudaan tempat berhimpun yang baru. Sejauh ini masing-masing pihak masih menggunakan logika adu kuat untuk memperoleh pengakuan dan ingin diakui sebagai satu-satunya OKP yang sah. Dalam hemat penulis, selama logika ini yang masih dijalankan, tidak akan ada penyelesaian atas dualisme ini dan keduanya akan menjadi abu, bukan arang seperti yang mereka harapkan.

Dualisme ini semestinya tidak didekati dari penafsiran 'kami yang paling benar atau konstitusional' karena konstitusi KNPI sendiri tidak mampu mewadahi konflik semacam ini. Ada celah konstitusional yang memungkinkan banyak penafsiran konstitusi sehingga terdapat plus-minus dari sudut pandang ini.

Dualisme dapat diatasi dan terjaminkan tidak akan terulang lagi di kemudian hari apabila elit pemuda Indonesia saat ini mau menurunkan egonya dan membenahi KNPI secara fundamental sehingga dapat tercipta KNPI Baru yang mendekati idealitas. Idealnya KNPI sesuai hakikatnya sebagai organisasi pemuda, dihuni oleh pemuda (saja) dengan maksimal usia 35 tahun. Dihuni oleh OKP yang bersifat nasional, memiliki cabang setingkat provinsi di lebih dari 50% jumlah provinsi dan hal tersebut terbukti dengan adanya aktifitas yang kontinyu dan regenerasi yang normal, tidak hanya mengandalkan kop surat, stempel, dan papan nama. Pembagian hak suara didasarkan pada asas proporsional yakni tergantung besar-kecilnya OKP tersebut dan agar terjaga kemurnian dan semangat awal pendirian KNPI maka OKP pendiri harus diberikan hak keistimewaan tertentu seperti hak veto di PBB atau golden share di perusahaan.

Tanpa perubahan yang fundamental dan memaksakan logika adu kuat mungkin dapat menyelesaikan masalah secara artifisial tapi tidak secara substansial dan sangat mungkin perpecahan akan terulang dalam waktu dekat, bahkan berturut-turut karena yang lemah tidak akan sepenuhnya mati. Generasi muda di KNPI, OKP dan Kemenegpora sekarang dihadapkan pada dua pilihan sejarah: membiarkan logika adu kuat berlanjut dan konflik berlarut atau turunkan ego dan bangun KNPI Baru? Saya memilih yang kedua, bagaimana dengan anda? Wallahu a'lam bishshawab.

The HMI Way (for Better Indonesia)

2008-12-11T08:18:00.003+07:00

Oleh Arip Musthopa

Secara sederhana 'The HMI Way" adalah sebuah istilah yang kami maksudkan untuk menjelaskan tentang jalan yang HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) pilih selama 62 tahun keberadaannya dan bagaimana prospeknya ke depan. Tak terasa jalan yang ditepuh oleh HMI bagi umat dan bangsa Indonesia selama ini telah membuat suatu blok kesejarahan tersendiri yang --paling tidak menurut pengakuan intern-- telah diakui dan layak dilabeli 'The HMI Way' seperti 'The Apple Way', 'The General Electric Way' atau 'The Toyota Way' di bidang lain. Dengan gagasan 'The HMI Way' kami ingin menegaskan tentang "blok sejarah" tersebut, mengkritalisasi nilai dan karakternya, mengevaluasi perjalanannya, memproyeksi, dan mengkontekstualisasinya pada zaman yang terus bergerak dan berubah ini.

Sejak didirikan 5 Februari 1947/14 Rabiul Awal 1366 HMI menegaskan komitmen keislaman dan keindonesiaan secara bersamaan dan sinergis sebagaimana tercermin dalam tujuan awal berdirinya HMI. Dua semangat, yakni keagamaan dan kebangsaan (Nasionalisme) dikawinkan, diharmonisasi dan diracik sehingga saling mengisi selaras dengan visi founding fathers Republik Indonesia di tengah masih banyaknya kalangan muslim yang berteriak hendak membentuk negara Islam. Komitmen awal ini sangat penting karena menjadi bekal awal bagi 'kalangan santri' untuk tidak canggung bernegara, berkiprah secara total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal sebelumnya, bernegara seolah milik 'kalangan abangan', suatu efek traumatik akibat pendudukan pemerintah kolonial Belanda yang masih kental terasa pada usia dini republik. Pak De (Dahlan Ranuwiwardjo) dapatlah disanjungkan sebagai icon yang secara gigih mempertebal karakter kebangsaan (nasionalisme) pada tubuh HMI di usianya yang masih belia.

Problem berikutnya muncul ketika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, umat Islam dituntut untuk berkontribusi secara lebih optimal di tengah terjadinya kemandekan pemikiran Islam. Singkatnya, antara doktrin dan realitas kehidupan masyarakat tidak connected. Agama terasingkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus berkembang seiring pembangunan yang terus berjalan. Umat Islam dan kalangan intelektual muslim khususnya tertantang untuk membuat terobosan pemikiran sehingga Islam kompatibel dan kontributif bagi nation-state Indonesia yang semakin modern. Gelegar terobosan pembaruan pemikiran Islampun berhasil lahir dari tubuh HMI di era akhir tahun 1960-an dengan icon utamanya Nurcholish Madjid yang terus berkembang menjadi narasi besar 'Gelombang Pembaruan Pemikiran Islam' hingga tahun 1990an. Pokok-pokok pemikiran Cak Nur yang masih menggema hingga saat ini diantaranya Islam Yes Parti Islam No dan sekularisasi agama (Islam).

Pada saat Orde Baru rising, negara membutuhkan anak-anak bangsanya untuk mengisi birokrasi pemerintahan dan jabatan-jabatan politik sekaligus mensukseskan agenda 'developmentalisme' yang berarti 'negara sebagai agen utama perubahan sosial'. Anak-anak bangsa yang paling siap, dan berkontribusi signifikan dalam menyingkirkan PKI yang melakukan coup de etat tahun 1965, pada saat itu adalah dari tentara dan muslim terpelajar yang pada umumnya anggota HMI atau alumninya. Singkatnya sejarah kemudian mencatat bahwa kader-kader HMI berbondong-bondong masuk ke dalam birokrasi pemerintahan Orde Baru. Walaupun hingga akhir tahun 1980-an untuk jabatan-jabatan politik pada umumnya masih di pegang oleh tentara dan alumni-alumni HMI masih pada posisi second line. Strategi mendekati, mengisi, dan menguasai negara yang diidamkan Islam politik sejak masa Masyumi ini telah berhasil diwujudkan (alumni) HMI pada awal tahun 1990an ketika alumni-alumni HMI mendirikan ICMI. ICMI merupakan icon persetubuhan HMI dengan kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang sedang berada di puncaknya.

Ketika era reformasi hadir dan Orde Baru tumbang, payung yang meneduhi kiprah "anak-anak" HMI tiba-tiba goyah dan anak-anak HMI dituntut survive. Kebiasaan "mengurusi negara" yang telah lama tertanam dan ditopang dengan regenerasi yang terus berjalan menjadikannya dapat survive dan bahkan nampak semakin "menggurita" di dalam tubuh birokrasi dan elit politik nasional dewasa ini. Namun kualitas, efektifitas dan keberlangsungan fenomena tersebut masih harus diuji lebih lanjut paling tidak karena beberapa hal berikut. Pertama, negara bukan lagi menjadi pusat kekuasaan dan sumber daya politik satu-satunya. Kini telah hadir trias politica gelombang kedua, yakni state, private, dan civil sosciety yang masing-masing memiliki pengaruh atau akses pada pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan demikian, hanya menguasi negara bukan berarti mengendalikan kekuasaan atas negara. Kedua, aktifis masjid HMI pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980an yang aktif di Lembaga Dakwah Kampus telah melahirkan suatu generasi intelektual muslim baru yang kemudian memiliki karakter dan afiliasi perjuangan politik yang berbeda dengan induknya (HMI). Malah generasi baru ini telah melahirkan organisasi tersendiri yang menjadi kompetitor serius bagi HMI dan mengancam keberadaan HMI itu sendiri karena di sejumlah kampus excellent mereka berhasil mengalahkan HMI dalam merekrut kader. Ketiga, dunia telah memasuki abad XXI yang menuntut perlakuan berbeda dari abad XX. Dibutuhkan pemikiran dan kebiasaan baru yang kompatibel bagi konstruksi abad XXI. Sebagian besar aturan main, tradisi, dan pemikiran HMI dirumuskan di abad XX sehingga dibutuhkan evaluasi dan proyeksi terhadapnya. Padahal sejak erat bersetubuh dengan kekuasaan, tradisi intelektual HMI mengalami proses pemiskinan menuju pemikiran satu arah: political oriented.

Dewasa ini 'The HMI Way' ditantang untuk dapat survive dan kontributif agar Indonesia menjadi lebih baik. 'The HMI Way' harus ditafsir ulang dan diarahkan pada arahnya yang baru sebelum disadari bahwa segalanya sudah terlambat dan tidak mungkin diselamatkan. 'The HMI Way' yang sudah dipilih telah terbukti berhasil namun residunya membuatnya lambat kalaupun bukannya susah untuk membelokkan arah seiring arah zaman yang berubah. Dengan sumber daya anggota lebih dari 100 ribu orang yang tersebar di 186 cabang seluruh Indonesia kiranya kader-kader HMI dengan berbagai kontribusi dari alumninya yang berjumlah jutaan mampu menyelamatkan bahtera HMI. Bila kelak demikian, maka 'The HMI Way' memang selalu tepat menjawab tantangan zamannya. Wallahu a' lam. Yakin Usaha Sampai.

Secuil Gagasan tentang Kepemimpinan Kaum Muda

2008-12-11T08:13:00.001+07:00

Oleh Arip Musthopa

Wacana kepemimpinan kaum muda sangat penting untuk mendorong sirkulasi elit yang telah 10 tahun reformasi masih belum maksimal. Adalah hukum alam bahwa sirkulasi atau regenerasi itu penting untuk menjaga agar sistem berjalan dengan sehat dan terdapat keseimbangan antara tradisionalisme (sebagai reporesentasi masa lalu) dan inovasi (sebagai representasi masa kini dan masa depan). Wacana kepemimpinan kaum muda berpijak pada asumsi ketuaan dan kemudaan sebagai fasilitator bagi hadirnya tradisionalisme dan inovasi tersebut, meski tidak melulu berlaku sesederhana itu.

Karena kerangka dasar memunculkan wacana kepemimpinan kaum muda adalah untuk menjaga sistem berjalan dengan sehat dan seimbang, maka kemudaan jangan dimaknai sekedar umur (muda) melainkan sejumlah karakter lain dan pemikiran "kemudaan" yang menyertainya. Atas dasar kerangka dasar itu, maka prinsip-prinsip universal lain seperti kualitas, kapasitas, dan cara memperoleh posisi dengan etis dan sesuai mekanisme jangan pula dikorbankan demi satu alasan: asal muda!. Sama dengan tidak tepatnya memaksakan alasan "tidak berpengalaman" untuk menolak yang muda untuk tampil.Lantas, bagaimana dengan peluang kaum muda untuk tampil pada posisi-posisi strategis di Indonesia dewasa ini? Kepemimpinan kaum muda akan terbuka kalau terdapat "sistem" yang memungkinkan untuk itu. Bila kita lihat pada sektor politik, bisnis, dan birokrasi, maka sistem yang paling sulit ditembus terdapat pada birokrasi yang terkenal dengan adagium 'birokrasi kompleks'. Untuk politik relatif lebih terbuka, apalagi dunia bisnis. Singkatnya, semakin dinamis dan 'berserak" suatu sistem maka semakin terbuka kemungkinan percepatan sirkulasi dan tampilnya pemimpin-pemimpin muda. Celakanya justru di birokrasi lah "bottle neck" yang membuat putusan bisnis dan politik menjadi mandul, bahkan "keburu lemas" sebelum waktunya. Tak terhitung banyaknya kasus dimana pimpinan politik dan bisnis dibuat frustasi akibat ulah birokrasi yang bekerja dalam logika "kalau memang bisa dipersulit kenapa harus dipermudah" tersebut.Dalam ukuran keterdesakan dari ketiga sektor tersebut, dalam hemat kami, kepemimpinan kaum muda sangat dibutuhkan masuk segera dan lebih banyak ke dalam birokrasi. Birokrasi kita sangat membutuhkan infus darah-darah segar dari kaum muda. Bayangkan nilai startegis birokrasi dengan jumlah pegawainya yang berjumlah sekitar 4 juta orang! Sungguh mereka dapat membuat perubahan dipercepat atau diperlambat bahkan dengan hanya satu hal: selera birokrasi! Disinilah pentingnya di-review tentang aturan kepegawaian dalam birokrasi Indonesia sehingga memungkinkan tampilnya pemimpin-pemimpin muda yang memiliki kualitas, kapasitas, dan talenta yang lebih baik.Kemudian, kepemimpinan kaum muda juga membutuhkan prasyarat berikutnya untuk dapat tampil: sikap legowo dari kaum tua. Sikap legowo ini semacam "restu" yang mempersilahkan kaum muda untuk tampil sehingga kepemimpinan yang muda dapat berlangsung kondusif. Mendapatkan sikap legowo bukan perkara yang mudah namun juga tidak terlalu sulit. Tidak mudah karena yang tua merasa lebih, lebih tahu, lebih berpengalaman, lebih pantas, dan lebih berhak. Tidak sulit karena yang tua juga masih memiliki obyektifitas ketika yang muda menunjukkan kualitas, kapasitas, talenta, dan -- ini terkadang yang lebih penting-- kesantunan. Wacana Presiden MudaSemoga ini bukan karena "Obama Effect". Melainkan didasarkan atas kebutuhan riil bangsa Indonesia. Dalam wilayah ini bisa terdapat perdebatan yang seru dan syarat kepentingan. Unsur subyektifitas mudah masuk dalam hal ini, apalagi menjelang Pemilu 2009. Terlepas dari faktor tersebut, wacana ini layak untuk dikembangkan paling tidak karena beberapa hal berikut: pertama, industri kepemimpinan nasional saat ini masih "sakit" akibat diberangus oleh sistem Orde Baru yang sentralistik dan monolitik. Sebagian besar pimpinan nasional saat ini hampir di setiap sektor bukanlah tipikal pemimpin yang mengakar melainkan model "jenggot", menggantung ke atas karena sistem yang mengkondisikan demikian. Kini setelah reformasi dan demokratisasi, dibutuhkan yang mengakar bukan yang menggantung. Wacana presiden muda adalah "warning" pada setiap pemimpin --dengan simbol tertingginya presiden-- untuk menghadirkan gaya kepemimpinan yang berbeda tersebut. Kedua, Indonesia adalah negara besar (dalam arti potensi dan sumber daya) yang membutuhkan energi besar dari para pemimpinnya --dengan simbol tertingginya presiden-- agar optimalisasinya maksimal. Presiden atau pemimpin yang muda tentunya memiliki energi yang lebih besar daripada yang tua. Dalam hal ini wacana presiden muda merupakan "warning" kepada setiap capres atau pemimpin bahwa "pengalaman" dan 'pengetahuan" tidaklah lebih berarti apabila tidak dapat direalisasikan akibat keterbatasan energi sang presiden.Terakhir, untuk lahirnya presiden atau pemimpin nasional yang kuat dan berwibawa dibutuhkan proses yang panjang dan berliku. Tidak instan dan asalan. Dalam hal ini wacana presiden muda berarti suatu "foreplay" atas proses yang panjang dan berliku tersebut. Wacana tersebut seolah membangunkan orang, terutama bagi yang berminat, untuk memulai segera perjalanan panjang tersebut dalam suatu perspektif bahwa itu mungkin baginya. Wallahu a' lam

Mengantar Republik Memasuki Era Baru (100 Tahun Kebangkitan Bangsa; Refleksi untuk Kaum Muda)

2008-05-22T11:09:00.002+07:00

Oleh Arip Musthopa, SIP
Ketua PB HMI 2006-2008

100 tahun yang lalu tentu berbeda dengan kondisi saat ini. Hal yang paling nyata dan penting tentang perbedaan itu adalah 100 tahun yang lalu, Negara Bangsa Republik Indonesia masih merupakan suatu impian, cita-cita. Bahkan mungkin belum terpikir apabila kelak namanya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berideologikan Pancasila. Kekuasaan pemerintahan atas tanah nusantara ketika itu masih diperjuangkan untuk direbut dari Pemerintah Hindia Belanda. Namun kini, Negara Bangsa Republik Indonesia telah ada bahkan telah berusia cukup tua, 63 tahun. Begitupun dengan kekuasaan atas bumi nusantara, sudah ada dalam genggaman.

Persoalannya sekarang bukan lagi bagaimana membentuk Negara dan merebut kekuasaan seperti pada 100 tahun yang lalu. Tapi bagaimana menggunakan kekuasaan sehingga cita-cita kita berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dapat terrealisasi. Inilah perbedaan kontekstual penting yang pertama yang harus dialamatkan dalam refleksi 100 tahun kebangkitan bangsa.
Selanjutnya, sejak reformasi dan amandemen UUD 1945, kekuasaan Negara berada dalam genggaman pemerintahan, bukan pemerintah. Walaupun pemerintah masih sebagai pemegang otoritas dengan porsi yang terbesar, “kue” otoritas pemerintahan sudah terbagi kepada legislatif, lembaga yudikatif, Bank Indonesia untuk moneter, pemerintah daerah, dan sebagainya. Kondisi ini berbeda dengan situasi masa Orde Baru dan Orde Lama di bawah UUD 1945 sebelum di amandemen yang membagi “kue” kekuasaan bukan saja terbesar kepada Pemerintah (eksekutif) namun juga dominan dan tersentral. Bahkan dalam kedua era tersebut, kekuasaan bukan lagi melekat pada lembaga namun telah mengalami personalisasi, melekat pada figur presidennya.
Perubahan yang sangat penting dan mendasar ini menuntut paling tidak tiga konsekuensi. Pertama, kita tidak lagi dapat berharap akan tampilnya pemerintah ataupun sosok presiden yang kuat dan dominan karena itu sama dengan memutar arah jarumnya ke era Orde Lama dan Orde Baru. Paling jauh kita hanya berharap tampilnya suatu pemerintahan yang efektif, itupun dengan catatan seorang presiden atau pemerintah tidak bertepuk sebelah tangan. Tepukan akan menghasilkan apabila tangan kekuasaan yang lainnya baik itu dari legislatif, yudikatif, pemerintah daerah, dan lain-lain juga melakukan hal yang sama.
Kedua, apabila kita tidak dapat berharap lahirnya pemerintah yang kuat apalagi sosok presiden yang kuat karena iklimnya yang tidak kondusif, lantas kepada apa semestinya kita memberikan perhatian atau harapan? Perhatian semestinya ditujukan pada pembangunan kelembagaan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dimana pun kita berada, kita harus membangun dan memperkuat peran kelembagaan dari lembaga yang kita pimpin atau tempat dimana kita bekerja. Peran kelembagaan yang kuat dan efektif tersebut akan memberikan kontribusi pada harmonisasi sistem sehingga tercipta sistem berbangsa dan bernegara yang kuat. Bila ini yang terwujud, kepada sistem itulah kita dapat berharap.
Ketiga, bila titik kekuasaan sudah tersebar, apabila peran, fungsi, dan tugas sudah didistribusikan, maka upaya untuk menggerakkan kekuasaan dan otoritas tersebut kepada suatu fokus dibutuhkan effort yang lebih besar dan bahkan juga waktu. Dalam kondisi yang demikian, peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi dan komunikasi adalah kata-kata kunci sebagai solusi. Konon, permasalahan komunikasi dan koordinasi antar setor pemerintahan saat ini betul-betul merupakan kendala yang cukup serius dan berperan penting memperlambat kinerja dan menciptakan misunderstanding dalam pemerintahan.
Ruang kekuasaan yang lebih terdistribusi dan terbuka dengan tingkatan yang variatif tersebut sesungguhnya merupakan kesempatan yang sangat baik untuk tampilnya sosok-sosok yang lebih muda. Sosok-sosok yang bukan semata muda secara usia namun yang lebih penting secara gagasan dan semangat. Kaum muda Indonesia ditantang secara serius untuk memanfaatkan kesempatan emas ini. Yakni, kesempatan untuk menduduki pos-pos penting dan strategis dalam lembaga publik maupun swasta dan berperan meningkatkan kapasitas lembaga tersebut untuk masa depan bangsa yang lebih baik dalam jangka panjang, bukan untuk sesuatu yang artifisial.
***
Konteks kedua yang penting dari 100 tahun kebangkitan bangsa adalah pada faktor kualitas sumber daya manusia dan sosial budaya. Kemampuan mendirikan organisasi modern Budi Utomo yang kemudian disusul oleh organisasi lain seperti Sarekat (Dagang) Islam, Muhammadiyah, Taman siswa, dan lain-lain merupakan kristalisasi dari peningkatan kualitas sumber daya manusia penduduk pribumi sebagai hasil dari politik etis yang diberlakukan Pemerintah Hindia Belanda pada akhir abad ke-19. Hal ini mewartakan bahwa lompatan besar dalam sejarah hanya dapat dilakukan apabila terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang signifikan.
Secara sosial budaya, ketika itu media komunikasi dan informasi masih sangat terbatas pada komunikasi tatap muka, surat dan surat kabar. Telepon dan radio belum menjadi budaya penduduk bumi nusantara. Apalagi televisi, komputer dan internet seperti saat ini. Akibatnya, saluran informasi dan pengetahuan masih sangat terbatas. Dinamika secara otomatis menjadi lebih rendah dan berbagai versi dalam memahami dan mengajukan cara pandang dalam kehidupan juga tidak sevariatif sekarang. Sarana transportasi juga masih belum seperti saat ini, saat itu masih belum ada pesawat, bahkan mobilpun belum.
Segala “keterbatasan zaman” ketika itu ternyata tidak mampu menggagalkan ide untuk membuat suatu “lompatan sejarah” yang kemudian kita kenal sebagai momentum kebangkitan bangsa. Ide yang digalang generasi awal abad ke-20 tersebut ternyata mampu menembus batas-batas keterbatasan zaman yang dikungkung oleh ruang dan waktu. Disinilah kita memperoleh pelajaran penting betapa memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas jauh lebih penting dari sekedar kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, kita patut “marah” kepada pemerintahan kita yang tidak memiliki paradigma untuk memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia, malah sebaliknya, cukup serius dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Semestinya strategi yang kita tempuh, mengeksploitasi sumber daya alam untuk berinvestasi di sumber daya manusia secara besar-besaran, bukan ‘sekedar memberi makan’ dan ‘membuat kemajuan-kemajuan artifisial’ yang alih-alih membuat kita semakin maju, malah membangun ‘rumah kertas’ yang rapuh apabila diterpa krisis dan gejolak negatif global.
Sebagai kaum muda Indonesia, kita dituntut untuk meluruskan paradigma pembangunan nasional yang berorientasi ‘sekedar memberi makan’ dan ‘membuat kemajuan-kemajuan artifisial’ tersebut menuju pembangunan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Karena dengan keunggulan sumber daya manusia, kita akan kuat secara internal sehingga tidak rapuh diterpa krisis dan gejolak negatif global dan dapat meraih segala impian bangsa.
Akhirnya itulah yang menjadi tugas utama kita sebagai kaum muda: mengantarkan republik memasuki era baru; era dimana bangsa ini berorientasi dan berharap pada sistem dan lembaga bukan pada figur, dan berorientasi pada pembangunan manusia Indonesia bukan pada pembangunan yang ‘sekedar memberi makan’ dan ‘membuat kemajuan-kemajuan artifisial’! Wallahu a’ lam.

A Vicious Circle of Insults and Violence

2008-04-02T12:36:00.001+07:00

Intro: Dutch film insulting Islam provokes increased bridge-building efforts.
By Hennie de Pous-de Jonge
Initiative of Change (Negeri Belanda), www.iofc.org

For some months now, the Dutch political scene has been unduly occupied by the extreme right wing parliamentarian Geert Wilders. At the last election his party came out of nothing to win nine seats. His programme is very simple: he blames Islam and Koran for most things that are wrong. He is keeping the whole country hostage by announcing his film *Fitna* in which he will reveal 'the danger of the fascist Islam and the barbarian Mohamed'. We have a bad experience with films about Islam, as the last one by Ayaan Hirsi Ali, resulted in her needing constant daily protection and in the filmmaker, Theo van Gogh, being ritually murdered by a young Muslim.
The news about this new film has apparently made it to the outside world, as our government has been getting warnings and threats as to what could happen if this film comes out. The threats are so serious that our minister of Development Cooperation has had to cancel his planned visit to Somalia. Our government has asked all its ambassadors in countries with large Muslim populations to explain that this films does not represent the opinion of the Dutch government.
We have according to our constitution freedom of expression in this country, therefore our laws do not allow our government to prevent anyone from making a film and saying what he or she wants to say. Measures can only be taken afterwards. This freedom, however, as premier Jan Peter Balkenende rightly said in his recent weekly press conference, is limited by responsibility. In view of this our prime minister asked Wilders in strong words to consider the consequences of his acts. Wilders however does not care a straw for these considerations. He calls the cabinet, the employers, the trade unionsand all the others who have pleaded with him not to make this film, cowards. 'Whoever else capitulates to Islam, I will never do that,' he claims.
A commentary in one of our leading newspapers quoted the Indonesian president Susilo Bambang Yudhoyono who described the reprinting of the Danish cartoons 'as a demonstration of senseless heroism that did not serve any democratic aim'. The danger is that Muslims will turn away from democracy when they see that democratic countries are not able to protect what is holy in their eyes, said the commentary.
This issue shows a giant gap in world views. In the West we enjoy enormous freedom. Unfortunately not everyone uses this freedom in a responsible way, but even so we do treasure it. Ironically many Muslims have come to Western Europe precisely to enjoy freedoms that they do not have in their ownhomelands. So even though we may disagree with the way people use freedom, we defend their freedom to do so. Our government disapproves of Wilders actions – but it also condemns all death threats against him.
We in the West look at the massive demonstrations in Sudan triggered by a teddy bear named Mohamed or by cartoons and are unable to comprehend. Seeing that, I think to myself: should the demonstrators not be more concerned about the violation of human rights in Darfur, which is causing so much suffering? How can a teddy bear be more important than the loss of human lives and the rape of innocent women?
The very best way to react would be for Muslims – and for everyone else – to ignore Wilders, or the cartoons or any other insults. Then these insults would soon stop. The aim of the filmmakers, authors or cartoonists is to polarize, and the more violent the reactions are, the more they become a confirmation of what the 'insulters' claim. Public Muslim figures in the Netherlands have gone around appealing for calm. It is precisely by staying calm that we can do Wilders a bad turn, they say. And they want to dialogue with followers of Wilders, a dialogue that Wilders himself refuses to enterinto. Unintentionally, the threat of this film, which no one has seen yet, has also positive results: a public debate on the relationship between freedom and responsibility, multicultural meetings, people in problem areas coming together to support each other in creating a friendly atmosphere in the suburbs.
Ironically, Wilders still has not been able to show his film because not one television station has wanted to broadcast it (they do not want to be the spokesperson for Wilders and his party, they say.) Our main press centre 'Nieuwspoort' in The Hague has reluctantly given him permission to launchthe film there, because after all it is the centre for 'the free word'. But they made the condition that he will pay himself for the protection inside the building, which he probably cannot do. The president of 'Nieuwspoort'announced also that they will give space to a counter opinion. The only option left for Wilders may be the internet, which is bad enough.
What can each of us do to help bridge this gap between different world views? Of course we must search our own hearts and conscience. Nobody is perfect and no country is without blame. We must try, however difficult it is, to live into each others world view. We hit each other at our weakest points. While one side uses violence, the other uses insults. Just as non-Muslims should not blame the whole of the Muslim world for the violent acts of some, I hope that the Muslim world will not blame the whole of the Western world for the insults of some. Should it not be looked at this way: that the insulter, in fact, insults himself? Let the insult stay with him or her, and let the others get on with building bridges of trust, with respect and in freedom!

Kapitalisme, Domba, Meja Panjang

2008-03-17T12:08:00.000+07:00

Oleh Muhammad Chatib Basri
Sejarah kapitalisme di Eropa mungkin adalah sejarah tentang domba danmeja panjang. Saya teringat satu risalah lama, mungkin ditulis olehOnghokham, tentang binatang ternak di Eropa dan Jawa beberapa abad lalu.

Di Eropa, ternak terpenting adalah domba, yang membutuhkankonsentrasi kapital yang besar (seperti lahan atau tanah) untukmenggembalakannya. Sedangkan di Jawa, konon, ternak utama adalah ayam, yang tak perlu konsentrasi kapital atau tanah yang luas. Sejarah kapitalisme barangkali juga sejarah tentang meja panjang.Cobalah lihat akar kata bank. Dalam bahasa Prancis, bank ditulis denganbanque (meja panjang yang berisi makanan), atau banca dalam bahasaItalia. Kata ini pun ada hubungannya dengan bangkrut, berasal dari katabanca rotta (Italia), yang artinya meja yang rusak (Inggris : rotten)karena kesalahan si pemilik meja itu sendiri. Tapi mengapa kemudian bank dikaitkan dengan meja panjang? Konon, ituadalah meja yang digunakan oleh orang Yahudi untuk mencatat aktifitaspeminjaman uangnya. Orang datang kepada lintah darat yang duduk didepan sebuah meja panjang. Saya tak tahu seberapa benar argumen ini, tapi marilah kita tengokperkembangan kapitalisme di Eropa. Di abad-abad lalu, kita melihatsebuah Eropa yang membenci duniawi. Aristoteles, misalnya, menunjukkanbahwa kebebasan adalah sebuah konsep tentang sebuah wilayah yangswasembada. Menjadi kaya, Aristoteles, adalah sesuatu yang boleh, tapimenjadi kaya melalui aktifitas dagang adalah membaha-yakan. Itu sebabnya mereka yang terlibat aktif dalam perdagangan untukmenghidupi diri mereka, dalam sebuah rezim yang baik, tidak boleh punyaperan dalam politik. Dan rezim yang baik adalah rezim yang diatur olehwarga terbaiknya dan memiliki nilai yang luhur. Karena itu warga yang baik adalah warga yang tak hidup dengan cara yangvulgar atau kasar seperti jalan hidup kaum pedagang. Dari konsep initampak bahwa dagang adalah kegiatan yang mencurigakan, yang menurunkanharkat. Pendapat Aristoteles ini juga sejalan dengan pandngan gerejawaktu itu, yang berlawanan diametral dengan pandangan para kapitalis. Kita mungkin teringat Wall Street, film Oliver Stone di akhir 1980 an,dimainkan Michael Douglas, yang memerankan Gordon Gekko. Gekko adalahsosok lantang : tamak adalah baik. Sebuah kontradiksi sempurna denganajaran Aristoteles atau ajaran agama-agam. Wall Street tentu sajasebuah film dengan pesan klasik, bahwa yang baik akan menang dan yangtamak akan kalah. Namun, dalam film ini dilukiskan dengan tajambagaimana ketamakan mendorong perilaku manusia. Membungakan uang atau riba dilarang oleh teologi Kristen, jauh sebelumIslam melarang riba. Dalam Kristen, pada awalnya orang diijinkanmeminjamkan uang kepada ”orang asing” tapi tidak kepada ”saudara”sendiri. Pandangan ini sejalan dengan pandangan proteksionis dan kaummerkantilis, yang mementingkan ”kelompok kita” dan mencoba mengambilkeuntungan dari pihak ”asing”. Dengan larangan membungakan uang bagi umat Kristen itu, yang tersisaadalah kelompok Yahudi. Lalu dibuatlah aturan : orang Kristen dilarangmembungakan uang, orang Yahudi tidak dilarang. Inilah yang kemudianmembuat Yahudi menguasai sektor ekonomi dan menjadi kaya. Larangan itumembuat kaum Yahudi kemudian diasosiasikan dengan aktifitas membungakanuang dan masuk dalam aktifitas ekonomi yang terlarang untuk orangKristen. Masyarakat Yahudi di Eropa yang semula hidup dari pertanian dankerajinan berubah menjadi masyarakat pedagang, terutama berdagang uang.Gereja Katolik kemudian memaksa komunitas Yahudi meninggalkankepemilikan tanah, dengan dengan cara tak akan membayar sewa tanah yangdimiliki Yahudi. Akibatnya masyarakat Yahudi beralih ke barang-barangberharga-bergerak, seperti berlian dan logam mulia. Dari sisi Yahudi sendiri, cara hidup berdagang sesuai dengan pandanganagama mereka, yang mengajarkan bahwa harus banyak waktu diserahkankepada Tuhan. Dagang dan membungakan uang kurang memakan waktuketimbang bertani, jadi lebih banyak waktu untuk mengabdi Tuhan. Itulah yang menjelaskan mengapa Yahudi kemudian menguasai perekonomiandi Eropa dan menjadi kuat secara politik, karena negara membutuhkanuang mereka untuk diperas. Karena itu masyarakat Yahudi bertindakseolah sebagai penghisap uang, yang kemudian akan dihisap lagi olehkerajaan. Bagaimanapun, Yahudi telanjur menguasai perekonomian Eropa. Benvenuti de Rambaldis de Imola menulis tentang karya termashur Dante,Divine Comedy. Penulis Italia itu berkelakar : mereka membunga-kan uangakan masuk ke neraka, sedangkan mereka yang gagal dalam membungakanuang akan terperosok ke dalam kemiskinan. Riwayat Yahudi di Eropa mungkin mirip dengan sejarah orang Cina diIndonesia. Kelompok Cina dulu tidak diijinkan masuk aktifitas selainekonomi; mereka kemudian berperan besar dalam ekonomi Indonesia. Memang kemudian terjadi pergeseran pandangan. Thomas Aquinas (Katolik)menyatakan uang itu steril dan tak kotor. Calvin (Protestan) berkata,membungakan uang diijinkan sampai lima persen, meski ia tetap mengecammereka yang hidup hanya dari membungakan uang. Dari sinilahtransformasi mulai terjadi. Kita bisa melihat beberapa pendukung pasar. Orang seperti Adam Smithdan Voltaire, misalnya, mengatakan bahwa aktifitas pasar dinilai bukankarena ia membuat orang menjadi lebih kaya, tapi karena memungkinkaneconomic self-interest dianggap kurang berbahaya dibanding upayamengejar hal lain, termasuk fanatisme agama. Voltaire adalah pengecam fanatisme agama, yang dianggap penyebab perangdan pertumpahan darah. Tentu orang bisa beragumen bahwa kapitalisme punmenimbulkan perang. Dan ini benar. Tapi David Friedman punya argumen lain. Menurut dia, ada tiga carauntuk membuat orang lain bersedia melakukan aktifitas yang kitainginkan. Cara pertama adalah cinta. Bila seseorang mencintai oranglain dengan sepenuh hati, maka ia akan melakukan permintaan orang itudengan sukarela. Sayangnya, dalam realitas kita tak bisa mengharapkansemua orang mencintai kita. Karena itu, kata Friedman : love is notenough. Cara kedua adalah paksaan (coercion). Pilihan ini kerap efektif untukmembuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Tapi paksaanakhirnya punya batas. Ada biaya yang sangat besar untuk ini. Maka perlucara ketiga : trade. Dalam trade, seseorang akan bersedia melakukanaktifitas bagi kepentingan orang lain, jika kepentingannya jugadiakomodasi oleh orang itu. Dengan kata lain, di sini terjadi pertukaran. Quid pro quo, atau iniuntuk itu. Dalam konteks ini ketika orang merasa bahwa dengan melakukansesuatu ia akan menerima manfaat dari tindakan itu, maka keputusannyauntuk bertindak akan bersifat sukarela. Dan ini sejalan dengan premis dasar libertarian. Selamakepentingan-kepentingan itu berinteraksi, dan masing-masing pihakmelihat keuntungan dari interaksi itu, selama itu pula proses interaksisosial berjalan. Sejarah kapitalisme memang penuh warna. Sebuah sejarah panjang yangmengalami transformasi : dari domba menjadi modal, dari meja panjangmenjadi bank.@

Ziauddin Sardar: 'Islam Itu Seperti Samudra’

2008-03-17T12:05:00.000+07:00

Sepekan di Indonesia, memberi gambaran yang bagus bagi pemikir Islam asal Inggris, Ziaudin Sardar, tentang masa depan Islam. Menurut dia, Indonesia adalah bentuk Islam di masa mendatang. Keberagaman yang ada di Indonesia, dinilainya bisa menjadi ikatan yang menyatukan. Dalam situasi perbincangan yang santai di salah satu ruang di British Council, Jakarta, dia menerima Iman F Yuniarto, Johar Arief, dan Irfan Junaidi, dari Republika untuk berbincang tentang masa depan dan agenda Islam. Berikut isi perbincangannya:

Bisa Anda gambarkan bagaimana masa depan Islam? Ya, kebanyakan orang berpikir bahwa Islam itu seperti sungai, yang diapit oleh batas, dan hanya mengalir ke satu arah. Tapi saya menganggap Islam itu seperti samudra yang tidak punya batas yang riil. Di samudra, Anda bisa mengarahkan budaya masyarakat pada arah tertentu yang dimiliki Islam. Di sungai, Anda tidak memerlukan penentuan arah. Di samudra, Anda memerlukan arah, karena Anda bisa bergerak ke manapun. Itulah nilai-nilai Islam. Menurut saya, kebanyakan Muslim tidak benar-benar memahami nilai Islam. Mereka pikir nilai Islam itu hanya shalat, puasa, zakat. Mereka tidak berpikir bahwa bertanya itu adalah juga nilai Islam. Mereka tidak menjadikan bertanya sebagai kunci dari nilai-nilai Islam. Padahal, kalau Anda lihat Alquran, di sana penuh dengan pertanyaan. Dialog pertama Nabi (Muhammad SAW) saat menerima wahyu adalah bertanya. Saat Nabi diminta untuk membaca, beliau mempertanyakan, apa yang harus dibaca. Jadi mengapa kita tidak jadikan bertanya sebagai nilai Islam. Jadi, buat saya, bertanya itu adalah nilai dasar Islam. Selain itu, membaca, berpikir, dan menulis, adalah juga nilai-nilai Islam. Bahkan, nilai ini datang lebih awal sebelum perintah shalat dan puasa. Dan jika Anda melihat masyarakat Muslim, satu hal yang tertinggal adalah membaca. Menulis juga tidak menjadi sesuatu yang diperhatikan dalam masyarakat Islam. Nilai lainnya yang juga penting adalah ijma' (konsensus). Mengapa ini penting. Karena dalam Islam juga dikenal debat dan mengkritik. Kalau Anda debat atau memberi kritik, berarti ada berbedaan pendapat. Tapi seseorang tidak bisa memaksakan pendapatnya. Anda bisa laksanakan pendapat jika sudah ada ijma'. Masyarakat Islam tidak pernah setuju dengan sesuatu yang salah. Musyawarah menjadi nilai Islam yang mendasar. Musyawarah itu berbeda dengan konsultasi. Musyawarah itu merupakan bentuk pertanggungjawaban. Konsultasi itu tidak mengandung pertanggungjawaban. Dan konsultasi itu hanya berupa pertanyaan yang sifatnya personal. Ada banyak mekanisme musyawarah. Pemilihan, referendum, adalah bagian dari musyawarah. Saya kira saat ini Muslim tidak punya navigasi, karena nilai-nilai yang dipegang hanya nilai-nilai yang bersifat ritual. Yang dipegang bukan nilai-nilai yang nyata. Jadi, menurut saya, masa depan Islam itu memiliki banyak arah. Jadi, saya tidak melihat masa depan Islam hanya bergerak pada satu arah. Karena itu, buku saya menyebut Islamic futures (huruf s di akhir kata menunjukkan jamak), bukan Islamic future, atau The Islamic future. Banyak sekali jalan untuk menjadi Muslim. Jadi masa depan Islam itu terbuka, beragam, dan dinamis. Islam itu bukan hanya satu, tapi beragam. Jadi menurut Anda, masa depan Islam itu cerah apa suram? Ya, itu pertanyaan yang akan saya jawab. Masa depan yang baik ataupun yang buruk itu tergantung kita. Masa depan bisa kita bentuk. Jadi, kalau kita bentuk agar masa depan menjadi suram, itu salah total. Tapi kalau kita ciptakan masa depan menjadi cerah, itu perjuangan kita. Jadi itu tergantung kita, bukan tergantung pada sesuatu yang abstrak. Saya percaya kita bisa membuat masa depan yang baik. Saya pikir, para cendekiawan muda di dunia Islam telah menyediakan sesuatu yang bisa diharapkan. Mereka bangkitkan Islam dalam berbagai aspek. Tapi kalau kita pikir bahwa ritual adalah segalanya, kita tidak akan pernah bisa bergerak ke manapun. Dan kita tidak akan berada di mana-mana dalam 500-600 tahun mendatang. Apakah masa depan Islam itu harus seperti kejayaan Islam di masa lalu? Tidak. Kalau Anda berjalan maju, terus Anda lihatnya ke belakang, maka Anda akan membentur sesuatu. Jadi kalau Anda maju, lihatlah ke depan. Tapi kalau perlu melihat ke belakang, jadikan itu sebagai momentum. Itulah yang disediakan sejarah. Kita perlu belajar sejarah, kita perlu maju dengan tradisi kita, tapi kita tidak boleh terkekang oleh tradisi kita. Tradisi itu hanya jadi batasan yang kaku. Berbagai tradisi itu diperlukan untuk memajukan masyarakat, bukan untuk mengekang. Saat ini kita sedang menghadapi isu besar berupa kampanye melawan teroris. Menurut Anda, apa dampaknya terhadap masa depan Islam? Menurut saya, isu terorisme telah menghambat kemajuan perkembangan masyarakat Islam. Saat ini, kalau Anda lihat masyarakat Muslim, kita akan lihat apa yang sebenarnya diperlukan masyarakat Muslim. Kebanyakan mereka kesulitan pendidikan. Lihatlah laporan UNDP. Lihatlah, di seluruh kawasaan Timur Tengah, tidak ada satu universitas yang bertaraf internasional. Dari Maroko sampai Iran, tidak ada satu universitas yang bertaraf internasional. Di Timur Tengah, pemerintahannya juga masih kerajaan serta menekan. Jadi agenda kita adalah terorisme dan agenda ini. Terorisme tidak akan mengatasi masalah (keterbelakangan dunia Islam) ini. Kita harus akui bahwa dunia Barat mempengaruhi Mubarak (presiden) di Mesir. Dunia Barat juga membuat penjajahan dan kekacauan di Irak, dan sebagainya. Itu benar. Tapi terorisme tidak akan bisa membuat Barat untuk tidak melakukan itu semua. Jadi problem bagi dunia Islam, bukan hanya kekuatan Barat, tapi juga kondisi dunia Islam sendiri. Haruskah kita terlibat dalam perang melawan terorisme itu? Ya, lihatlah contoh. Anda punya dua peristiwa pengeboman di Bali. Anda harus hentikan mereka yang jadi pelakunya. Jadi orang Indonesia bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang bisa mencegahnya. Jadi mereka tidak membunuh manusia yang tidak berdosa. Saya pikir, kalangan ekstrem dalam masyarakat Muslim itu adalah minoritas. Tapi ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Kalau Anda tidak bicara dengan mereka, kita izinkan mereka menjadi sesuatu yang tidak terlihat. Kalau Anda bicara dengan mereka, mereka akan menjadi terlihat. Manusia yang terlihat tidak akan mau menjadi teroris. Kita seharusnya tidak membiarkan mereka hidup hanya dalam dunia mereka yang terpisah dari kita. Apa yang membuat mereka tidak terlihat? Karena mereka berada di pinggiran. Mereka ingin sembunyi dan hanya bertukar pikiran hanya dengan anggota kelompok mereka. Kita perlu membawa mereka dalam komunitas dan tidak membiarkan mereka tersembunyi di pinggir. Kita sangat terbuka untuk berdialog dengan mereka. Kita tak boleh mereka mengambil anak-anak muda untuk dicuci otaknya. Sebagian kami menganggap bahwa perang terhadap terorisme sebenarnya perang terhadap Islam. Anda setuju? Saya pikir, terorisme paling menjadi masalah bagi umat Islam disbanding bagi umat lain. Umat Islam paling banyak menjadi korban dari aksi terorisme. Dalam 15 tahun terakhir, ratusan Muslim di Pakistan meninggal akibat serangan teroris. Ada juga satu kelompok Muslim yang membunuh Muslim yang lain, seperti yang terjadi antara Syiah dan Sunni. Hal serupa di Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan sebagainya, yang terbunuh adalah Muslim. Bahkan tragedi 9/11, juga membunuh banyak Muslim. Bahkan tragedi 7/7 di London, juga membunuh banyak Muslim. Jadi terorisme menjadikan Muslim sebagai sasaran pertama. Jadi kalau menganggap perang melawan terorisme adalah perang melawan Islam, itu adalah mental dari korban yang terluka. Mereka berpikir tidak ada yang salah dengan dunia Islam. Yang selalu salah adalah Barat. Kita tertekan, sebabnya Barat. Kita tertinggal, sebabnya Barat. Kita lalai,sebabnya Barat, dan sebagainya. Semuanya, disebabkan Barat. Ini sangat berbahaya. Jadi sebenarnya di mana posisi Barat terhadap dunia Islam? Ini sangat jelas bahwa Barat adalah kekuatan yang dominan. Anda tahu bahwa kekuatan itu datang dari pengetahuan. Anda tahu bahwa kita memerlukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemajuan ekonomi. Militer hanyalah bagian kecil dan kekuatan itu. Anda tidak akan punya kekuatan militer jika tidak punya kekuatan ilmu pengetahuan. Dan kita lemah dalam semua ini. Kekuatan itu harus diusahakan, bukan datang begitu saja. Apa yang harus dilakukan dunia Islam terhadap kekuatan Barat? Menurut saya, dunia Islam harus mengajak dunia Barat. Ini era global. Kita harus turut serta dalam pemberdayaan yang dilakukan masyarakat dalam konteks yang sejajar. Saat ini kita tidak sejajar dalam kaitannya memajukan ilmu pengetahuan, riset, dan pemberdayaan masyarakat. Terlalu banyak perbedaan. Kita harus membangun kembali pemberdayaan masyarakat kita. (Republika - Senin, 09 Oktober 2006)

Democratizing Globalization

2008-03-17T11:20:00.004+07:00

Oleh Arip Musthopa

Dalam bukunya Making Globalization Work (Penguin Books, 2006), Joseph E. Stiglitz makin mengukuhkan karakternya yang memiliki perspektif yang tajam dan kritis terhadap globalisasi. Namun Stiglitz jauh dari sikap yang anti globalisasi, melainkan ia mengajukan berbagai pemikiran maju yang diharapkan menjadi solusi atas berbagai isu mendasar dalam globalisasi seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan demokrasi. Bagi Stiglitz, globalisasi telah membawa suatu “unprecedented benefits to all”. Namun demikian, globalisasi harus terus dikritik dan harus di “remake” sehingga ia menjadi lebih dekat kepada apa yang ia janjikan.

Stiglitz menyoroti secara serius permasalahan ‘inequality’ (ketidakadilan/ kesenjangan) yang terus meningkat, khususnya dalam hal ekonomi. Isu seputar masalah ini adalah tentang ‘jobs’ (pekerjaan) dan tenaga kerja, produksi dan produktivitas, serta ‘income’, modal, dan ‘outsourcing’. Secara khusus, Stiglitz mengupas tentang outsourcing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Amerika ke India dan China. Menurutnya, fenomena outsourcing bukan hanya tentang upaya untuk meminimalisasi biaya produksi dan berapa jumlah tenaga kerja yang di-outsourced namun sudah mengakibatkan kekhawatiran orang-orang Amerika tentang pekerjaan dan bahkan dapat mengakibatkan gap antara supply dan demand tenaga kerja di Amerika Serikat yang bisa menyebabkan masalah yang lebih besar. Dalam periode tahun 2001-2004 saja, akibat outsourcing Amerika kehilangan 2,8 juta pekerjaan di sektor manufaktur.
Ulasan Stiglitz tentang peningkatan ketidakadilan dan fenomena outsourcing dalam tulisannya ini seolah ingin menunjukkan bahwa globalisasi bukan hanya memukul developing countries namun juga negara maju seperti Amerika Serikat. Karena fenomena outsourcing bagaimanapun bermuka dua, yakni keuntungan dan kerugian sekaligus. Bagi negara industri maju, paling tidak ada 3 jalan merespon tantangan globalisasi dalam masalah ini : pertama, mengesampingkan permasalahannya dan menerima peningkatan ‘inequality’; misalkan yang diajukan proponen teori trickle-down economics). Kedua, menolak globalisasi yang fair (adil). Sikap yang kedua ini berarti globalisasi merupakan momentum bagi Amerika dan Eropa menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk memastikan ‘rules of the game’ agar globalisasi menguntungkan mereka secara permanen –-paling tidak selama yang memungkinkan untuk itu. Baik yang pertama maupun yang kedua, bagi Stiglitz adalah ‘not working’ dan ‘morally wrong’ dan secara ekonomi maupun politik ‘unviable’. Selanjutnya Stiglitz merekomendasikan sikap yang ketiga, yakni ‘coping with globalization and reshaping it’. Dalam sikap yang ketiga ini, negara-negara industri maju hanya memerlukan sejumlah kebijakan dalam rangka upaya penyesuaian.
Stiglitz selanjutnya mengupas tentang terjadinya ‘democratic deficit’ dalam lembaga-lembaga internasional seperti IMF, WTO, dan World Bank. Hal ini ditunjukkan dengan tidak berjalannya prinsip dan mekanisme demokrasi dalam proses pengambilan kebijakan di lembaga-lembaga tersebut yang mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat dan menuai kegagalan. Selanjutnya hal ini berdampak pada citra dan kredibilitas lembaga-lembaga tersebut yang terus mengalami erosi.
Dalam upaya mengatasi masalah ini, Stiglitz mengajukan dua respon. Pertama, mereformasi tatanan institusional. Kedua, berfikir lebih hati-hati tentang apa yang diputuskan dalam level internasional. Yang pertama meliputi perubahan dalam struktur voting di IMF dan Bank Dunia, dengan memberikan hak yang lebih besar untuk negara-negara berkembang; perubahan dalam hal representasi/ perwakilan, siapa yang mewakili masing-masing negara? Hendaknya menteri yang terkait dengan bidang yang dibicarakan (tidak melulu menteri keuangan atau menteri di bidang ekonomi) ; mengadopsi prinsip perwakilan dengan mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi.
Selanjutnya perlu juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga tersebut upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi; memperbaiki aturan-aturan tentang conflict-of-interest; lebih terbuka, termasuk memperbaiki prosedur-prosedur; mendorong kemampuan negara-negara berkembang untuk partisipasi secara lebih bermakna dalam proses pembuatan kebijakan; meningkatkan akuntabilitas; prosedur-prosedur hukum yang lebih baik; dan lebih baik lagi dalam mendorong ‘international rule of law’.
Sementara itu dalam rangka memperbaiki kebijakan-kebijakan di level internasional dibutuhkan ‘a new global social contract’ antara negara maju dan negara yang kurang maju/berkembang. Diantaranya adalah dengan membuat (1) sebuah komitmen dari negara-negara maju untuk menciptakan rezim perdagangan yang lebih fair, (2) sebuah pendekatan baru untuk hak atas kekayaan intelektual dan promosi riset, (3) sebuah persetujuan dari negara-negara maju untuk memberikan kompensasi kepada negara-negara berkembang atas ‘their environmental services’, (4) sebuah komitmen dari negara-negara maju untuk membayar negara-negara berkembang secara lebih fair atas sumber daya mereka yang dieksploitasi negara-negara maju; (5) mereformasi arsitektur keuangan global yang akan mengurangi ketidakstabilan, dan lain sebagainya.

Komentar
Apa yang dipaparkan dan diajukan oleh Stiglitz sungguh menarik dan banyak diantaranya bernilai praktis cukup tinggi. Hal ini tentu tidak terlepas dari pengalaman Stiglitz sendiri selama berkecimpung di lembaga-lembaga tersebut maupun di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Namun demikian, tetap perlu digaris bawahi bahwa tetap dominannya perspektif negara maju dalam pandangan-pandangan Stiglitz. Sehingga cukup melakukan ‘remake’ atau ‘reshaping’, tidak perlu sampai ‘restructuring’ yang lebih radikal atau mendasar. Sehingga kita menjadi ragu apakah tawaran solusi yang diberikan oleh Stiglitz, yang nampaknya cukup optimistis dengan solusi yang diajukannya, akan benar-benar mencukupi untuk mewujudkan globalisasi yang ‘nearly live up to its promise’?
Globalisasi secara ilmu pengetahuan dan teknologi nampaknya tetap harus kita pandang sebagai sesuatu yang tak terhindarkan (given). Karena berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, interkoneksi (interconnection), intensitas (intencity), dan kecepatan (velocity) menjadi sesuatu yang sungguh nyata dan semakin meningkat. Namun apakah demikian secara ekonomi dan politik harus dipandang sebagai sesuatu yang given ? Sungguh saya tidak berpikir demikian. Sikap yang lebih kritis dan berhati-hati harus ditujukan dalam memandang globalisasi secara ekonomi dan politik, melebihi apa yang dilakukan oleh Stiglitz, dari sudut pandang negara dunia ketiga/negara berkembang yang merupakan habitat kini kita berada.
Kita sepakat dengan Stiglitz agar ada upaya untuk meningkatkan peranan negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga internasional. Namun hal tersebut akan semu apabila peningkatan itu tidak sampai pada titik yang memungkinkan negara-negara berkembang memiliki potensi untuk menang yang sama (fifty-fifty) dengan negara maju dalam menggolkan suatu kebijakan. Bahkan bagi kita, mungkin yang lebih dibutuhkan bukan potensi yang sama secara aturan main, melainkan potensi untuk menang yang lebih besar dari negara-negara maju dalam menggolkan suatu kebijakan karena dengan menggolkan lebih banyak kebijakan yang menguntungkan kita, kita memiliki banyak kesempatan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju.@

Refleksi 60 Tahun HMI

2008-03-17T11:20:00.000+07:00

Oleh Anas Urbaningrum

Meraih Kembali Tradisi Intelektual Hari ini, 5 Februari 2007, HMI genap 60 tahun. Sebagai organisasi, HMI belumlah tua. Mengapa? Sebab, tugas sejarahnya belum mencapai puncak, apalagi selesai. Masih banyak tugas dan peran yang nyata-nyata menuntut kehadiran HMI.

Parameternya jelas, yakni khitah kelahiran HMI dengan visi keislaman dan keindonesiaan yang disandang. Dalam bahasa sederhana, hisab itu berbasis pertanyaan dasar: apa yang telah disumbangkan HMI bagi umat dan bangsa?Keluarga Besar HMI paham persis bahwa Harapan Masyarakat Indonesia adalah ungkapan Panglima Besar Jenderal Soedirman dalam bagian sambutannya pada dies natalis pertama HMI di Jogjakarta pada 1948. Saat itu, Jenderal Soedirman menumpahkan harapannya agar HMI bukan semata-mata Himpunan Mahasiswa Islam, tapi menjadi Harapan Masyarakat Indonesia.Plus-MinusSepanjang 60 tahun berdiri, HMI telah menampilkan peran dan kiprah bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. HMI tidak hanya telah melahirkan banyak alumnus yangtersebar di berbagai bidang kehidupan bangsa, tapi juga turut mewarnai sejarah modern Islam Indonesia.Berbagai model alumnus lahir dari rahim perkaderan HMI. Berbagai tipe alumnus telah bermunculan dari pembelajaran di HMI. Kiprah alumni tumbuh dan berkembang sesuai panggilan jiwa masing-masing. Bebas memilih, sebebas cara berpikir yang dikembangkan dalam kehidupan organisasi.Jujur harus dikatakan, tidak semua kiprah dan peran alumni HMI bisa menjadi teladan. Ada yang tidak berhasil melawan sifat lalai, alpa, kemudian menerima musibah nama baik. Tapi, sebagian besar adalah orang-orang yang hidup dan tampil wajar, sesuaiprofesi masing-masing. Ulet bekerja, berkarya penuh ketekunan.Ada sejarah 1950-an yang melahirkan komitmen Negara nasional, bukan negara Islam. Ada sejarah 1960-an yang lebih berwarna pergulatan politik melawan kekuatankomunisme. Ada sejarah 1970-an yang ditandai tawaran terobosan tentang gerakan kultural bagi perjuangan umat Islam Indonesia.Tapi, ada pula sejarah 80-an yang menandai hubungan akomodatif dengan negara, terutama ketika isu asas tunggal. Ada pula sejarah 1990-an yang merupakankelanjutan sejarah relasi akomodasionis antara umat Islam dan negara serta diakhiri dinamika reformasi yang ditandai berhentinya Presiden Soeharto.Sama dengan organisasi dan gerakan kemahasiswaan lain, tantangan HMI menjadi lebih berat. Kondisi eksternal yang berubah cepat, dengan berbagai warna dan dinamikanya, sangat menuntut adaptasi, kreasi peran, serta kiprah baru yang relevan dan produktif.Ketika sikap kritis menjadi hal biasa, ketika intelektualitas mudah diakses secara bebas, ketika tradisi keagamaan berkembang pesat dengan penuh warna-warni, ketika politik massa menjadi lebih menonjol ketimbang keterampilan individual dan kekuatan lobi, ketika kekuatan dana sering membabat komitmen politik, serta ketika lulusan perguruan tinggi menghadapi sempitnya lapangan kerja, di manakah posisi dan peran organisasi kemahasiswaan di Indonesia? Di situ pula HMI berada. Sungguh tantangansejarah yang berat.Tegakkan KhitahSebagai organisasi perjuangan, HMI tetap penting dan strategis. Lahan garap mahasiswa, komunitas kaum muda terdidik, adalah wilayah yang lebih unggul daripada kelompok muda lain. Meski tidak sepenting pada zaman pra-kemerdekaan, 1950 sampai 1970, posisi serta peran mahasiswa tetap penting.Mahasiswa mempunyai peluang dan kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial menjadi kelas menengah, pada berbagai bidang kehidupan yang semakinterbagi-bagi oleh proses modernisasi.Betapa pun, kelas menengah yang muncul membesar dan kuat merupakan salah satu modal pokok bagi masa depan Indonesia. Bukan kelas menengah yang (semata-mata)lahir dari faktor darah dan keturunan atau sebab-musabab patronase politik dan birokrasi, tapi kelas menengah yang lahir otentik lantaran kemampuan akademik-intelektua lnya, kemahiran dan ketrampilan teknokratisnya, serta komitmen sosialnya untuk terlibat dalam berbagai masalah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.HMI akan tetap hidup, tegak dan terus mampu menjalankan tugas sejarahnya, jika secara sungguh-sungguh mengonsentrasikan diri pada pengaderan mahasiswa yang dengan tajam diorientasikan kepada lahirnya komunitas kelas menengah yang mempunyai kedalaman akademik-intelektua l, kemahiran, ketrampilan teknokratis, serta komitmen sosial-politik yang memadai. Tentu, semua dipayungi komitmen dan landasan keislaman yang cukup.Dalam kaitan tersebut, HMI perlu menjaga, merawat, dan menajamkan pengaderan anggotanya dengan aksentuasi pada beberapa hal pokok. Pertama, pengkajian danpendalaman Islam adalah sisi mutlak. Kader sangat perlu dibekali wawasan dan inspirasi, pengetahuan, kesadaran dan spirit pergerakan, serta tubuh dan api Islam. Tentu, Islam dalam pengertian dan wajah modernis, pluralis, damai, kontekstual, dan bervisi masa depan. Kedua, pengembangan tradisi intelektual sangat penting dijaga dan dibangkitkan kembali. Itulah salah satu karakter yang menjadi bagian sejarah HMI. Jika sekarang intelektualitas dan tradisi intelektualisme agak menurun, tidak ada jalan lain kecuali menggali kembali "harta karun" tradisi intelektual yang dulu pernah berkembang.Ketiga, pengembangan tradisi kepemimpinan yang demokratis dan mengakar. HMI masih berpotensi menjadi salah satu ladang bagi lahirnya kepemimpinan sipildari kalangan Islam moderat –berpaham nasionalis-religius Islam. Kader-kader HMI, baik yang terjun lebih cepat ke jalur partai politik, menjadi akademisi atau jalur intelektual di kampus, maupun yang menempa diri di jalur LSM, dituntut tidak hanyamampu dan matang secara politik, terampil berorganisasi, dan mahir berkomunikasi sosial, tapi juga semakin dituntut untuk membangun basis dan akar politik yang memadai. Selamat dies natalis ke-60. Wallahu a’lam. (Jawa Post, 5 Feb 2007)Anas Urbaningrum, ketua umum PB HMI periode 1997-1999

Globalisasi dan Indonesia 2030

2008-03-17T11:18:00.000+07:00

Oleh: Sri Hartati Samhadi
Abad ke-21 adalah abad milik Asia. Pada tahun 2050 separuh lebih produk nasional bruto dunia bakal dikuasai Asia. China, menggusur Amerika Serikat, akan menjadi pemain terkuat dunia, diikuti India di posisi ketiga. Lalu, apa peran dan di mana posisi Indonesia waktu itu?

China dan India dengan segala ekspansinya, berdasarkan sejumlah parameter saat ini dan prediksi ke depan, sudah jelas adalah pemenang dalam medan pertarungan terbuka dunia di era globalisasi, di mana tidak ada lagi sekat-sekat bukan saja bagi pergerakan informasi, modal, barang, jasa, manusia, tetapi juga ideologi dan nasionalisme negara.
Globalisasi ekonomi dan globalisasi korporasi juga memunculkan barisan korporasi dan individu pemain global baru. Lima tahun lalu, 51 dari 100 kekuatan ekonomi terbesar sudah bukan lagi ada di tangan negara atau teritori, tetapi di tangan korporasi.
Pendapatan WalMart, jaringan perusahaan ritel AS, pada tahun 2001 sudah melampaui produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebagai negara. Penerimaan perusahaan minyak Royal Dutch Shell melampaui PDB Venezuela, salah satu anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang berpengaruh.
Pendapatan perusahaan mobil nomor satu dunia dari AS, General Motor, kira-kira sama dengan kombinasi PDB tiga negara: Selandia Baru, Irlandia, dan Hongaria. Perusahaan transnasional (TNCs) terbesar dunia, General Electric, menguasai aset 647,483 miliar dollar AS atau hampir tiga kali lipat PDB Indonesia.
Begitu besar kekuatan uang dan pengaruh yang dimiliki korporasi-korporasi ini sehingga mampu mengendalikan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan dan menentukan arah pergerakan perdagangan dan perekonomian global.
Pada awal dekade 1990-an terdapat 37.000 TNCs dengan sekitar 170.000 perusahaan afiliasi yang tersebar di seluruh dunia. Tahun 2004 jumlah TNCs meningkat menjadi sekitar 70.000 dengan total afiliasi 690.000. Sekitar 75 persen TNCs ini berbasis di Amerika Utara, Eropa Barat, serta Jepang, dan 99 dari 100 TNCs terbesar juga dari negara maju.
Namun, belakangan pemain kelas dunia dari negara berkembang, terutama Asia, mulai menyembul di sana-sini. Dalam daftar 100 TNCs nonfinansial terbesar dunia (dari sisi aset) versi World Investment Report 2005, ada nama seperti Hutchison Whampoa Limited (urutan 16) dari Hongkong, Singtel Ltd (66) dari Singapura, Petronas (72) dari Malaysia, dan Samsung (99) dari Korea Selatan.
Sementara dalam daftar 50 TNCs finansial terbesar dunia, ada tiga wakil dari China, yakni Industrial & Commercial Bank of China (urutan 23), Bank of China (34), dan China Construction Bank (39).

Lompatan besar
Menurut data United Nations Conference on Trade and Development, pada tahun 2004 China adalah eksportir terbesar ketiga di dunia untuk barang (merchandise goods) dan kesembilan terbesar untuk jasa komersial, dengan pangsa 9 dan 2,8 persen dari total ekspor dunia.
Volume ekspor China mencapai 325 miliar dollar AS tahun 2002 dan tahun lalu 764 miliar dollar AS. Manufaktur menyumbang 39 persen PDB China. Output manufaktur China tahun 2003 adalah ketiga terbesar setelah AS dan Jepang. Di sektor jasa, China yang terbesar kesembilan setelah AS, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Kanada, dan Spanyol.
Sementara India peringkat ke-20 eksportir merchandise goods (1,1 persen) dan peringkat ke-22 untuk jasa komersial (1,5 persen). Produk nasional bruto (GNP) China tahun 2050 diperkirakan 175 persen dari GNP AS, sementara GNP India sudah akan menyamai AS dan menjadikannya perekonomian terbesar ketiga dunia, mengalahkan Uni Eropa dan Jepang.
Ketika China membuka diri pada dunia dua dekade lalu, orang hanya membayangkan potensi China sebagai pasar raksasa dengan lebih dari semiliar konsumen sehingga sangat menarik bagi perusahaan ritel dan manufaktur dunia. Belakangan, China bukan hanya menarik dan berkembang sebagai pasar, tetapi juga sebagai basis produksi berbagai produk manufaktur untuk memasok pasar global. China awal abad ke-21 ini seperti Inggris abad ke-19 lalu.
China tidak berhenti hanya sampai di sini. Jika pada awal 1990-an hanya dipandang sebagai lokasi menarik untuk basis produksi produk padat karya sederhana, dewasa ini China membuktikan juga kompetitif dalam berbagai industri berteknologi maju. Masuknya China dalam keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) semakin melapangkan jalan bagi negeri Tirai Bambu ini untuk menjadi kekuatan yang semakin sulit ditandingi di pasar global.
Di sektor padat karya, seperti tekstil dan pakaian jadi, diakhirinya rezim kuota di negara-negara maju membuat ekspor China membanjiri pasar dunia dan membuat banyak industri tekstil dan pakaian jadi di sejumlah negara berkembang pesaing harus tutup. Pangsa ekspor pakaian dari China diperkirakan akan melonjak dari sekitar 17 persen dari total ekspor dunia saat ini menjadi 45 persen pada paruh kedua dekade ini.
Hal serupa terjadi pada produk-produk berteknologi tinggi. Bagaimana China menginvasi dan membanjiri pasar global dengan produk-produknya, dengan menggusur negara-negara pesaing, bisa dilihat dari data WTO berikut.
Pangsa China di pasar elektronik AS meningkat dari 9,5 persen (tahun 1992) menjadi 21,8 persen (1999). Sementara pada saat yang sama, pangsa Singapura turun dari 21,8 persen menjadi 13,4 persen. Kontribusi China terhadap produksi personal computer dunia naik dari 4 persen (1996) menjadi 21 persen (2000), sementara kontribusi ASEAN secara keseluruhan pada kurun waktu yang sama menciut dari 17 persen menjadi 6 persen.
Pangsa China terhadap total produksi hard disk dunia juga naik dari 1 persen (1996) menjadi 6 persen (2000), sementara pangsa ASEAN turun dari 83 persen menjadi 77 persen. Pangsa China untuk produksi keyboard naik dari 18 persen (1996) menjadi 38 persen (2000), sementara pangsa ASEAN tergerus dari 57 persen menjadi 42 persen.
Semua gambaran itu jelas memperlihatkan China terus naik kelas, membuat lompatan besar dari waktu ke waktu, dan pada saat yang sama terus memperluas diversifikasi produk dan pasarnya. Gerakan sapu bersih China di berbagai macam industri—mulai dari yang berintensitas teknologi sangat sederhana hingga intensitas teknologi dan nilai tambah sangat tinggi—ini semakin mempertegas posisi China sebagai the world’s factory memasuki abad ke-21.
Sementara pada saat yang sama, negara-negara tetangganya justru mengalami hollowing out di industri manufaktur berteknologi tinggi dengan cepat. Di industri berintensitas teknologi rendah yang cenderung padat karya, China menekan negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia yang basis industrinya masih sempit, yakni teknologi yang tidak terlalu complicated dan bernilai tambah rendah.
Sementara di industri yang berintensitas teknologi tinggi, China semakin menjadi ancaman tidak saja bagi negara seperti Taiwan dan Korsel, tetapi juga AS dan Jepang. China tidak hanya membanjiri dunia dengan garmen, sepatu, dan mainan, tetapi juga produk-produk komputer, kamera, televisi, dan sebagainya.
China memasok 50 persen lebih produksi kamera dunia, 30 persen penyejuk udara (air conditioners/AC), 30 persen televisi, 25 persen mesin cuci, 20 persen lemari pendingin, dan masih banyak lagi.
Inovasi
Bagaimana China bisa melakukan itu semua? Ada beberapa faktor. Pertama, perusahaan-perusahaan teknologi asing, menurut Deloitte Research, sekarang ini berebut masuk untuk investasi di China, antara lain agar bisa memanfaatkan akses ke pasar China yang sangat besar dan bertumbuh dengan cepat. Kedua, perusahaan-perusahaan lokal yang menarik modal dari investor China di luar negeri (terutama Taiwan) juga semakin terampil memproduksi barang-barang berteknologi tinggi.
Tidak statis di industri padat karya yang mengandalkan upah buruh murah, China kini mulai lebih selektif menggiring investasi ke industri yang menghasilkan high end products dan padat modal. Ini antara lain untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja murah yang mulai berkurang ketersediaannya.
Ketiga, perguruan-perguruan tinggi di China mampu mencetak barisan insinyur baru dalam jumlah besar setiap tahunnya, dengan upah yang tentu relatif murah dibandingkan jika menyewa insinyur asing. Setiap tahun, negara ini menghasilkan 2 juta-2,5 juta sarjana, dengan 60 persennya dari jurusan teknologi (insinyur). Sebagai perbandingan, di Indonesia lulusan jurusan teknologi hanya 18 persen, AS 25 persen, dan India 50 persen.
Untuk mendukung pertumbuhan industri teknologi tinggi padat modal yang menghasilkan high end products, pemerintahan China juga sangat agresif mendorong berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), sejalan dengan ambisinya menjadi The Fastest Growing Innovation Centre of the World, dengan tahapan, strategi, dan implementasi yang sangat jelas untuk sampai ke sana.
Hampir di setiap ibu kota provinsi ada R&D centre-nya. Positioning strategy ini mengindikasikan China mulai masuk babak kedua dalam pembangunan ekonominya.
Ketiga, negara ini relatif memiliki infrastruktur yang sangat bagus untuk mengangkut komponen dan barang dari luar dan juga di seluruh penjuru negeri. China, dengan 1,3 miliar penduduk, memiliki 88.775 kilometer jalan arteri dan 100.000 kilometer jalan tol, atau rasio panjang jalan per sejuta penduduk 1.384 kilometer.
Sebagai perbandingan, Indonesia dengan 220 juta penduduk baru memiliki jalan arteri 26.000 kilometer dan jalan tol 620 kilometer (121 kilometer per sejuta penduduk). Itu pun sebagian besar dalam kondisi rusak. Pelabuhan-pelabuhan di China sudah mampu melayani seperlima volume kontainer dunia dan negara ini terus membangun jalan-jalan tol dan pelabuhan-pelabuhan baru.
Keempat, kebijakan pemerintah yang sangat mendukung, termasuk perizinan investasi, perpajakan, dan kepabeanan. Kelima, pembangunan zona-zona ekonomi khusus (20 zona) sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sehingga perkembangan ekonomi bisa lebih terfokus dan pembangunan infrastruktur juga lebih efisien.
Hasilnya, tahun 2004 China berhasil menarik investasi langsung asing 60,6 miliar dollar AS dan 500 perusahaan terbesar dunia hampir seluruhnya melakukan investasi di sana. Bagaimana kompetitifnya China bisa dilihat di tabel. Di sini kelihatan China sudah memperhitungkan segala aspek untuk bisa bersaing dan merebut abad ke-21 dalam genggamannya.
Hal serupa terjadi pada India yang mengalami pertumbuhan pesat sejak program liberalisasi dengan membongkar ”License raj" pada era Menteri Keuangan Manmohan Singh tahun 1991. India kini sudah masuk tahap kedua strategi pembangunan ekonomi dengan menggunakan teknologi informasi (IT) sebagai basis pembangunan ekonominya.
Hampir seluruh pemain bisnis IT dunia sudah membuka usahanya di India, terutama di Bangalore. Tahun 2006, pendapatan dari IT India mencapai 36 miliar dollar AS. Malaysia, Thailand, dan Filipina juga beranjak ke produk-produk yang memiliki tingkat teknologi lebih kompleks dan bernilai tambah tinggi. Singapura dan Korsel mengarah ke teknologi informasi dan perancangan produk.
Pragmatisme
Bagaimana dengan Indonesia? Prinsip globalisasi adalah adanya pembagian kerja untuk mencapai efisiensi. Sinyalemen bahwa Indonesia dengan tenaga kerja melimpah dan upah buruh murah hanya kebagian industri ”peluh” (sweatshop) seperti pakaian jadi dan alas kaki dalam rantai kegiatan produksi global, terbukti sebagian besar benar.
China, India, dan Malaysia juga memulai dengan sweatshop, tetapi kemudian mampu meng-upgrade industrinya dengan cepat. Hal ini yang tidak terjadi di Indonesia. Kebijakan Indonesia menghadapi globalisasi sendiri selama ini lebih didasarkan pada sikap pragmatisme.
Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Hadi Soesastro (Globalization: Challenge for Indonesia) mengatakan, kebijakan pemerintah menghadapi globalisasi tidak didasarkan pada pertimbangan ideologis, tetapi lebih pada penilaian obyektif apa yang bisa dicapai negara-negara Asia Timur lain.
Apalagi, saat itu di antara negara-negara di kawasan Asia sendiri ada persaingan, berlomba untuk meliberalisasikan perekonomiannya agar lebih menarik bagi investasi global. Momentum ini didorong lagi oleh munculnya berbagai kesepakatan kerja sama ekonomi regional seperti AFTA dan APEC.
Pemerintah meyakini melalui liberalisasi pasar, industri dan perusahaan-perusahaan di Indonesia akan bisa menjadi kompetitif secara internasional. Sejak pertengahan tahun 1980-an, Indonesia sudah mulai meliberalisasikan dan menderegulasikan rezim perdagangan dan investasinya.
Selama periode 1986-1990, tidak kurang dari 20 paket kebijakan liberalisasi perdagangan dan investasi diluncurkan. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Timur yang memulai program liberalisasi ekonomi dengan liberalisasi rezim devisa.
Namun, dalam banyak kasus, paket kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mendorong sektor swasta waktu itu cenderung reaktif dan tak koheren serta diskriminatif karena sering kali tidak menyertakan kelompok atau sektor tertentu dari program deregulasi. Jadi, tidak mendorong terjadinya persaingan yang sehat.
Pengusaha tumbuh dan menggurita bukan karena ia efisien dan kompetitif, tetapi karena ia berhasil menguasai aset dan sumber daya ekonomi, akibat adanya privelese atau KKN dengan penguasa.
Kini Indonesia terkesan semakin gamang menghadapi globalisasi, terutama di tengah tekanan sentimen nasionalisme di dalam negeri. Di pihak pemerintah sendiri, karena menganggap sudah sukses melaksanakan tahap pertama liberalisasi (first-order adjustment) ekonomi, pemerintah cenderung menganggap sepele tantangan yang menunggu di depan mata.
Ini tercermin dari sikap taken for granted dan cenderung berpikir pendek. Padahal, tantangan akan semakin berat dan kompleks sejalan dengan semakin dalamnya integrasi internasional. Belum jelas bagaimana perekonomian dan bangsa ini menghadapi kompetisi lebih besar yang tidak bisa lagi dibendung.
Jika China yang the world’s factory dan India yang kini menjadi surga outsourcing IT dunia berebut menjadi pusat inovasi dunia, manufacture hub, atau mimpi-mimpi lain, Indonesia sampai saat ini belum berani mencanangkan menjadi apa pun atau mengambil peran apa pun di masa depan. Jika Indonesia sendiri tak mampu memberdayakan dan menolong dirinya serta membiarkan diri tergilas arus globalisasi, selamanya bangsa ini hanya akan menjadi tukang jahit dan buruh.
Menurut seorang panelis, yang dibutuhkan Indonesia sekarang ini adalah visioning, repositioning strategy, dan leadership. Tanpa itu semua, kita tidak akan pernah beranjak dari transformasi yang terus berputar-putar. Dengan visi jelas, tahapan-tahapan yang juga jelas, dan komitmen semua pihak serta kepemimpinan yang kuat untuk mencapai itu, tahun 2030 bukan tidak mungkin Indonesia juga bisa bangkit kembali menjadi bangsa yang lebih bermartabat dan berdaya sebagai pemenang dalam globalisasi.

Benua Atlantis itu (Ternyata) Indonesia

2008-03-17T11:16:00.000+07:00

Oleh Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, Ph.D.*
MUSIBAH alam beruntun dialami Indonesia. Mulai dari tsunami di Aceh hingga yang mutakhir semburan Lumpur panas di Jawa Timur. Hal itu mengingatkan kita pada peristiwa serupa di wilayah yang dikenal sebagai Benua Atlantis. Apakah ada hubungan antaraIndonesia dan Atlantis?
Plato (427 - 347 SM) menyatakan bahwa puluhan ribu tahun lalu terjadi berbagai letusan gunung berapi secara serentak, menimbulkan gempa, pencairan es, dan banjir. Peristiwa itu mengakibatkan sebagian permukaan bumi tenggelam. Bagian itulah yang disebutnya benua yang hilang atau Atlantis. Penelitian mutakhir yang dilakukan oleh Aryso Santos, menegaskan bahwa Atlantis itu adalah wilayah yang sekarang disebut Indonesia.
Setelah melakukan penelitian selama 30 tahun, ia menghasilkan buku Atlantis, The LostContinent Finally Found, The Definitifve Localization of Plato's Lost Civilization (2005). Santos menampilkan 33 perbandingan, seperti luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, dan cara bertani, yang akhirnya menyimpulkan bahwa Atlantis itu adalah Indonesia. Sistem terasisasi sawah yang khas Indonesia, menurutnya, ialah bentuk yang diadopsi oleh Candi Borobudur, Piramida di Mesir, dan bangunan kuno Aztec di Meksiko.
Konteks Indonesia
Bukan kebetulan ketika Indonesia pada tahun 1958, atas gagasan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja melalui UU No. 4 Perpu Tahun 1960, mencetuskan Deklarasi Djoeanda. Isinya menyatakan bahwa negara Indonesia dengan perairan pedalamannya merupakan kesatuan wilayah nusantara. Fakta itu kemudian diakui oleh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.
Merujuk penelitian Santos, pada masa puluhan ribu tahun yang lalu wilayah negara Indonesiamerupakan suatu benua yang menyatu. Tidak terpecah-pecah dalam puluhan ribu pulau seperti halnya sekarang. Santos menetapkan bahwa pada masa lalu itu Atlantis merupakan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, Sumatra, Jawa, Kalimantan, terus ke arah timur dengan Indonesia (yang sekarang) sebagai pusatnya. Di wilayah itu terdapat puluhan gunung berapi yang aktif dan dikelilingi oleh samudera yang menyatu bernama Orientale, terdiri dari Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
Teori Plato menerangkan bahwa Atlantis merupakan benua yang hilang akibat letusan gunung berapi yang secara bersamaan meletus. Pada masa itu sebagian besar bagian dunia masih diliput oleh lapisan-lapisan es (era Pleistocene) . Dengan meletusnya berpuluh-puluh gunung berapi secara bersamaan yang sebagian besar terletak di wilayah Indonesia (dulu) itu, maka tenggelamlah sebagian benua dan diliput oleh air asal dari es yang mencair. Di antaranyaletusan gunung Meru di India Selatan dan gunung Semeru/Sumeru/Mahameru di JawaTimur. Lalu letusan gunung berapi di Sumatera yang membentuk Danau Toba denganpulau Samosir, yang merupakan puncak gunung yang meletus pada saat itu.
Letusan yang paling dahsyat di kemudian hari adalah gunung Krakatau (Krakatoa) yang memecah bagian Sumatera dan Jawa dan lain-lainnya serta membentuk selat dataran Sunda. Atlantis berasal dari bahasa Sanskrit Atala, yang berarti surga atau menara peninjauan(watch tower), Atalaia (Potugis), Atalaya (Spanyol). Plato menegaskan bahwa wilayah Atlantis pada saat itu merupakan pusat dari peradaban dunia dalam bentuk budaya, kekayaan alam, ilmu/teknologi, dan lain-lainnya. Plato menetapkan bahwa letak Atlantis itu di Samudera Atlantik sekarang.
Pada masanya, ia bersikukuh bahwa bumi ini datar dan dikelilingi oleh satu samudera (ocean) secara menyeluruh. Ocean berasal dari kata Sanskrit ashayana yang berarti mengelilingi secara menyeluruh. Pendapat itu kemudian ditentang oleh ahli-ahli di kemudian hari seperti Copernicus, Galilei-Galileo, Einstein, dan Stephen Hawking.
Santos berbeda dengan Plato mengenai lokasi Atlantis. Ilmuwan Brazil itu berargumentasi, bahwa pada saat terjadinya letusan berbagai gunung berapi itu, menyebabkan lapisan es mencair dan mengalir ke samudera sehingga luasnya bertambah. Air dan Lumpur berasaldari abu gunung berapi tersebut membebani samudera dan dasarnya, mengakibatkan tekanan luar biasa kepada kulit bumi di dasar samudera, terutama pada pantai benua. Tekanan ini mengakibatkan gempa. Gempa ini diperkuat lagi oleh gunung-gunung yang meletus kemudian secara beruntun dan menimbulkan gelombang tsunami yang dahsyat. Santos menamakannya Heinrich Events.
Dalam usaha mengemukakan pendapat mendasarkan kepada sejarah dunia, tampak Plato telah melakukan dua kekhilafan, pertama mengenai bentuk/posisi bumi yang katanya datar. Kedua, mengenai letak benua Atlantis yang katanya berada di Samudera Atlantik yang ditentang oleh Santos. Penelitian militer Amerika Serikat di wilayah Atlantik terbukti tidak berhasil menemukan bekas-bekas benua yang hilang itu. Oleh karena itu tidaklah semena-mena ada peribahasa yang berkata, "Amicus Plato, sed magis amica veritas." Artinya,"Saya senang kepada Plato tetapi saya lebih senang kepada kebenaran."
Namun, ada beberapa keadaan masa kini yang antara Plato dan Santos sependapat. Yakni pertama, bahwa lokasi benua yang tenggelam itu adalah Atlantis dan oleh Santos dipastikan sebagai wilayah Republik Indonesia. Kedua, jumlah atau panjangnya mata rantai gunung berapi di Indonesia. Di antaranya ialah Kerinci, Talang, Krakatoa, Malabar, Galunggung,Pangrango, Merapi, Merbabu, Semeru, Bromo, Agung, Rinjani. Sebagian dari gunung itu telah atau sedang aktif kembali. Ketiga, soal semburan lumpur akibat letusan gunung berapi yang abunya tercampur air laut menjadi lumpur. Endapan lumpur di laut ini kemudian meresap ke dalam tanah di daratan. Lumpur panas ini tercampur dengan gas-gas alam yang merupakan impossible barrier of mud (hambatan lumpur yang tidak bisa dilalui), atau in navigable (tidak dapat dilalui), tidak bisa ditembus atau dimasuki.
Dalam kasus di Sidoarjo, pernah dilakukan remote sensing, penginderaan jauh, yang menunjukkan adanya sistim kanalisasi di wilayah tersebut. Ada kemungkinan kanalisasi itu bekas penyaluran semburan lumpur panas dari masa yang lampau. Bahwa Indonesia adalah wilayah yang dianggap sebagai ahli waris Atlantis, tentu harus membuat kita bersyukur. Membuat kita tidak rendah diri di dalam pergaulan internasional, sebab Atlantis pada masanya ialah pusat peradaban dunia. Namun sebagai wilayah yang rawan bencana, sebagaimana telah dialami oleh Atlantis itu, sudah saatnya kita belajar dari sejarah dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir untuk dapat mengatasinya. @
*Penulis, Direktur Kehormatan International Institute of Space Law (IISL), Paris-Prancis

ASEAN Power Grid

2008-03-17T11:04:00.000+07:00

Oleh Arip Musthopa
Tanggal 23 Agustus 2007 di Singapura, para menteri energi negara-negara ASEAN menandatangani Memorandum of Understanding on The ASEAN Power Grid, dari Indonesia diwakili oleh Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro. Ide dalam MoU ini bukanlah hal baru, sebagaimana disebutkan dalam MoU tersebut, secara nyata gagasan ASEAN Power Grid sebagai “electricity interconnecting arrangements within ASEAN” disepakati menjadi muatan dalam ASEAN Vision 2020 yang dirumuskan dalam Second ASEAN Informal Summit di Kuala Lumpur, 15 Desember 2007.

Pertemuan Menteri-Menteri Energi ASEAN (AMEM) tahun 1999 dan 2004 yang merumuskan ASEAN Plan for Energy Cooperation semakin menajamkan rencana pembangunan ASEAN Power Grid tersebut. Selanjutnya, pertemuan AMEM ke-20 di Bali 5 Juli 2002 mengesahkan ASEAN Power Grid’s Roadmap for Intergration, dan pertemuan ke-21 AMEM di Langkawi, Malaysia pada 3 Juli 2003 menghasilkan Final Report of the ASEAN Interconnection Master Plan Study (AIMS) sebagai dua dokumen yang menjadi rujukan implementasi proyek tersebut.
Agar dapat menjadi dokumen yang mengikat, MoU tersebut harus diratifikasi oleh masing-masing negara anggota ASEAN sebagaimana disebutkan dalam Article X (ke sepuluh) poin 2 MoU. Hal ini telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi pasal 10 yang berbunyi:
(1) Kerja sama internasional di bidang energi hanya dapat dilakukan untuk:
a. menjamin ketahanan energi nasional;
b. menjamin ketersediaan energi dalam negeri; dan
c. meningkatkan perekonomian nasional.
(2) Kerja sama internasional, sebagaima~a dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3) Dalam hal Pemerintah rnembuat perjanjian internasional dalam bidang energi yang menimbulkan akibat yang 1uas dan merldasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/ atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam rangka ratifikasi, hendaknya Pemerintah segera mengajukan MoU tersebut untuk segera dibahas DPR sekaligus melakukan kajian yang komprehensif dalam rangka mempersiapkan Indonesia memasuki era ASEAN Power Grid. Kebetulan saat ini kita (Pemerintah dan DPR) sedang membahas RUU Ketenagalistrikan. Dalam hemat kami, pembahasan RUU Ketenagalistrikan dan ratifikasi MoU harus dilakukan secara paralel sehingga peluang yang terdapat dalam MoU dan konsekuensi yang ditimbulkan olehnya terhadap sistem ketenagalistrikan nasional dapat dibahas dan diantisipasi dalam muatan RUU Ketenagalistrikan. Sebagai contoh tentang rezim perpajakan untuk ekspor atau impor tenaga listrik yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan apapun. Dengan adanya ASEAN Power Grid yang membuka peluang ekspor-impor tenaga listrik, kebutuhan akan aturan tentang hal tersebut menjadi mutlak dan hal tersebut dapat terjawab pada saat pembahasan RUU Ketenagalistrikan.
ASEAN Power Grid dilatarbelakangi oleh tingginya permintaan tenaga listrik di ASEAN sesuai visi ASEAN 2020 yang diperkirakan tidak dapat dipenuhi oleh masing-masing negara tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama kolektif untuk dapat memenuhinya. Selain itu, kerjasama ini diyakini dapat mendorong upaya penyediaan tenaga listrik yang lebih efisien di kawasan ASEAN sekaligus berdampak pada pelestarian lingkungan karena mengandalkan bahan bakar non minyak dan renewable energy. Karena secara paralel, ASEAN sedang mengembangkan proyek-proyek 1) ASEAN Power Grid; (2) Trans-ASEAN Gas Pipeline; (3) Energy Efficiency and Conservation; (4) New and Renewable Sources of Energy; (5) Coal Technology and Trading; and (6) Regional Energy Policy and Planning.
Dengan sumber daya primer Indonesia yang melimpah khususnya di Batubara dan Gas serta sumber daya primer yang terbarukan yang sangat besar seperti panas bumi yang belum optimal dikembangkan, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengoptimalkan pasar yang tercipta dari proyek ASEAN Power Grid ini. Rencananya, ASEAN Power Grid masuk ke Indonesia dari Singapura dan Malaysia melalui Batam, Sumatera, dan Kalimantan. Hal ini harus diimbangi oleh upaya kita untuk segera membenahi sistem ketenagalistrikan di pulau-pulau tersebut yang hingga saat ini belum terkoneksi. Sistem ketenagalistrikan di Sumatera baru sebagian yang terkoneksi dalam satu kesatuan pulau dan di Kalimantan masih lebih tertinggal dari sistem yang telah ada di Sumatera. Selain itu, sistem Jawa-Sumatera juga belum terkoneksi.
Rencana pembangunan ASEAN Power Grid harus disambut dengan kacamata untuk memanfaatkan jaringan tersebut nantinya untuk ekspor energi listrik dari Indonesia kepada negara-negara ASEAN lain, bukan sebaliknya kita akan mengimpor listrik dari mereka. Oleh karena itu, kita hendaknya secara optimal memanfaatkan sumber daya primer yang banyak tersedia di Kalimantan dan Sumatera dan membangun pembangkit-pembangkit listrik skala besar disana untuk selanjutnya diekspor melalui ASEAN Power Grid. Skema ini bukan saja akan memberikan revenue kepada negara dan menjadikan industri ketenagalistrikan kita akan berkembang, namun juga secara politis akan menimbulkan ketergantungan negara-negara ASEAN terhadap pasokan energi listrik Indonesia yang tentunya akan meningkatkan nilai tawar politik Indonesia di kawasan ASEAN.
Untuk memuluskan rencana dalam poin di atas, Pemerintah tidak perlu segan untuk memberikan insentif khusus atau pengaturan khusus yang lebih meringankan bagi pelaku usaha yang mau mengembangkan pembangkit dan sistem ketenagalistrikan di Sumatera dan Kalimantan, sepanjang dia dikembangkan untuk diekspor.
Kebijakan yang berorientasi pada ekspor tenaga listrik di atas, juga harus diikuti oleh pembatasan ekspor energi primer kepada negara-negara ASEAN khususnya dan negara-negara lain pada umumnya. Bukankah, menjual dalam bentuk energi sekunder akan memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih baik daripada menjual dalam bentuk energi primer ?! (Januari 2008)

An Old Worker

2008-03-15T01:17:00.000+07:00

An old worker wants to retire from his job at a real estate construction company. He is convey to his boss about what he wants. He knew that would lose his income, but he decided a final decision. The worker feels tires. He wants take a rest and enjoy his remain life with his wife and family. He is dreaming a peaceful life.

The owner of company feels sad because he would lose one of the best workers. So, he asked to the worker to build a house for himself. Worker agreed to realize that last order by owner. But he can’t enjoy the work. He really wants to stop quickly. He doesn’t focus in his job to build a house. In this situation, the worker beginning to does the project. He used the bad material when he built the house.
Finally, the house that was order finished. The result is not a good house. When the owner of company came to look at the house, he gave a key house to the worker. He said, “This house is yours”. “My present for you as an award because your longtime dedication”, he added.
The worker was shocked. He was ashamed and regretful. He thought if he knew that he develop a house for himself, he would done the best. Now, he must live in a house which not really good that built by his own hand.
Friends, those are happened to our life. Sometimes, many of us are developing our life with a strange way. We underwent live as usual. Sometimes, we are not underwent life seriously. Even in the best moment we don’t do the best.
Reflections those we are the worker. Reflections those houses we have been built. Everyday we hit the hammers, build walls and roofs. Let us go to finishing our houses perfectly as well as the only once in our whole life.
In the end of our life we shocked when we seen what we did and found ours in there. In the beginning, if we aware about it, we will underwent our life in different ways.
Our future life is consequences of decisions and options those we chosen. Life is the project that we make by our own hands. Created by Anonim. English Version by Arip Musthopa

Isu Politik dalam Kebijakan Pemerintah tentang Kasus Gubernur Lampung 2002-2006

2008-03-14T15:03:00.000+07:00

Oleh Arip Musthopa, SIP

Pendahuluan

Sejak tahun 1999, Indonesia memasuki era otonomi daerah atau desentralisasi.[1] Dimulainya era otonomi daerah ini ditandai dengan disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua UU tersebut menggantikan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Secara praktis, otonomi daerah mulai dilaksanakan secara utuh pada 1 Januari 2001 karena Pemerintah perlu melakukan persiapan untuk implementasi UU No 22 dan UU No 25 Tahun 1999 tersebut.
[1] Desentralisasi sebenarnya bukan hal baru dalam catatan sejarah bumi nusantara. Lebih dari seratus tahun yang lalu, praktek desentralisasi telah kita kenal ketika Pemerintah Belanda tahun 1903 menetapkan suatu Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch-Indie (Stb.1903/329) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Decentralisatie wet (Undang-Undang Desentralisasi) 1903. Kebijakan desentralisasi Pemerintah Belanda untuk Hindia Belanda tersebut kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Decentralisatie Besluit 1904 dan Locale Ordonantie 1905. Serta penyempurnaan Decentralisatie wet pada tahun 1922 melalui Wet op de Bestuurshervorming (Stb 1922/216). Desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah kolonial memang merupakan desentralisasi yang terbatas karena tentu saja penuh nuansa kepentingan pemerintah kolonial. Namun demikian fase ini sangat penting sebagai pembelajaran politik (politieke scholing). Sayang sekali semangat desentralisasi ini tidak dikembangkan lebih lanjut namun sebaliknya diberangus oleh Demokrasi Terpimpin Orde Lama dan Orde Baru yang memang bertabiat sentralistis. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940), Bayu Media Publishing, Malang, 2004, hal 48-49.

Salah satu praktek dari pelaksanaan otonomi daerah yang cukup menyita perhatian adalah pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD tersebut disambut antusias oleh (elit) daerah karena memberikan kewenangan yang besar kepada DPRD untuk melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah, menetapkan calon kepala daerah, memilih kepala daerah dan menetapkan calon terpilih kepala daerah. Pemerintah pusat hanya tinggal mengesahkan berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut.[1] Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada masa Orde Baru, dimana DPRD hanya berwenang memilih calon yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan calon yang terpilih harus sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. Apabila tidak sesuai maka pemerintah pusat tidak akan menetapkan/mensahkannya.[2]
Dengan formasi yang demikian, berarti kebijakan politik untuk memilih kepala daerah telah didesentralisasi kepada daerah melalui DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan administratif untuk mengesahkan calon terpilih, asalkan calon maupun kepala daerah terpilih telah memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan undang-undang.[3]
Dalam prakteknya, berbagai pemilihan kepala daerah tersebut memunculkan beragam fenomena yang “menarik”, dalam arti bahwa fenomena pemilihan tersebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan normatif dan semangat desentralisasi yang ada dalam UU No 22 Tahun 1999 tersebut. Fenomena “menarik” tersebut, seperti yang ditampilkan dalam pemilihan Gubernur di Jawa Tengah, Bali, dan Lampung. Dalam tulisan ini, penulis ingin mengangkat permasalahan Gubernur yang terjadi di Provinsi Lampung dilihat dari isu politik yang terdapat di dalamnya terutama isu politik menyangkut perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah yang menyebabkan Pemerintah enggan melaksanakan kewenangan administratifnya untuk mensahkan Gubernur terpilih hasil pemilihan Desember 2002.
Dipilihnya kasus pemilihan Gubernur Lampung didasarkan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, kasus pemilihan Gubernur Provinsi Lampung, sejak akhir 2002, merupakan kasus yang terlama sebelum dapat diatasi oleh pemerintah pusat pada 24 November 2006. Kedua, kasus ini berakhir dengan tidak dilantiknya gubernur terpilih dari pemilihan gubernur 30 Desember 2002, yakni Alzier Dianis Thabranie, dan pemerintah pusat tetap mempertahankan Gubernur Syachroedin yang merupakan hasil pemilihan ulang pada 24 Mei 2004 sehingga memunculkan beraneka ragam tafsir hukum dan politik karena Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Alzier atas kebijakan pusat yang tidak melantik dia. Ketiga, kasus pemilihan gubernur Lampung merupakan kasus yang paling berdampak terhadap sistem politik dan pembangunan di daerah itu sendiri karena selama kasus berlangsung dan bahkan hingga kini pun setelah kasus selesai, ketegangan politik terus terjadi di Lampung antara pendukung Alzier dan Syachroedin. Keempat, penulis mengikuti kasus ini dengan seksama dari awal ketika penulis menjadi aktivis mahasiswa di Universitas Lampung dan Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung periode 2002-2003, yang dengan posisi tersebut penulis dapat berinteraksi langsung dengan elit politik Lampung dan memperoleh akses informasi primer dengan tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Deskripsi Kasus Gubernur Lampung
Pada tanggal 30 Desember 2002 Provinsi Lampung menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Ada lima pasang yang bertarung: Alzier Dianis Thabranie-Ansyorie Yunus dari FPDIP, Jazuli Isa-Mat Amin Kraying dari FPG, Syachroedin ZP-Malhani Manan dari FPPP, Herwan Achmad-Mawardi Harirama dari FPKB, dan Namoeri Anom-Azib Zanim dari FABKU, dan Oemarsono-Syamsuria Ryacudu dari FKK.
Dari 75 anggota DPRD Lampung, ada 73 wakil rakyat yang hadir pada pemilihan tersebut, 2 orang tidak hadir karena sakit. Melalui tiga kali putaran pemilihan akhirnya berhadap-hadapan pasangan Alzier Dianis Thabranie-Ansyorie Yunus versus Oemarsono-Syamsuria Ryacudu. Melalui proses pemilihan yang alot akhirnya pasangan Alzier-Ansyorie unggul dengan memperoleh 39 suara, sedangkan pasangan Oemarsono-Syamsuria memperoleh 33 suara, dan 1 suara sisanya abstain.
Selepas pemilihan hingga hari ini, pasangan Alzier-Ansyorie tidak pernah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Menurut jadwal semestinya mereka dilantik pada 25 Januari 2003. Sebaliknya, pemerintah pusat menggelar pemilihan ulang pada 24 Mei 2004 dan kemudian melantik pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Syachroedin ZP-Syamsuria Ryacudu yang dihasilkan dari pemilihan ulang tersebut. Akibat dari masalah ini hingga saat ini ketegangan politik di Lampung terus terjadi antara para pendukung Alzier (DPRD) melawan para pendukung Syachroedin (eksekutif dan PDIP), walaupun tensinya kini mulai menurun sejak Partai Golkar melalui Ketua Umum DPP Partai Golkar menyampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa mereka menerima putusan pemerintah pusat untuk tidak melantik Alzier pada 24 November 2006 yang berarti juga mengakui Syachroedin-Syamsuria Ryacudu sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Propinsi Lampung periode 2004-2009.
Ada beberapa hal yang menyebabkan Alzier-Ansyorie tidak dilantik:
(1) Sehari sebelum pemilihan, 29 Desember 2002. Mendagri Hari Sabarno pada sore hari mengirim surat kawat No 121/27/2978/SJ tertanggal 29 Desember 2002 yang meminta DPRD Lampung mengklarifikasi tuduhan pidana yang melibatkan Alzier sebelum pemilihan Gubernur. Surat tersebut tidak dibacakan pimpinan DPRD (Abbas Hadisunyoto) sebelum pemilihan dilangsungkan.
(2) Pasangan Alzier-Ansyorie merupakan pasangan calon hasil Rakerdasus PDIP Lampung pada tanggal 8 Oktober 2002 yang kemudian diusulkan ke DPP PDIP untuk disahkan. Sedangkan calon Gubernur yang diinginkan oleh DPP PDIP adalah Oemarsono (Gubernur yang sedang menjabat) dan Wakil Gubernur diserahkan kepada DPD PDIP Lampung. Keputusan ini tertuang dalam SK DPP PDIP No A.06/IN/DPP/XI/2002 tertanggal 30 November 2002. Perbedaan calon antara DPD PDIP Lampung dan DPP PDIP ini kemudian berimbas pada pergantian pimpinan DPRD Lampung (dari Srie Atidah ke Abbas Hadisunyoto) dan pimpinan FPDIP di DPRD. Pergantian ini merupakan kemenangan kelompok pro Alzier-Ansyorie. Ansyorie Yunus sendiri ketika itu merupakan Ketua DPD PDIP Lampung.
(3) Alzier dihadapkan pada delapan tuduhan pidana. Yakni 2 kasus tuduhan penggelapan 500 ton pupuk PT Pusri PPD Lampung (2002), kasus penadah mobil curian Daihatsu Espass (2002), penggunaan gelas ilegal: drs, SE, dan MBA (2002), penipuan cek kososng dan penggelapan ruko (1993), penipuan dan penggelapan perhiasan emas (1993), penadah mobil mewah (2003), dan pencemaran nama baik Ny. Kurniati Muslihat (2003). Atas tuduhan tersebut Alzier diburu Mabes Polri untuk dikenai tahanan. Jum’at 18 April 2003 Alzier mendatangi Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan atas kasus-kasus tersebut. Setelah melalui pemeriksaaan maraton, Sabtu 19 April 2003 Alzier dibawa paksa melalui Helikopter dari Mapolda Lampung ke Mabes Polri. Selanjutnya 20 Agustus 2003, pemeriksaan terhadap Alzier dinyatakan selesai. Pada selasa 30 September 2003 berkas 2 perkara Alzier dari Kepolisian dinilai lengkap oleh Kejaksaan Tinggi, yakni 1 perkara dugaan penggelapan 500 ton pupuk milik PT Pusri dan 1 perkara penggunaan gelar ilegal. Melalui proses persidangan yang panjang, pada Kamis 12 Februari 2004 Alzier divonis hukuman sembilan bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun untuk kasus pupuk dan denda Rp5 juta subsider dua bulan penjara untuk kasus penggunaan gelar sarjana palsu.
Pada 1 Desember 2003 Mendagri Hari Sabarno mengeluarkan SK Mendagri No 161.27/598/Tahun 2003 tentang pembatalan hasil pemilihan Gubernur Lampung tanggal 30 Desember 2002. Serta SK No 121.27/1.989/SJ tertanggal 1 Desember 2003 tentang Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung paling lambat Maret 2003 sebelum pemilihan legislatif April 2004. Alasannya, ada prosedur yang dilanggar/tidak dilakukan. Pada 2 Desember 2003 keluar Keppres No 262/M/2003 yang mengangkat Tursandy Alwi (pejabat di Depdagri) sebagai Pejabat Gubernur Lampung.
Setelah PDIP melakukan pergantian antar waktu anggota DPRD Lampung dan terjadi pergatian pimpinan DPRD Lampung dari Abbas Hadisunyoto kepada Nurhasanah, maka DPRD Lampung menggelar pemilihan ulang Gubernur/Wakil Gubernur pada 24 Mei 2004 dengan dihadiri 67 anggota. Dalam pemilihan ulang initerpilih pasangan Syachroedin ZP-Syamsuria Ryacudu sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, mengalahkan pasangan Oemarsono-M. Ibrahim BS dengan perolehan suara cukup mencolok, 49 versus 17 suara. Syachroedin-Syamsuria dikukuhkan melalui Keppres No 71/M/2004 tertanggal 1 Juni 2004.
Merasa hak-hak politiknya tidak dikabulkan oleh pemerintah pusat, Alzier mengajukan SK pembatalan Mendagri ke PTUN Jakarta. Pada 13 Mei 2004, PTUN jakarta memerintahkan tergugat (Mendagri) mencabut SK No 161.27/598/2003 sekaligus menerbitkan surat keputusan tentang pengusulan pengesahan pasangan gubernur-wakil gubernur hasil pemilihan tanggal 30 Desember 2002 sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Lampung periode 2003-2008. Alasan PTUN adalah bahwa alasan pembatalan pelantikan keduanya tidak jelas, tidak tegas, dan tidak limitatif sebagaimana seharusnya suatu keputusan. Surat pembatalan pelantikan tidak merinci dan tegas, jelas, dan limitatif pelaksanaan pemilihan gubernur/wakil gubernur yang mana atau bagian mana yang tidak memenuhi prosedur. Surat pembatalan juga tidak menegaskan peraturan perundang-undangan mana yang tidak dipenuhi.
Mendagri kemudian mengajukan banding, sambil banding diajukan, Mendagri tetap memproses pemilihan ulang gubernur/wakil gubernur Lampung. Kemudian, PTTUN pada tanggal 19 Oktober 2004 mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan PTUN yakni mengabulkan gugatan Alzier-Ansyorie. Pasca putusan ini, Mendagri M. Ma’ruf AR mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.[4]
Selanjutnya pada 17 Juni 2004 Mahkamah Agung memenagkan gugatan Alzier dengan menguatkan putusan PTUN dan PTTUN Jakarta. Putusan kedua pengadilan di bawah MA itu membatalkan dua Surat Keputusan Mendagri tertanggal 1 Desember 2003. Menyikapi putusan MA tersebut, DPRD Lampung menggelar Rapat Paripurna DPRD minus anggota DPRD dari PDIP yang tidak setuju apabila DPRD harus menyikapi putusan MA. Dalam Rapat Paripurna 14 Juli 2005 tersebut DPRD Lampung menyatakan tidak mengakui Gubernur Syachroedin-Wakil Gubernur Syamsurya Ryacudu dan memohon Presiden lewat Mendagri mencabut Keppres pengangkatan Syachroedin-Syamsurya dan melantik Alzier-Ansyorie. Namun demikian, pemerintah tidak juga melakukan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung tersebut. Hal ini mengakibatkan konflik politik antara pendukung Alzier versus Syachroedin yang kemudian menghambat kelancaran jalannya pemerintahan di Provinsi Lampung. DPRD Lampung (sebagian besar) tidak ingin melakukan pembahasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) APBD 2005 dan menolak melakukan pembahasan APBD tahun 2006. Kalaupun dilakukan usaha pembahasan melalui rapat DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD dari FPDIP, Nurhasanah, anggota rapat selalu tidak memenuhi kuorum sehingga hasilnya tidak dapat disahkan oleh Mendagri. Ketegangan ini terus berlanjut hingga 24 Nopember 2006 Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla berhasil melunakkan sikap Alzier dan Partai Golkar Lampung[5] agar dapat menerima kebijakan pemerintah yang telah melantik dan mengakui Gubernur Syachroedin ZP.

Pendekatan Kekuasaan untuk Pembuatan Keputusan : Elitisme
Model proses kebijakan elitis berpendapat bahwa kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok. Menurut model ini pembuatan keputusan adalah proses yang dilaksanakan demi keuntungan elit-elit tersebut. Sebagai sebuah model pembuatan keputusan, tujuan elitisme didasarkan pada analisis terhadap cara dunia riil berjalan. Dikatakan bahwa dalam dunia riil ada pihak-pihak yang berada di atas yang memegang kekuasaan dan ada “massa” yang tak memegang kekuasaan. Model ini berasal dari ilmu sosial modern, yakni berakar pada dua karya ahli teori Italia: Mosca dan Pareto.[6]
Mosca mengatakan bahwa demokrasi dapat dilihat sebagai sebentuk politik dimana elit-elit bersaing untuk mendapatkan suara dari penduduk guna mengamankan legitimasi kekuasaan elit. Ide Mosca dan Pareto menjadi basis untuk merumuskan pendekatan elitis selanjutnya. Robert Michels (1915) mengembangkan pendekatan dalam studi partai politik dimana ia mengemukakan bahwa ada “hukum besi oligarki” yang berlaku di dalam organisasi. Di sepanjang waktu, elit-elit organisasi menciptakan kepentingan dan tujuan sendiri yang berbeda dengan tujuan dan kepentingan anggota organisasi.[7]
Garis perkembangan lain dalam pendekatan elit adalah garis yang dikemukakan oleh Lasswell (1936) yang juga mengemukakan pandangan bahwa: “studi politik adalah studi tentang pengaruh dan orang-orang yang berpengaruh ....orang-orang yang berpengaruh adalah orang-orang yang mendapatkan paling banyak...Orang-orang yang mendapatkan paling banyak adalah kaum elit, sisanya adalah massa.” (Lasswell, 1936: 13).[8]

Analisa Kasus

Melihat uraian kasus di atas, nampak bahwa aspirasi PDIP Lampung yang dihasilkan melalui Rakerdasus PDIP Lampung sebagai aspirasi daerah, aspirasi anggota tidak ditanggapi secara baik oleh DPP PDIP. Rekomendasi Rakerdasus yang memberikan suara terbanyak pada Alzier Dianis Thabranie ditolak mentah-mentah oleh DPP PDIP yang lebih menginginkan calon gubernur yang maju dari Fraksi PDIP di DPRD Lampung adalah Oemarsono, gubernur incumbent. Keputusan pusat (Pemerintah dan DPP PDIP) yang demikian menandakan bahwa elitisme kuat bercokol dan mendominasi perspektif mereka dalam pengambilan keputusan. Sehingga menandakan bahwa elit pusat (pemerintah/DPP PDIP) memiliki kepentingan tertentu yang tidak sama atau tidak dapat diakomodasi oleh Alzier. Sikap DPP PDIP yang tidak menginginkan Alzier sebagai calon Gubernur Lampung berimplikasi pada penolakan mengangkat dan melantik Alzier sebagai Gubernur Lampung periode 2003-2008 meskipun dia terpilih dengan perolehan suara cukup meyakinkan.
Kebijakan pemerintah pusat juga menimbulkan persepsi bahwa pemerintah pusat tidak tulus dalam memberikan otonomi daerah. Karena penentuan kebijakan yang strategis di daerah tetap saja harus sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah pusat/pimpinan partai di tingkat pusat. Otonomi daerah untuk memilih dan menentukan kepada daerahnya sendiri sesuai semangat UU No 22 tahun 1999 sebagai landasan hukum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut menjadi semu maknanya. Karena toh, meski diselenggarakan oleh daerah secara otonom, calon yang harus diajukan dan yang harus jadi adalah yang dikehendaki oleh pemerintah pusat/pimpinan partai di tingkat pusat. Selain itu, tidak bisa! (paling tidak yang nampak dalam kasus di Lampung).
Kesalahan prosedur yang diajukan oleh pemerintah dalam surat pembatalannya tidak cukup beralasan karena kesalahan prosedur yang disampaikan tidak substansi, tidak jelas, dan tidak kuat untuk dijadikan alasan. Pendapat ini bahkan telah dikuatkan oleh putusan PTUN, PTTUN, dan putusan Mahkamah Agung. Namun demikian, pemerintah tetap tidak bergeming atas sikapnya. Karena yang subtansi bagi pemerintah pusat bukan apakah prosedurnya telah dengan sama persis dan tepat diikuti atau tidak, melainkan mereka tidak menginginkan Alzier sebagai Gubernur Lampung, dengan alasan yang tidak pernah diungkapkan secara terbuka kepada publik.
Kalaupun masalah dakwaan hukum pidana terhadap Alzier dijadikan alasan, bukankah seorang Gubernur juga dapat diadili ? Bukankah justru apabila seorang Gubernur diperiksa dan diadili akan meningkatkan prestise penegakan hukum; dibandingkan dengan mengadili seorang calon gubernur yang menang seperti Alzier yang sejak awal pencalonan tidak disetujui oleh partai penguasa, sehingga malah memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum yang dilakukan bukan untuk keadilan dan tegaknya hukum melainkan untuk memuluskan agenda politik. Akibat negatifnya malah lebih meluas lagi karena merusak upaya reformasi di bidang hukum, yakni menegakkan tatanan hukum dengan logika dan obyektifitasnya sendiri, yang semestinya dihormati dan ditegakkan serta tidak diintervensi oleh kepentingan politik kekuasaan.
Lantas agenda apakah dari pemerintah pusat/partai penguasa yang dapat menjelaskan kenapa pemerintah pusat (yang dikuasai PDIP) enggan menggunakan kewenangan administratifnya untuk melantik Gubernur Lampung terpilih, Alzier? Jawaban atas pertanyaan ini lah yang merupakan dimensi atau isu politik di balik keputusan pusat yang tidak menginginkan Alzier sebagai Gubernur Lampung. Dalam politik, agenda politik tidak akan diungkapkan melalui penjelasan resmi. Namun apabila melihat pola kebijakan PDIP dalam pemilihan gubernur di Jawa Tengah dan Bali yang waktunya tidak berjauhan dari pemilihan gubernur di Lampung dapat ditemukan benang merah bahwa PDIP cenderung mengajukan calon gubernur dari incumbent. Menurut informasi yang diperoleh penulis dari lapangan, karena DPP PDIP lebih percaya kepada mereka (incumbent) dalam rangka memperoleh kemenangan di pemilu legislatif dan eksekutif tahun 2004 dibandingkan dengan calon lain mengingat mereka telah “mencapkan kukunya” selama lima tahun pemerintahannya dan memiliki “cukup logistik” untuk membantu PDIP memenangkan Pemilu 2004. Di dua daerah tersebut (Jawa Tengah dan Bali), DPP PDIP juga memperoleh perlawanan dari kadernya yang merasa lebih berhak diajukan oleh DPP PDIP karena merupakan kader partai dan bahkan pimpinan di struktur PDIP di daerah. Namun perlawanan tersebut mereda karena DPP PDIP berhasil membuktikan bahwa pilihannya tepat dengan memenangkan pemilihan gubernur. Lain halnya yang terjadi di Lampung. Calon yang diajukan oleh pimpinan partai di pusat justru akhirnya tidak dapat diajukan Fraksi PDIP di DPRD Lampung karena perlawanan Alzier, dan akhirnya juga terbukti kalah ketika Oemarsono (calon yang didukung DPP PDIP) tetap maju melalui fraksi lain.
Pertimbangan lain dari DPP PDIP, menurut informasi yang penulis peroleh di lapangan, karena Alzier memiliki citra yang kurang positif sebagai politisi preman dan memiliki sejumlah kasus pidana/perdata, meskipun tidak pernah terbukti di pengadilan sebelumnya. Citra Alzier yang kurang positif dimata publik dinilai kontraproduktif terhadap upaya PDIP mempertahankan simpati rakyat terhadap PDIP pada Pemilu 2004.[9] Penting untuk diketahui bahwa Alzier sebelumnya pernah mencalonkan diri untuk calon Bupati Lampung Selatan pada pemilihan Bupati Lampung Selatan tahun 2000 dari Fraksi PDIP di DPRD Lampung Selatan. Saat itu, Alzier hampir menang namun sebelum pemilihan selesai terjadi chaos. Dalam pemilihan ulang Alzier kalah oleh Zulkifli Anwar yang diajukan oleh Partai Golkar. Sebelum pemilihan ulang dilakukan, publik dikejutkan dengan pemberitaan di media massa bahwa Alzier diduga terlibat dalam kasus penadahan kendaraan mewah hasil selundupan dan sejumlah kasus lainnya. Pemberitaan inilah yang merubah peta dukungan suara terhadap Alzier sebagai calon bupati.[10]
Diungkapnya masalah hukum Alzier kepada publik pasca pemilihan Gubernur tahun 2002 yang disusul dengan proses peradilan terhadap Alzier, dalam hal ini tentu karena ingin membuktikan bahwa keputusan pusat untuk tidak mendukung dan melantik Alzier adalah berdasarkan moral, sehingga kebijakan tersebut mendapatkan dukungan moral dari publik. Namun publik nampaknya terbelah dua antara yang menilainya tepat dan yang menilainya telah terlambat yang juga mamaknainya sebagai upaya politisasi, tidak lagi semata moral. Keputusan pusat yang tidak merestui pencalonan Alzier dan tidak melantiknya ketika terpilih telah mengakibatkan munculnya masalah yang lebih kompleks, yang terus berlarut-larut hingga sampai hampir empat tahun konflik antara pendukung Alzier versus pendukung Syachroedin ZP maupun ketegangan antara pusat dan daerah. Konflik yang terlanjur berlangsung lama, walaupun berhasil diatasi toh akan tetap meninggalkan dampak yang akan memiliki efek lama dalam konteks politik Lampung yang hingga kini masih terasa.

Penutup

Masalah gubernur Lampung telah berhasil diselesaikan berkat campur tangan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Wakil Presiden pada 24 November 2006 setelah terkatung-katung hampir selama 4 tahun. Namun efeknya akan terus berlanjut terhadap perpolitikan Lampung. Semuanya karena kebijakan pusat yang memaksakan calon gubernur sesuai dengan keinginannya karena kepentingan politik menjelang Pemilu 2004. Semestinya pusat (pemerintah/PDIP) lebih bijak dalam masalah ini sehingga tidak ada akibat buruk seperti yang saat ini terjadi.

Daftar Pustaka

Ariansyah, dkk., Alzier Suksesi Masa Transisi, Sped, Bandar Lampung, 2004.

Soetandyo Wignjosoebroto, Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940), Bayu Media Publishing, Malang, 2004.

Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan, penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso, Kencana, Jakarta 2006.

[1] UU No 22/1999 pasal 18 menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang: (a) memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota; (c) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota.
[2] Lihat Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
[3] Lihat UU No 22/1999 pasal 33
[4] Uraian dari awal hingga bagian ini tentang kronologis kasus Pilgub Lampung disarikan dari buku Ariansyah, dkk., Alzier Suksesi Masa Transisi, Sped, Bandar Lampung, 2004. Kecuali tentang penyelesaian kasus yang dapat dilihat di media massa lokal (Lampung Post dan Radar Lampung) maupun media massa nasional pada 25 November 2006.
[5] Setelah tidak kunjung dilantik dan melihat posisi politik yang tidak lagi memungkinkan di PDIP, Alzier hijrah ke Partai Golkar dan pada Musda Partai Golkar Lampung pada tahun 2004, Alzier berhasil menjadi Ketua DPD Partai Golkar Lampung. Dari sinilah mulai konflik gubernur ini menyeret-nyeret Partai Golkar ke dalamnya, yang sebelumnya merupakan konflik internal PDIP. Selanjutnya, karena posisi Partai Golkar yang terbesar di DPRD Lampung, posisi Ketua DPRD Lampung diduduki oleh Indra Karyadi dari Partai Golkar. Posisi politik yang demikian memungkinkan Partai Golkar mengkondisikan sikap yang saling berhadap-hadapan antara DPRD dan Gubernur.
[6] Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan, penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso, Kencana, Jakarta 2006, hal 251
[7] Ibid.
[8] Ibid, hal 252
[9] PDIP Lampung berhasil memperoleh suara terbanyak pada Pemilu 1999 sehingga PDIP memiliki jumlah anggota terbanyak di DPRD Lampung. Prestasi ini ingin dipertahankan dan ditingkatkan pada Pemilu 2004. Hal ini penting karena Ketua Umum DPP PDIP Megawati merupakan Presiden RI incumbent yang menjadi calon Presiden RI pada pemilu 2004.
[10] Tentang masalah ini dapat dilihat di Lampung Post yang memuat liputan pemilihan Bupati Lampung Selatan pada tahun 2000.

Globalisasi dan Kedaulatan Negara

2008-03-14T14:58:00.000+07:00

Oleh Arip Musthopa, SIP

Globalisasi dan kedaulatan negara kerapkali dibenturkan. Globalisasi dinilai sebagai kekuatan yang cenderung melemahkan kedaulatan negara. Dalam hal ini globalisasi dapat disalahkan namun juga ada yang membela habis-habisan. Tulisan ini tidak dalam posisi yang demikian karena baik kedaulatan dipegang oleh negara maupun oleh globalisasi, toh kedua-duanya dapat menimbulkan masalah bagi rakyat. Kedaulatan negara yang terlalu kuat diselenggarakan oleh pejabatnya bisa menyebabkan otoritarianisme, totalitarianisme, dan bahkan menjelma menjadi fasis. Globalisasi dapat menjadi kekuatan yang membebaskan rakyat dari totalitarianisme apabila globalisasi hadir untuk melemahkan negara. Globalisasi yang masuk ke dalam suatu negara dan melemahkan kedaulatannya sehingga masuk bebas kepada rakyat juga dapat menimbulkan masalah ketika rakyat tidak pernah siap menghadapinya. Jadi, kedua-duanya menuntut cost.

Berkaca dari pemahaman dasar tersebut, hubungan globalisasi dan kedaulatan negara tidak dapat dinilai hanya dari siapa melemahkan siapa atau siapa menghalangi siapa, melainkan harus dilihat dari sudut pandang yang lebih kompleks, yakni bagaimana hubungan saling mempengaruhi antara globalisasi dan negara bangsa. Disatu sisi, globalisasi telah menuntut redefinisi tentang negara-bangsa. Disisi lainnya, negara-bangsa telah memaksa globalisasi menjadi dilema yang tidak bisa diterima begitu saja. Tulisan ini mencoba mendiskusikan masalah tersebut dari sudut pandang yang lebih terbuka tersebut berdasarkan dua sumber tulisan yang akan dijadikan rujukan (dan akan dilihat titik-titik perbedaannya) yakni Stephen D. Krasner, Globalization and Sovereignty, dalam David A. Smith et al (eds.), States and Sovereignty in the Global Economy (London: Routledge, 1999) dan David Held, Democracy and The Global Order (Cambridge: Polity Press, 1995) khususnya Bab 5 dan 6, Democracy, The Nation State & Global Order I & II.
Krasner memulai pemaparannya dengan beranjak dari suatu asumsi bahwa

“….sovereignty is not being fundamentally transformed by globalization. Globalization has challenged the effectiveness of state control; although it is not evident that contemporary challenges are qualitatively different from those that existed in the past. Globalization has not, however, qualitatively altered state authority which has always been problematic and could never be taken for granted.”[1]

Dari kutipan di atas nampak jelas bahwa eksistensi dan kedaulatan negara-bangsa tidak berubah secara fundamental akibat globalisasi. Sebaliknya, eksistensi dan kedaulatan negara-bangsa (hanya) “challenged” (tertantang) oleh hadirnya globalisasi. Sejauh mana tantangan itu mempengaruhi kedaulatan negara bangsa ? Krasner coba menegaskan terlebih dahulu empat cara yang biasa digunakan yang merujuk pada term kedaulatan (sovereignty):

1. Interdependence Sovereignty has referred to the ability of a government to actually control activities within and across its borders (including the movement of goods, capital, ideas, and disease vectors)
2. Domestic sovereignty has referred to the organization of authority within a given polity.
3. Westphalian sovereignty has referred to the exclusion of external authority; the right of a government to be independent of external authority structures.
4. International legal sovereignty has referred to recognition of one state by another; some entities have been recognized by other states; others have not. Recognition has been associated with diplomatic immunity and the right to sign treaties and join international organizations.[2]

Dalam penjelasannya tentang kontrol negara terhadap aktivitas warganya di era globalisasi, Krasner menyatakan bahwa arus (perdagangan, modal, ide, dll) transnational bukanlah hal baru, yang terjadi hanyalah peningkatan di wilayah tertentu dan penurunan di wilayah lainnya. Krasner bahkan menyatakan bahwa tidak ada bukti bahwa globalisasi telah ‘systematically undermined state control’. Lengkapnya Krasner mengatakan :

“I do not want to claim that globalization has had no impact on state control. This would be fatuous. But challenges to state control as a result of transnational flows are not new. The problems for states have more acute in some areas, but less in others. There is no evidence that globalization has systematically undermined state control. Indeed, the clearest relationship between globalization and state activity is that they have increased hand in hand.”[3]

Jadi, menurut Krasner, globalisasi hanya meningkatkan saja intensitas ‘flows’ transnasional namun tidak menghadirkan sesuatu yang baru dalam masalah kontrol negara terhadap aktivitas transnasional tersebut. Dengan demikian, fenomena arus barang/jasa, modal, ide dan sebagainya yang intens karena globalisasi menurut Krasner bukanlah fenomena khas era, yang lazim disebut, globalisasi melainkan hal yang lazim terjadi berabad-abad yang lalu.
Istilah kedaulatan lebih dekat berasosiasi dengan kemapanan kewenangan politik domestik/dalam negeri. Hal ini tentu saja terkait dengan masalah legitimasi politik dan konstitusional yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur tertib sosial dan mengendalikan kehidupan warga masyarakatnya dalam rangka mencapai tujuan bernegara; sesuai dengan teori kontrak sosial klasik yang menyebutkan bahwa negara terbentuk karena warga negara tidak dapat mengatur dirinya sendiri dan menyerahkan urusan untuk mengatur mereka kepada negara. Apakah otoritas/kewenangan negara untuk urusan domestik ini mengalami pelemahan karena globalisasi ? Bagi Krasner jawabannya adalah;

“….The domestic organization of states structures has always been influenced by international trends wether this involved the formation of Protestant polities in the sixteenth century, of absolute monarchies in the seventeenth century, of the republics in the nineteenth century, or of fascist, communist, and now of democratic states in the twentieth century. There is no compelling indication that the level of the convergence is greater now than it has been in the past.
There is absolutely nothing new in the fact that the global spread of certain ideas has influenced the organization of domestic political authority.”[4]

Lagi-lagi Krasner menyatakan bahwa globalisasi tidak menghadirkan pengaruh yang baru terhadap struktur politik domestik. Kalaupun ada, hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi sejak abad ke-16 masehi. Bagi Krasner, tidak ada indikasi yang berhasil dikumpulkan bahwa tingkat penyebaran ide-ide yang mempengaruhi struktur politik domestik saat ini lebih besar dari yang terjadi di masa lalu.
Pandangan Krasner yang cenderung melihat globalisasi tidak mengakibatkan “undermined” terhadap kedaulatan negara (state sovereignty) dari sisi kontrol aktivitas transnasional dan pengaruhnya terhadap struktur politik domestik, nampaknya konsisten dengan pandangannya tentang pengaruh globalisasi terhadap westphalian sovereignty berikut ini :
‘The argument that concerns for human rights are undermining the sovereign state system is historically myopic. Relations between rulers and ruled have always been subject to external scrutiny. Weaker states especially have never been free of interference from their more powerful neighbors. What has shifted is the specific focus of concern. From the middle of the seventeenth century to the first part of the nineteenth century, rulers were concerned with religius toleration. Beginning with The Treaty of Vienna and much more forcefully in a series of agreements associated with the Balkans in the nineteenth century and with the Versailles peace after the First World War, the primary focus of international attention was with ethnic minorities. After the second World War individual human rights received greater attention…”[5]

Kutipan di atas, lagi-lagi dengan mengajukan bukti-bukti sejarah, mencoba ingin menjelaskan bahwa apa yang disebutkan sejumlah penulis bahwa agenda globalisasi yang didalamnya mengangkat isu hak azasi manusia dapat melemahkan kedaulatan negara (exclusion of external authority) karena adanya sejumlah hak azasi manusia yang bertentangan dengan kedaulatan adalah sesuatu yang ‘historically myopic’. Sesuatu yang bias sejarah. Bagi Krasner, lagi-lagi, itu bukanlah sesuatu yang khas globalisasi karena sesungguhnya adalah perubahan isu yang menjadi ‘focus of concern’ saja dari toleransi beragama pada abad ke-19, isu etnis minoritas pada tahun-tahun pasca Perang Dunia I, dan pasca Perang Dunia II yakni isu hak azasi manusia. Krasner kemudian menegaskan:

“…Wether the issue was religious toleration, minority rights, or human rights sovereignty, understood as the exclusion of external authority, has constantly been challenged throughout the history of the modern state system.”[6]

“…Globalization –manifested in the widespread, although not universally accepted, emphasis on individual human rights – is not an historically unique breach in the armor of sovereignty. Rather it is but the most recent manifestation of the fact that the norm of non-intervention or the exclusion of external authority has always been challenged by alternative principles that legitimated international constraints on the domestic practices that governed relations between rulers and ruled.[7]

Isu hak azasi manusia yang dibawa globalisasi disebut Krasner ‘not an historically unique’ dan norma non intervensi atau ‘exclusion of external authority’, sama seperti pada masa-masa sebelumnya ‘has always been challenged by alternative principles’ yang itu dapat berupa toleransi beragama, hak-hak etnis minoritas, ataupun hak azasi manusia sebagaimana cukup gencar di era globalisasi ini khususnya pasca Perang Dunia II.
Akhirnya, bagaimanakah pandangan Krasner tentang pengaruh globalisasi terhadap masalah ‘international legal sovereignty’ ?

“…National as well as international law is based on mutual recognition. Recognition provides an easily observed sign that an actor can enter into international accords.
“If anything, globalization has made international legal sovereignty more important. The number of international agreements and organizations has proliferated in the last few decades. Many of these represent efforts to captures the benefits of globalization and compensate for the loss of national control by establishing new coordinating and regulatory mechanisms at the international level.”[8]

Kemudian Krasner menyimpulkan bahwa,

“…Globalization has enhanced the incentive to reach agreements in some areas because unilateral control is more difficult. Viewed from the perspective of international law, however, these agreements enhance rather than undermine sovereignty. Indeed, the agreements would be impossible in the first place if states did not mutually recognize their capacity to enter into them.”[9]

Globalisasi dengan international law-nya bukannya melemahkan kedaulatan negara melainkan justru menegaskan bahwa 'international legal sovereignty’ lebih penting dari masa-masa sebelumnya. Hal ini disebabkan karena ‘international law’ tidak mungkin dibuat tanpa ‘recognition’ dari negara-bangsa karena prinsip ‘international law’ sama dengan ‘national law’ yakni ‘mutual recognition’. Globalisasi telah mendorong suatu “incentive” bagi upaya melahirkan persetujuan-persetujuan internasional. Dengan demikian, globalisasi bukannya “undermine” terhadap kedaulatan negara melainkan “enhance it”.
Setelah menyimak pokok-pokok pemikiran yang diangkat oleh Krasner di atas, nampak jelas posisi Krasner yang melihat globalisasi bukan sebagai era dimana ia disebut ‘era globalisasi’ melainkan pada apa yang terjadi di era globalisasi ini. Dari perspektif itulah dan dengan rujukan kekayaan sejarah yang diangkatnya, Krasner menilai bahwa apa yang terjadi terhadap empat pengertian tentang kedaulatan negara di era globalisasi ini sesungguhnya pada dasarnya atau pada karakteristik utamanya merupakan kelanjutan saja dari apa yang terjadi pada abad-abad sebelumnya, dan bahkan berabad-abad sebelum ‘era globalisasi’ disebutkan orang-orang.
Sehingga berbagai anasir yang disebutkan dapat mengancam paham dan eksistensi kedaulatan negara dengan unsur pokoknya menyangkut kontrol, otoritas domestik, westphalian sovereignty, dan hukum internasional adalah sesuatu yang cenderung biasa karena hal tersebut bukanlah hal baru. Krasner ingin mengatakan bahwa berbagai hal tersebut telah sejak dahulu kala ada dan menantang paham kedaulatan negara. Kemudian sejarah membuktikan bahwa tantangan tersebut telah berhasil dilewati oleh paham kedaulatan negara.
Hingga saat ini dan selanjutnya paham kedaulatan negara sebagai sesuatu yang universal akan terus eksis walaupun globalisasi semakin nyata, itulah yang juga ingin disampaikan oleh Krasner ketika di akhir tulisannya ia mengatakan,

“…Globalization has highlighted some tensions between norms and behavior, but there is no evidence that this is leading to some transformation of the international system.”[10]

Negara Bangsa dan Tertib Global

Mencermati tulisan Krasner di atas, maka nampak nuansa (kedaulatan) negara bangsa sebagai sesuatu yang “untouchable”, walaupun oleh suatu makhluk yang bernama ‘globalisasi’ yang kerapkali digambarkan oleh orang-orang sebagai sesuatu yang hebat dan dahsyat. Dengan keyakinan demikian, Krasner menyampaikan gagasannya dari sudut pandang ‘superioritas’ negara-bangsa. Nuansa yang berbeda, kalaupun bukannya sebaliknya, kita temukan pada tulisan David Held yang berikut ini akan kami angkat pokok-pokoknya.
Tulisan David Held beranjak dari titik tolak gagasan bahwa,
“The contemporary nature and scope of the sovereign authority of nation-states can be mapped by looking at a number of ‘internal’ and ‘external’ disjunctures between, on the one hand, the formal domain of political authority they claim for themselves and, on the other, the actual practices and structures of the states and economic system at the national, regional, and global levels.[11]

Pada intinya David Held ingin melihat cakupan dan pengertian kontemporer tentang kedaulatan negara berdasarkan rentangan ketegangan (disjuncture) antara aspek normatif dan aspek praktis baik secara internal maupun eksternal. Kedaulatan negara sendiri menurut Held adalah “the political authority within community which has the acknowledged right to exercise the powers of the state and to determine the rules, regulations and policies within a given territory.[12]
Disjunctures tersebut menurut Held ada lima konteks yaitu hukum internasional (international law), internasionalisasi penentuan kebijakan politik (internationalization of political decision-making), kekuatan hegemonik dan struktur keamanan internasional (hegemonic powers and international security structures), identitas nasional dan globalisasi budaya (national identity and globalization of cultures), dan ekonomi dunia (the world economy). Berikut kami paparkan pokok-pokok pikiran yang dikembangkan Held dalam lima disjunctures tersebut.

“Throughout the nineteenth century, international law was conceived, as noted earlier, as a law between states; states were its subjects and individuals its objects. The exclusion of the individual from the provisions of international law has been challenged and undermined in the twentieth century.”[13]

Kutipan di atas, menjelaskan bahwa pada abad ke-20 ini telah terjadi perubahan penting dalam hukum internasional ketika hukum internasional mengadopsi dan melindungi hak-hak individu melalui United Nation’s Universal Declaration of Human Rights (1948) dan Covenant on Rights (1966). Kondisi ini berbeda dengan abad ke-19 yang menempatkan individu sebagai obyek, bukan subyek hukum sebagaimana negara ditempatkan. Perubahan penting tersebut kemudian berdampak pada upaya peninjauan terhadap hukum internasional yang didasarkan semata pada prinsip state sovereignty. Upaya peninjauan bahkan sudah pada tingkat ‘against’ (melawan) the doctrine that international law is and should be a ‘law between states only and exclusively’.

“Traditionally, international law has identified and upheld the idea of a society of sovereign states as ‘the supreme normative principle’ of the political organization of humankind. In recent decades, the subject, scope, and source of international law have all been contested; and opinion has shifted against the doctrine that international law is and should be a ‘law between states only and exclusively’.”[14]

Globalisasi juga telah memaksakan (disjuncture) internasionalisasi pembuatan kebijakan politik yang digambarkan oleh Held berikut ini,

“The development of international regimes and international organizations has led to important changes in the decision-making structure of world politics. New forms of multilateral and multinational politics have been established and with them distinctive styles of collective decision-making involving governments, IGOs and a wide variety transnational pressure groups and international non-governmental organization (INGOs).”[15]

Kedaulatan dan otonomi negara bahkan dibawah tekanan (underpressure) organisasi ekonomi global serta politik dan aktivitas yang digerakkan oleh organisasi atau badan-badan regional maupun internasional. Held menulis,

“Although the challenge to national sovereignty has perhaps been more clearly debated within the countries of the European Union than in any other region of the world, sovereignty and autonomy are under severe pressure in many places. They are underpressure from a confluence of constraints imposed, on the one hand, by the structure of the international system, particularly by the organization of the global economy and, on the other hand, by policies and activites by leading agencies and organizations, both regional and international.”[16]

Globalisasi juga turut memfasilitasi hadirnya disjuncture kekuatan yang hegemonik dan struktur keamanan internasional. Berkaca pada munculnya Blok Pakta Warsawa dan NATO, meski kini Pakta Warsawa telah bubar, kehadiran blok-blok kekuatan idelogi, politik, dan militer tersebut terkadang dalam operasinya memotong integritas dan otoritas negara anggotanya demi kepentingan bersama blok kekuatan tersebut. Held menggambarkannya sebagai berikut,

“There is an additional disjuncture involving the idea of the state as an autonomous strategic, military actor, and the development of the global system of states, characterized by the existence of great powers and power blocs, which sometimes operates to undercut a state’s authority and integrity.”[17]

Kedaulatan dan otonomi negara anggota blok (NATO misalnya) adalah sesuatu yang dapat dinegosiasikan, jadi kedaulatan negara dalam hal ini tidak berlaku mutlak;
Accordingly, aspects of state sovereignty and autonomy are negotiated and renegotiated through the NATO alliance.[18]

Disjuncture berikutnya tentang identitas nasional dan budaya global. Bagi Held memahami disjuncture ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi terutama teknologi telekomunikasi (dan transportasi) yang memungkinkan individu-individu dari berbagai belahan dunia saling mengetahui, menyaksikan, dan berkomunikasi satu sama lain. Hal inilah yang membuka kemungkinan cara pandang ataupun mekanisme baru dalam melakukan proses pengidentifikasian budaya maupun perilaku individu. Individu-individu seolah ditawarkan alternatif-alternatif dari apa yang selama ini telah mereka pegang dan jadikan kebiasaan. Kecenderungan ini dapat mengarah kepada ‘global culture’ (budaya global) dan melemahkan budaya nasional (lokal). Held mengatakan,

“Nonetheless, the growth of global communications, above all of television, video and film, gives people new ways of ‘seeing and participating’ in global developments. In principle, this opens up the possibility of new mechanism of identification.”[19]

“The globalization of the media involves a complicated set of processes which have implications for the ordering of political identities at many levels…..These processes can weaken the cultural hegemony of nation-states and restimulate the ethnic and cultural groups which compose them. And as nation-states are weakened, growing pressure for local and regional autonomy cannot be rulled out; thus, old political-cultural identities may well be challenged across the world both from above and from below.”[20]

Terakhir, disjuncture ekonomi global bagi Held harus diawali dengan memahami peranan perusahaan multinasional dalam proses internasionalisasi produksi dan internasionalisasi transaksi finansial.

“…Two aspects of international economic processes are central: the internationalization of production and the internationalization of financial transactions, organized in part by multinational companies (MNCs).”[21]

Internasionalisasi produksi dan transaksi finansial mengakibatkan,

“However, the internationalization of production, finance, and other economic resources is unquestionably eroding the capacity of an individual state to control its own economic future.”[22]
“Thus, at the very latest, it can be said that there appears to be a diminution of state autonomy in the sphere of economic policy and a gap between the idea of a political community determining its own future and the dynamics of the contemporary world economy.”[23]

Perkembangan ekonomi dunia menurut Held telah menurunkan kemampuan negara melakukan kontrol atas masa depan ekonominya dan juga kesenjangan antara ide yang dimiliki para pengambil kebijakan negara dengan dinamika kontemporer ekonomi dunia.

Penutup
Disjuncture yang dipaparkan oleh Held di atas sangat menarik dan secara diametral berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh Krasner sebagaimana telah kita bicarakan di atas. Krasner bersikeras ingin membuktikan bahwa globalisasi merupakan fenomena biasa saja secara substansial dan historis, walaupun dalam beberapa hal secara intensitas menyebabkan peningkatan (dan tidak ada peningkatan dalam hal lainnya) dalam pengaruhnya terhadap kedaulatan negara-bangsa. Sedangkan Held ingin coba membuktikan melalui lima disjuncture di atas bahwa globalisasi menyebabkan kedaulatan negara bangsa mengalami erosi dan hal ini merupakan fenomena khas yang ditimbulkan oleh globalisasi. Pandangan Held secara padat dapat ditangkap dari kutipan berikut ini,

“The evidence that international and transnational relation have eroded the powers of the modern sovereign state is certainly strong. Global processes have moved politics a long way from activity which simply crystallizes first and foremost around state and inter-state concerns.”[24]

Pandangan yang berbeda antara Krasner dan Held membuktikan bahwa perdebatan tentang globalisasi beserta dampaknya terhadap ‘nation state’ merupakan perdebatan yang menarik dan tidak dapat disederhanakan dalam hubungan yang siapa melemahkan siapa atau siapa yang menghalangi siapa. Perdebatan tentang globalisasi dan ‘nation state’ akan lebih produktif apabila kerangka pemahaman yang dijadikan titik tolak ulasan adalah sama. Nampaknya Held beranjak dari fakta-fakta yang berada dalam suatu kotak yang bernama ‘era globalisasi’ dan coba menunjukkan bahwa apa yang terdapat dalam kotak tersebut melemahkan atau mengerosi kedaulatan negara-bangsa. Sedangkan Krasner justru tidak melihat globalisasi sebagai suatu era yang dimulai ketika orang mengenal istilah ‘globalisasi’ tetapi ia melihat ide, tindakan dan fakta-fakta yang bernuansa transnasional dan internasional yang itu melampaui batas-batas ‘era globalisasi’; dan kemudian Krasner seolah ingin mengatakan, “kenapa anda harus heran dan mengkhawatirkan kedaulatan negara-bangsa karena adanya globalisasi, bukankah itu biasa? Bukankah state sovereignty telah bisa menghadapi hal-hal semacam itu ?”.

Daftar Pustaka
Stephen D. Krasner, Globalization and Sovereignty, dalam David A. Smith et al (eds.), States and Sovereignty in the Global Economy (London: Routledge, 1999).

David Held, Democracy and The Global Order (Cambridge: Polity Press, 1995)

[1] Stephen D. Krasner, Globalization and Sovereignty, dalam David A. Smith et al (eds.), States and Sovereignty in the Global Economy (London: Routledge, 1999), hal 34.
[2] Ibid, hal 35
[3] Ibid, hal 40
[4] Ibid, hal 41-42
[5] Ibid, hal 43
[6] Ibid
[7] Ibid, hal 47
[8] Ibid, hal 48
[9] Ibid, hal 48-49
[10] Ibid, hal 49
[11] David Held, Democracy and The Global Order (Cambridge: Polity Press, 1995), hal 99
[12] Ibid, hal 99-100
[13] Ibid, hal 101
[14] Ibid, hal 107
[15] Ibid, hal 108
[16] Ibid, hal 113
[17] Ibid, hal 115
[18] Ibid.
[19] Ibid, hal 124
[20] Ibid, hal 126
[21] Ibid, hal 127-128
[22] Ibid, hal 133
[23] Ibid.
[24] Ibid, hal 135

Memaknai Dunia Pertambangan Nasional

2008-03-14T14:39:00.000+07:00

Oleh Arip Musthopa, SIP
Ketua Bidang PA PB HMI 2006-2008, Pemerhati Masalah Pertambangan

Tulisan ini dirasa penting untuk dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa makna penting pertambangan kurang banyak dipahami secara proporsional. Pertambangan lebih sering dipahami sebagai aktifitas ekonomi dan industri yang lebih banyak menimbulkan permasalahan ketimbang memberikan kemanfaatan. Dikaitkan dengan isu lingkungan hidup, pertambangan identik dengan merusak lingkungan atau sekurangnya merugikan lingkungan seperti dalam kasus PT Newmont Minahasa Raya di Teluk Buyat Sulawesi Utara.

Dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, citra pertambangan kerap identik dengan kesemrawutan pengelolaan pertambangan di tingkat lokal yang bercirikan menjamurnya aktifitas petambang tanpa izin (PETI), petambang tradisional, atau tambang inkonvensional (TI) yang sangat kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan minim teknologi. Selain itu, sektor pertambangan juga kerapkali diasosiasikan dengan dominasi perusahaan asing seperti Freeport, Newmont, Inco, dan lain-lain dalam pengelolaan kekayaan pertambangan nasional sehingga mudah mengundang sentimen kecemburuan ekonomi dan nasionalisme.

Citra di atas benar adanya, namun bukan semata demikian kondisi pertambangan, tidak semata negatif dan penuh masalah. Banyak sisi positif pertambangan yang penting juga diketahui karena nyata manfaatnya. Sangat penting pemahaman yang proporsional terhadap pertambangan karena pandangan yang negatif membuat kita enggan mengembangkan sektor pertambangan, padahal kita termasuk bangsa yang beruntung memiliki bahan tambang (mineral) yang melimpah karena Indonesia termasuk negara dalam rim of fire (rangkaian gunung api).

Apalah artinya kekayaan alam yang melimpah tersebut apabila tidak pernah dieksploitasi dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945. Meskipun eksploitasi yang tidak mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan tidak mengoptimalkan penerimaan negara akan berdampak sangat merugikan bagi kita dalam jangka pendek maupun panjang.

Cara pandang yang proporsional terhadap pertambangan pada akhirnya akan menghantarkan kita pada pengelolaan bahan tambang yang menguntungkan bagi kita saat ini berupa nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan serta secara jangka panjang juga tidak merugikan generasi masa depan.

Bagaimana kita dapat melihat pertambangan dari sudut pandang yang proporsional? Titik tolak yang sangat penting adalah melihat pertambangan dengan segenap karakteritiknya. Industri pertambangan adalah industri yang padat modal, padat teknologi, dan padat tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena bahan tambang pada umumnya berada di bawah permukaan tanah dan bahan tambang terutama mineral bercampur dengan tanah dan unsur lain sehingga membutuhkan teknologi tertentu untuk dapat memisahkannya. Kondisi demikian juga menyebabkan pertambangan sebagai sektor yang high risk (beresiko tinggi) dari sisi keselamatan kerja dan secara otomatis merusak permukaan bumi karena untuk mengangkat bahan tambang perlu “merobek” permukaan bumi.

Karakteristik yang demikian sulit menyebabkan tidak mudah sektor ini dimasuki dan “dikuasai”. Perlu keahlian (teknologi), keberanian, dan kemampuan yang tinggi agar bisa eksis dan berbisnis secara wajar di sektor ini. Persoalan di daerah, dimana banyak terdapat pertambangan skala kecil, banyak muncul karena standar keahlian dan kemampuan yang tidak terpenuhi, yang dimiliki hanya keberanian dan keinginan memperoleh keuntungan yang menggebu akibatnya pengelolaan menjadi semrawut.

Karakteristik yang demikian berat juga menyebabkan tidak banyak perusahaan dalam negeri mampu terjun di sektor ini. Dalam industri tambang mineral misalnya, yang sering berkibar hanya BUMN seperti PT Aneka Tambang, Tbk dan PT Timah, Tbk. Dalam industri tambang batu bara, swasta nasional lebih bisa berkibar, BUMN malah cuma PT Bukit Asam, Tbk. Hal ini disebabkan karena pertambangan mineral lebih padat modal (dengan return of investment yang lama), padat teknologi serta resiko kerja yang juga lebih tinggi. Selain itu, pasar batu bara lebih terbuka dibandingkan produk mineral sehingga lebih mudah dipasarkan.

Titik tolak lain yang tak kalah penting dalam melihat sektor pertambangan adalah sejauh mana kontribusi pertambangan terhadap perekonomian dan penerimaan keuangan Negara. Dibandingkan sektor migas, sektor pertambangan memang jauh di bawahnya. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari migas (pajak dan non pajak) mencapai Rp153,335 Triliun, sedangkan sektor pertambangan umum memberikan penerimaan kepada negara (pajak dan non pajak) sebesar Rp17,685 Triliun.

Namun demikian, kontribusi dari sisi yang lain tidak dapat dipandang remeh. Menurut BPS tahun 2004, terhadap Produk Domestik Bruto pertambangan memberikan kontribusi Rp 47,3 triliun. Rp 6,7 triliun kontribusi untuk belanja dalam negeri, Rp 606 miliar untuk pengembangan masyarakat (community development) dan wilayah, US $ 66,9 juta untuk reklamasi, penutupan tambang dan pengelolaan lingkungan, dan menyerap tenaga kerja langsung sekitar 34.000-an.

Secara umum, pertambangan memberikan potensi manfaat sebagai berikut: (1) menjadi pionir roda ekonomi di kawasan tertentu, (2) mendorong pengembangan wilayah, (3) memberikan manfaat ekonomi regional dan nasional, (4) memberikan peluang usaha pendukung, (5) pembangunan infrastruktur baru, (6) memberikan kesempatan kerja, (7) membuka isolasi daerah terpencil, dan (8) meningkatkan ilmu pengetahuan dengan transfer teknologi.
Berbagai potensi manfaat tersebut tidak akan dapat kita nikmati apabila kita memiliki cara pandang yang salah terhadap sektor ini. Sikap yang underestimate maupun yang overestimate pada akhirnya mengakibatkan kita salah dalam mengeluarkan kebijakan arah pengembangan pertambangan nasional. Hal ini dibuktikan dengan data Fraser Institute yang menempatkan Indonesia dalam kategori buruk dalam Indeks Potensi Kebijakannya meskipun tergolong tinggi dalam Indeks Potensi Mineralnya.@

Sejarah HMI : Sejarah Perjuangan Kaum Intelegensia Muslim Indonesia

2008-03-10T23:14:00.000+07:00

Oleh Arip Musthopa
Ketua Bid. Pembinaan Anggota PB HMI 2006-2008

Sejarah HMI bukanlah sejarah HMI semata. Sejarah HMI adalah sejarah pergumulan umat dan bangsa di bumi nusantara. Tepatnya, sejarah pergumulan kaum intelegensia muda Islam-Indonesia dalam interaksinya dengan umat dan bangsa di bumi nusantara. Dengan pemaknaan demikian, maka makna kehadiran HMI tidak bisa dilihat hanya sejak tahun 1940-an ketika Lafran Pane dkk menjadi mahasiswa dan berinisiatif mendirikan HMI hingga saat ini, melainkan harus ditarik jauh hingga ke masa pemberlakuan politik etis Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 masehi; dan bahkan ditarik hingga abad ke-13 masehi ketika pertama kali Islam masuk di bumi nusantara. Penarikan sejarah yang jauh ke belakang ini untuk menggapai makna yang lebih utuh karena makna kelahiran dan keberadaan HMI merupakan bagian integral dari semangat Islam masuk ke bumi nusantara dan semangat perjuangan kaum intelegensia muslim sebagai ‘blok historis’ yang menginisiasi kelahiran Negara Republik Indonesia pada awal abad ke-20.

HMI merupakan produk sejarah yang tak terhindarkan dari dua peristiwa penting sejarah (umat) Islam di bumi nusantara, yakni sejarah permulaan Islam masuk di bumi nusantara dan sejarah kebangkitan muslim nusantara (yang dipimpin kaum intelegensia) untuk membebaskan bumi nusantara dari penjajah kolonial Belanda. Pemaknaan yang seperti ini bukanlah sesuatu yang mengada-ada karena semangat Islam masuk ke bumi nusantara yakni syiar Islam, dan semangat kaum intelegensia muslim awal abad ke-20 untuk memerdekakan Indonesia tercermin dalam dua tujuan awal berdirinya HMI pada 5 Februari 1947 bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1366 H, yaitu (1) mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, dan (2) menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.[1]
Petunjuk tertua tentang permulaan Islam dipeluk oleh penduduk bumi nusantara ditemukan di bagian utara Sumatera, tepatnya di Pemakaman Lamreh. Disana ditemukan nisan Sultan Sulaiman bin Abdullah bin al-Basir yang wafat tahun 608 H/1211 M.[2] Masuknya Islam ke bumi nusantara memiliki makna yang sangat penting bagi penduduk bumi nusantara. Karena pada periode itu Islam sedang mengalami puncak kejayaan sebagai suatu peradaban dan bahkan pemimpin peradaban global. Pada masa-masa itu (abad ke-5 s.d. 7 H), hidup pemikir-pemikir besar dunia (Islam), seperti Ibn Sina (wafat 428 H/1037 M), Al Ghazali (wafat 505 H/1111 M), Ibn Rusyd (wafat 594 H/1198 M), dan Ibn Taymiyyah (wafat 728 H/1328 M).[3] Dengan demikian, Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam yang sudah mapan sebagai suatu ajaran agama dan peradaban[4] sehingga merupakan hal yang sudah sepatutnya apabila M.C. Ricklefs, profesor kehormatan di Monash University Australia menulis buku A History of Modern Indonesia Since c. 1200[5] untuk menggambarkan sejarah Indonesia modern yang dimulai dari sejak pertama kali Islam dipeluk penduduk bumi nusantara. Kata ‘modern’ yang disematkan kepada bumi nusantara yang kemudian dikenal dengan ‘Indonesia’ sejak tahun 1200-an tersebut menunjukkan bahwa peradaban di bumi nusantara ketika itu belum modern karena berada di bawah kekuasaan feodalisme Hindu-Budha dan Islam hadir dengan membawa kemodernan. Dengan kata lain, Islam membawa misi memodernkan penduduk di bumi nusantara (Indonesia).
Misi Islam untuk memodernkan penduduk bumi nusantara tidaklah berlangsung dengan mudah dan lancar karena pada saat yang bersamaan dengan mulai masuknya Islam ke bumi nusantara, hinduisme dan budhisme mulai menemukan puncak kejayaannya di bumi nusantara dengan berdirinya kerajaan Majapahit (1294 M) dan berkembang menjadi kerajaan terbesar di Asia Tenggara hingga runtuh pada 1478 M. Proses Islamisasi yang berjalan secara damai di bumi nusantara, terutama di daerah Utara Sumatera berhasil menunjukkan eksistensinya dengan tampilnya kerajaan Islam di Aceh. Sebelum kira-kira tahun 1500, Aceh belumlah begitu menonjol. Sultan pertama kerajaan yang sedang tumbuh ini adalah Ali Mughayat Syah (m.1514-30). Selama masa pemerintahannya, sebagian besar komunitas dagang Asia yang bubar karena direbutnya Malaka oleh Portugis menetap di Aceh.[6] Aceh kemudian tumbuh menjadi salahsatu kerajaan terkuat di kawasan Malaya-Nusantara.
Islam yang sedang tumbuh dan mulai membangun peradabannya di bumi nusantara pasca keruntuhan Majapahit sempat terinterupsi selama 3,5 abad (1596-1942 M) ketika bumi nusantara dijajah oleh VOC dan Pemerintah Kolonial Belanda. Pada masa itu, penduduk bumi nusantara yang mayoritasnya telah muslim kehilangan kekuasaan baik secara ekonomi maupun politik sehingga tidak dapat dengan leluasa menjalankan misinya, yakni memodernkan penduduk bumi nusantara. Kondisi ini dipersulit dengan kemunduran peradaban dunia Islam pada umumnya sejak abad ke-15 M.[7] Pada masa itu, muslim di bumi nusantara dengan kerajaan-kerajaannya seperti Aceh, Demak (didirikan pada perempat terakhir abad ke-15 M), Cirebon (berdiri akhir abad ke-15 M), Banten (berdiri abad ke-16 M), Pajang dan Mataram (berdiri pertengahan kedua abad ke-16 M), Gowa (raja Gowa memeluk Islam tahun 1605, awal abad ke-17), Ternate, Tidore dan sejumlah kerajaan lain yang lebih kecil; serta dengan dinamika internal yang rumit[8] di bawah kepemimpinan sultan dan ulama serta kaum intelegensia sejak abad ke-20 M, selama ratusan tahun berusaha mengusir VOC dan Pemerintah Kolonial Belanda, merebut dominasi ekonomi dan politik di bumi nusantara dari tangan mereka.[9]
Ikhtiar untuk merebut kembali kekuasaan ekonomi dan politik baru dapat dilakukan secara signifikan pada awal abad ke-20 ketika mulai muncul kaum intelegensia muslim sebagai produk pendidikan pemerintah kolonial Belanda yang dikenal dengan politik etis pada akhir abad ke-19 M. Perlu diketahui bahwa penduduk pribumi (bumiputera) ketika itu merupakan kelas sosial ketiga setelah orang Eropa dan keturunan Asia (China, India, dan Arab). Akses mereka terhadap ekonomi dan birokrasi pemerintahan sangat terbatas dan sumber daya manusia mereka tidak pernah diberdayakan karena pemerintah kolonial Belanda tidak pernah membuka akses pendidikan bagi penduduk pribumi hingga diberlakukannya politik etis tersebut.[10]
Ikhtiar merebut kekuasaan ekonomi dan politik tersebut memunculkan gerakan nasionalisme Indonesia yang menginginkan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Peranan Islam dalam kelahiran nasionalisme ini sangat penting karena Islam merupakan media persemaian nasionalisme Indonesia itu sendiri sejak awal hingga ke depannya. George Mc. Turnan Kahin dalam buku Nationalism and Revolution in Indonesia melukiskan faktor-faktor atau kondisi awal abad ke-20 yang berperan melahirkan nasionalisme Indonesia sebagai berikut. Pertama, munculnya gerakan Pan-Islam (terinspirasi oleh Mohammad Abduh, Kairo) yang dibawa mahasiswa yang pulang belajar. Kahin menulis:
Agama Islam tidak begitu saja menyerap nurani suatu kebangsaan secara pasif. Agama ini menjadi pengadaan saluran dini dari perkembangan nasionalisme yang matang, nasionalisme modern, suatu saluran yang sampai sekarang masih sangat penting.[11]

Kedua, lahirnya pemimpin atau elit terpelajar pribumi yang justru dilahirkan oleh pendidikan barat yang digerakkan Pemerintah Belanda sendiri. Kahin menyimpulkan:

Perhatian Belanda yang terlalu besar terhadap bahaya-bahaya Pan-Islam menyebabkan mereka tidak terlalu mengacuhkan bahaya-bahaya yang terkandung dalam pergerakan Modernis terhadap rezim mereka. Sementara itu, senjata yang mereka pilih untuk memerangi Pan-Islam, yaitu pendidikan Barat, segera tumbuh menjadi mata pisau kedua yang memotong ke arah lain. Ini benar-benar merupakan suatu ironi bagi pemerintahan Belanda, karena cara-cara yang dipilih untuk membela rezim kolonial dari ancaman Pan-Islam yang dibesar-besarkan, justru berkembang ke dalam salah satu kekuatan yang paling potensial untuk mengalahkan rezim tersebut.[12]

Ketiga, kaum terpelajar, dengan mata pisau analisa yang mereka peroleh selama pendidikan di Belanda sendiri mulai merasakan adanya ketidakberesan kondisi negaranya. Mereka juga dapat membandingkan kondisi di negeri Belanda sendiri dengan kondisi di tanah air. Mereka juga merasakan diskriminasi dalam pekerjaan di Pemerintah Hindia Belanda dan mulai tumbuh perasaan tidak menerima perlakukan tersebut. Akibatnya, mereka menuntut diperlakukan setara karena mereka pun merasa kaum terpelajar yang sederajat dengan pegawai-pegawai Belanda. Mereka tidak menerima bila gaji mereka dibayar lebih murah dari pegawai Belanda dalam pemerintahan Hindia belanda. Selain itu, Pengalaman bekerja di pemerintahan Hindia Belanda juga menumbuhkan keyakinan bahwa elit pribumi tersebut merasa yakin dan mampu memerintah bangsanya sendiri.
Tiga kondisi utama di intern (elit) masyarakat Hindia Belanda di awal abad ke-20 inilah yang mengkristalkan kelahiran atau asal mula kesadaran nasionalisme Indonesia, disamping perkembangan di Negeri Belanda dan dunia internasional. Kesadaran ini diperjuangkan melalui organisasi-organisasi pergerakan nasional yang kemudian banyak bermunculan.[13]
Senada dengan Kahin, Yudi Latif dalam Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20 menggambarkan bahwa lahirnya Republik Indonesia tidak terlepas dari terbentuknya suatu ’blok historis’ yang disebutnya kaum intelegensia muslim. Kaum intelegensia muslim inilah yang karena kesadaran atas ketertinggalan dan penderitaan rakyat Hindia Belanda ketika itu bertekad dan berjuang memerdekakan Hindia Belanda dan berhasil mendirikan Negara Republik Indonesia.[14]
Latar sejarah di atas, dengan tegas menuturkan kepada kita bahwa hadirnya Islam di Indonesia adalah untuk memperbaiki kualitas hidup penduduk bumi nusantara, menghantarkannya pada tingkat peradaban yang lebih tinggi sebagaimana Muhammad diutus ke muka bumi. Ikhtiar tersebut sempat terinterupsi oleh hadirnya penjajah Belanda pada akhir abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20. Kini bangsa Indonesia, yang mayoritasnya muslim, secara legal-formal telah dapat memegang kembali kendali atas bumi nusantara dengan berdirinya Negara Republik Indonesia di atasnya. Namun demikian, apakah semangat yang dicita-citakan Islam sehingga ia masuk ke bumi nusantara abad ke-13 dan menjadi media persemaian nasionalisme Indonesia pada permulaan abad ke-20 telah tercapai ?
Yudi Latif menggambarkan sejarah HMI dalam kontinuitas sejarah genealogi intelegensia muslim sebagai suatu blok historis yang memiliki peranan penting dalam kesejarahan Indonesia khususnya sejak awal abad ke-20. Sehingga tidak berlebihan bila HMI kerapkali mengidentikkan diri sebagai anak kandung umat dan bangsa, serta juga tidak berlebihan apabila Jenderal Besar Sudirman menyebutkan HMI bukan saja kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Islam, melainkan juga Harapan Masyarakat Indonesia.
Dalam perjalanannya, HMI memiliki fase kesejarahannya sendiri dalam interaksinya dengan umat dan bangsa. Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul, sejarawan HMI, membagi kesejarahan HMI dalam lima zaman perjalanan HMI dan 10 fase perjuangan, yakni, pertama, zaman perang kemerdekaan dan masa kemerdekaan (1946-1949) yang dibagi dalam fase konsolidasi spiritual dan proses berdirinya HMI (November 1946-5 Februari 1947), fase berdiri dan pengokohan (5 Februari-30 November 1947), dan fase perjuangan bersenjata dan perang kemerdekaan, dan menghadapi pengkhianatan dan pemberontakan PKI I (1947-1949). Kedua, zaman liberal (1950-1959). Pada masa ini HMI sibuk membina dan membangun dirinya sehingga menjadi organisasi yang solid dan tumbuh membesar. Bulan Juli 1951 PB HMI dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta. Ketiga, zaman organisasi terpimpin atau zaman Orde Lama (1950-1965). Zaman ini dibagi dua fase, yakni fase pembinaan dan pengembangan organisasi (1950-1963), dan fase tantangan I (1964-1965). Pada fase tantangan I, HMI menghadapi upaya pembubaran oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dihadapi HMI dengan strategi PKI (Pengamanan, Konsolidasi, dan Integrasi). Pada masa ini juga Ketua HMI, Mar’ie Muhammad pada 25 Oktober 1965 berinisiatif mendirikan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Keempat, zaman Orde Baru (1966-1998). Zaman ini dibagi ke dalam fase kebangkitan HMI sebagai pejuang Orde Baru dan pelopor kebangkitan angkatan 66 (1966-1968), fase partisipasi HMI dalam pembangunan (1969-sekarang), dan fase pergolakan dan pembaruan pemikiran (1970-1998) yang ”gong”-nya dilakukan Nurcholish Madjid (Ketua Umum PB HMI ketika itu) dengan menyampaikan pidatonya dengan topik ”Keharusan Pembaruan Pemikiran dalam Islam dan Masalah Integrasi Umat” tahun 1970 di Taman Ismail Marzuki. Kelima, zaman reformasi (1998 – sekarang). Zaman ini dibagi dalam fase reformasi (1998-2000) dan fase tantangan II (2000-sekarang). Dalam fase tantangan II HMI dituntut dapat terus eksis meskipun alumninya banyak tertimpa musibah dan HMI digerogoti berbagai macam permasalahan termasuk konflik internal yang ditingkat PB HMI sempat menimbulkan dua kali dualisme kepemimpinan. [15]
Dalam mengenali kesejarahan HMI misalkan juga ditampilkan dalam pendekatan ‘gelombang’ atau karakteristik utama dari tahun-tahun kesejarahan HMI.[16] Dalam perspektif kesejarahan ini, tahun 1947-1960an merupakan era ‘gelombang heroisme’ yang ditandai dengan keseluruhan gerak HMI yang diabdikan ke dalam perjuangan untuk mempertahankan eksistensi negara sekaligus eksistensi HMI dari segala hal yang berupaya menggugat dan menghancurkannya. Pada masa ini, HMI dihadapkan pada upaya pendudukan kembali penjajah Belanda, perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan penyebaran faham komunisme oleh Partai Komunis Indonesia. Gelombang berikutnya adalah intelektualisme. Gelombang ini dihasrati oleh gairah mewujudkan kontribusi HMI, ber-itjihad, atas kemandekan berpikir dalam tradisi Islam di Indonesia. Gelombang ini mulai muncul tahun 1960-an akhir hingga tahun 1980-an dan memunculkan gelombang pembaruan pemikiran Islam yang sangat menonjol dengan icon utamanya Nurcholish Madjid (alm).
Meski gelombang intelektualisme ini terus berkembang dan bermetamorfosa di luar HMI, namun di dalam HMI, gelombang ini segera digantikan dengan ‘gelombang politisme’. Gelombang politisme mengusung dominasi logika kekuasaan dan mainstream berpikir politis dalam tubuh dan aktivis HMI. Gelombang ini diawali dengan pemaksaan asas tunggal oleh penguasa Orde Baru pada tahun 1980-an awal. Logika kekuasaan tersebut membekas sangat kuat, karena “memaksa” HMI untuk lebih erat dengan kekuasaan negara. Akibatnya, HMI larut dalam logika kekuasaan tersebut dan menghantarkan HMI pada gelombang berikutnya, yaitu ‘gelombang beku’ (freezed) di akhir tahun 1990-an hingga saat ini. Gelombang beku ditandai dengan tampilnya generasi aktivis HMI yang memitoskan generasi sebelumnya, berlindung dan menuai keberkatan dari kebesaran generasi sebelumnya. Maka jangan heran bila saat ini banyak kader yang cenderung berpikir pragmatis, minim inisiatif, dan miskin kreatifitas. Dengan demikian menjadi wajar apabila generasi ini juga mudah larut dalam agenda politik pihak eksternal dan berkonflik di internal ketimbang menjunjung tinggi persatuan dan program membangun HMI. Gelombang beku merupakan titik nadir dari produk gelombang politisme.
HMI telah mengakumulasi fakta-fakta sosial dan pengetahuan dalam dirinya selama 60 tahun. Fakta-fakta sosial dan pengetahuan tersebut –-dalam perspektif arkeologi pengetahuan Michel Foucault— membentuk suatu sistem pengetahuan tersendiri melalui proses diskursif yang rumit dimana terdapat proses seleksi, distribusi, dan sirkulasi wacana di dalamnya. Dalam proses diskursif tersebut terdapat fakta-fakta sosial dan pengetahuan yang dapat terus eksis, bahkan muncul sebagai “pemenang” dan menjadi ‘arus utama’ namun juga ada fakta-fakta sosial dan pengetahuan yang jadi “pecundang” dan terpinggirkan. Oleh karena itu, dalam wacana keagamaan di HMI misalnya, berkembang beragam wacana. Namun proses diskursif nampaknya memenangkan wacana keagamaan yang berwatak modern-moderat-inklusif dan wacana keagamaan lain seperti yang tradisional-radikal-eksklusif menjadi pecundang. Proses diskursif juga nampaknya kini telah memenangkan kerangka berpikir political oriented dan menyisihkan kerangka berpikir berorientasi keilmuan dan profesi. Kemudian, dalam political oriented, yang dominan bukan yang mengedepankan pengaruh atau politik kebudayaan melainkan yang mengedepankan jabatan politik atau politik struktural.[17]
Pemaparan beberapa perspektif dalam mengenali sejarah HMI di atas menjelaskan beberapa hal. Pertama, HMI telah berhasil meletakkan dirinya dalam kanvas kesejarahan Indonesia dan umat Islam di Indonesia sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah Indonesia dan umat Islam di Indonesia. Hal ini tentu saja disebabkan karena sikap HMI yang memandang Indonesia dan Islam sebagai satu kesatuan integratif yang tidak perlu dipertentangkan.[18] Kedua, karakteristik perilaku interaksi HMI dengan umat dan bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik yang terjadi pada umat dan bangsa, utamanya dalam konteks bernegara. Ketiga, dalam interaksinya tersebut, HMI coba bersikap kooperatif terhadap arus dominan dengan tetap menjaga identitas dirinya yang pokok. Keempat, sejarah HMI adalah sejarah panjang yang didalamnya terdapat dinamika internal HMI yang sangat dinamis, kaya, dan rumit. Sehingga corak dominan yang tampil pada merupakan produk seleksi wacana yang bersifat temporer dan akan segera digantikan oleh corak yang lain apabila tidak ”pintar” mempertahankan diri di tengah pertarungan wacana yang dinamis, kaya, dan rumit tersebut.@
[1] Agussalim Sitompul, Sejarah Perjuangan HMI (Th 1947-1975), Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 1976, hal 13.
[2] MC Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 cet II, penerjemah Satrio Wahono dkk, Serambi, Jakarta, 2005, hal 28.
[3] Sebagian pemikiran-pemikiran dari tulisan mereka dapat dibaca dalam Nurcholish Madjid (editor), Khazanah Intelektual Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1994.
[4] Karena telah mapan, maka tanda-tanda kemundurannya sudah mulai nampak. Ajaran Islam yang telah mapan tersebut masuk melalui daerah pantai yang merupakan pusat perdagangan. Namun demikian, Islam di Jawa baru berkembang setelah jatuhnya Majapahit pada tahun 1478 (berdiri 1294 M), hampir bersamaan dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Malaka ketika itu merupakan pelabuhan dan pusat perdagangan besar yang dikuasai Islam. Dengan demikian, Islam (terutama di Jawa) baru dapat berkembang di bumi nusantara justru ketika dunia Islam mulai kehilangan dominasi peradabannya di dunia global.
[5] Dalam Prakata pertama buku tersebut, 1981, Ricklefs menulis, ”Dalam pandangan saya, periode sejak tahun ±1300 telah menjadi unit sejarah yang padu, yang dalam buku ini disebut Sejarah Indonesia Modern.” Op. Cit., hal 14. Perlu diketahui bahwa versi awal buku ini memang mencantumkan periode sejarah Indonesia modern dimulai tahun ±1300, sebelum kemudian direvisi pada edisi ketiga tahun 2001 setelah ditemukannya nisan Sultan Sulaiman bin Abdullah bin al-Basir yang wafat tahun 608 H/1211 M. Di bagian I buku tersebut, Ricklefs memberikan judul ‘Lahirnya Zaman Modern’.
[6] MC Ricklefs, Ibid, hal 81.
[7] Kondisi ini menyebabkan Islam tidak memiliki momentum yang cukup untuk mengembangkan peradabannya di bumi nusantara.
[8] Dinamika internal yang dimaksud adalah konflik kekuasaan (suksesi kepemimpinan) diinternal kerajaan dan persaingan diantara kerajaan-kerajaan tersebut yang kemudian membuat diantara mereka harus bersekutu dengan VOC untuk memperoleh bantuan. Contoh paling nyata dalam hal ini adalah persaingan antara Ternate dan Tidore yang menyebabkan keduanya pernah bersekutu dengan VOC untuk menaklukkan saingannya. Jadi, dalam hal ini konflik internal bersifat kontraproduktif.
[9] Menurut Nurcholish Madjid, pengabdian yang dicurahkan untuk berjuang melawan orang-orang Barat (selain Belanda, muslim di bumi nusantara juga pernah berhadapan dengan Portugis dan Inggris --penulis) yang muncul dalam semangat antikolonialisme dan antiimperialisme. Hampir semua pemberontakan dipimpin oleh ulama atau sultan. Tetapi, harga yang kemudian harus ditebus ternyata luar biasa mahal. Yaitu, bahwa umat Islam Indonesia selama ratusan tahun terbiasa hanya berpikir reaktif dan bersikap fight against, yakni berjuang untuk melawan, melawan, dan melawan, karena memang kondisinya seperti itu. Inilah yang menyebabkan mengapa umat Islam sampai sekarang masih relatif belum sampai kepada sikap fight for (pro aktif, membangun --penulis). Tentu, ada beberapa pengecualian. Misalnya, mereka yang berusaha membangun ekonomi. Nurcholish memandang hal ini sebagai salah satu faktor yang membuat umat Islam di Indonesia belum sempat menciptakan peradaban yang berarti karena persoalan-persoalan yang menyerap hamper seluruh energi tersebut. Lihat, Budhy Munawar-Rachman, Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban, Jakarta, Mizan, 2006, hal 1198-1200.
[10] Itu pun dengan catatan bahwa pendidikan sebagai buah politik etis pada umumnya hanya dapat dinikmati oleh kalangan pribumi-priyayi (bangsawan).
[11] George Mc Turnan Kahin, Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia (Nationalism and Revolution in Indonesia), Penerjemah Nik Bakdi Soemanto, Pustaka Sinar Harapan dan UNS-Press, Solo, 1995, hal 59.
[12] Ibid, Hal 58
[13] Peran agama Islam dalam menumbuhkan nasionalisme Indonesia akhirnya mengejawantah ke dalam pergerakan kebangsaan Indonesia pertama yang kuat, yaitu Sarekat Islam. Ibid, hal 64.
[14] Lihat Yudi Latif, Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad XX, Mizan, Bandung, 2005.
[15] Lihat, Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul, Mendiagnosa Lima Zaman Perjalanan HMI (Suatu Tinjauan Historis dan Kritis Fase-Fase Perjuangan HMI), makalah LK II HMI Cabang Tanjung Pinang Kepulauan Riau,Tanjung Pinang , 14 Maret 2007. Uraian lebih lengkap dapat dilihat dalam Agussalim Sitompul, Historiografi HMI Tahun 1947-1993, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1995.
[16] Pendekatan gelombang ini tidak begitu jelas siapa yang pertama kali melontarkan. Secara teks, penulis menemukan pendekatan gelombang ini dalam tulisan Zulfikar Arse Sadikin, Membangun Gelombang Baru HMI: Epistemic Community, Centre of Zulfikar Information, Yogyakarta, 2006; dan dalam teks Pidato Ketua Umum PB HMI pada Dies Natalis HMI ke-60 M, 5 Februari 2007.
[17] Perspektif gelombang sejarah HMI dan penggunaan metode arkeologi pengetahuan dalam membaca sejarah HMI dapat dilihat di Pidato Ketua Umum PB HMI pada Dies Natalis HMI ke-60, 5 Februari 2007. Pendekatan arkeologi pengetahuan juga digunakan dalam penjelasan tema Kongres XXV HMI Februari 2006 di Makassar.
[18] Pandangan ini harus dipertahankan disamping karena faktor kesejarahan sebagaimana dipaparkan di atas, melainkan juga karena kita harus waspada terhadap upaya yang hendak memperkecil arti kehadiran Islam di Indonesia yang merupakan praktek kaum penjajah (Kristen). Di kalangan penginjil Kristen di Indonesia, menurut Karel Steenbrink sebagaimana dikutip Nurcholish Madjid, menerapkan strategi memisahkan Islam dari orang Jawa khususnya dan orang Indonesia umumnya, dengan membangun gambaran seolah-olah Islam di Jawa dan di Indonesia ini tidak ada artinya, dan seolah-olah budaya Jawa dan budaya asli Indonesia lainnya adalah lebih penting. Dengan kata lain, strategi mereka ialah menekankan pemisahan antara keduanya itu dan menegaskan kenyataan bahwa Islam bukanlah aspek yang esensial dalam budaya Jawa. Lihat Budhy Munawar-Rachman, Op. Cit., hal 1193-1195.

HMI 2010, 2020

2008-03-10T23:07:00.000+07:00

Oleh Arip Musthopa
Ketua Bid Pembinaan Anggota PB HMI 2006-2008

Melbourne, 27 Desember 2010
Pagi ini tiba-tiba aku ingin membuka situs www.pbhmi.com, tak terasa telah 2 bulan ini aku gak membukanya. Akhir-akhir ini memang aku agak “melupakan” HMI karena ada hal strategis yang sedang aku tangani. Suasana natal 2010 yang hingar bingar juga menyita perhatianku: penuh suka cita, menarik. Anehnya aku tak merasa terasing. Nama Tuhan disebut-sebut hampir tak ada henti oleh kaum kristiani, dan ucapan syukur pun berkumandang dari mulut kakek-nenek hingga balita. “Rasanya gak mungkin Tuhan memasukkan mereka ke neraka nantinya hanya karena mereka tidak beragama Islam”, gumamku. “Lagipula kita menjadi Islam, Yahudi, Kristen, Hindu, dan Budha kan karena kita dilahirkan dari rahim Ibu yang beragama tersebut, bukan karena kita mencarinya”, pikiranku beralasan agar makin bisa enjoy dengan suasana suka cita natal dan jelang tahun baru 2011.

“Mungkin ada hal baru disana”, pikirku. Ku ambil laptopku, ku nyalakan dan tak lama kemudian www.pbhmi.com tersaji dihadapanku. Mataku langsung tertuju ke menu berita. Disana terpampang foto Akal Budi Ketum PB HMI hasil Kongres XXVII. Akal Budi mengatakan akan mengadakan worshop dan temu alumni untuk merumuskan visi HMI 2020. “Wow, ini menarik”, spontan aku berkata. “Workshop dan temu alumni akan dilaksanakan bertepatan dengan milad HMI ke-64 pada 5 Februari 2011”, lanjut Akal Budi di berita yang bertajuk “HMI menatap 2020”. “Kenapa 2020 ?”, reporter bertanya kepada Akal Budi. “Waktu 10 tahun adalah waktu yang realistis, tidak terlalu panjang dan terlalu pendek untuk merumuskan dan merealisasikan suatu gagasan visioner dan jangan lupa free trade area yang ditandatangani Soeharto 1994 di Bogor akan benar-benar direalisasikan untuk negara berkembang di Asia Pasifik pada tahun tersebut”, jawab Akal Budi. “HMI harus bersiap-siap secara serius dari sekarang untuk menghadapinya, bila tidak, HMI akan merasa sangat berdosa”, lanjut Akal Budi serius.

“Aku bangga nih dengan Ketum kayak gini, demen gua”, pikirku. HMI 2020! 5 Februari 2011. Aku bisa hadir gak ya? Kalau aku bisa hadir apa yang bisa aku sumbangkan? Tapi sebentar, memang HMI saat ini (2010) seperti apa? Mataku langsung mencari submenu keuangan di www.pbhmi.com. Dengan memasukkan password tertentu khusus keluarga besar HMI, aku bisa melihat laporan keuangan HMI. Disana tertulis Saldo Rp2,7 Milyar. “Lumayan besar”, ujarku. Berarti penggalangan dana HMI selama ini cukup efektif dan trust dari sumber-sumber keuangan terhadap HMI juga terjaga dengan baik. Ini aset yang sangat penting.

Memang sejak HMI melakukan penggalangan dana yang massif menggunakan teknologi informasi, konsisten menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta positioning organisasi yang tepat sejak tahun 2007, berbagai dukungan berupa informasi, fasilitas, dan dana masuk secara konstan dan bahkan sering tidak terduga. Sehingga wajar bila HMI memiliki saldo sebesar itu, padahal berita aktifitas HMI yang menyita keuangan organisasi aku lihat sangat banyak. Informasi yang tersedia dalam www.pbhmi.com juga menunjukkan bahwa HMI saat ini lebih dari 50% pendanaannya sudah mandiri, tidak lagi “meminta-minta” mengandalkan “PT Proposalindo”. Manajemen organisasi juga sudah banyak mengandalkan manajemen organisasi berbasis teknologi informasi, seperti sistem data anggota dan manajemen arus informasi, aspirasi dan instruksi dari PB ke Badko dan Cabang serta arus sebaliknya. Suatu mekanisme yang kian sempurna sejak dipraktekkan tahun 2007. Pada waktu itu sudah dipraktekkan hasil rapat harian maupun presidium PB HMI dapat langsung diketahui Badko hingga Komisariat hanya beberapa jam setelah pimpinan rapat di PB HMI menutup rapat.

Di menu Badan Khusus juga dapat dilihat beberapa Lembaga Pengembangan Profesi sudah mulai eksis, tidak lagi pinggiran. Keberadaan mereka terasa kian berarti terutama LAPMI, LTMI, LEMI, LKMI, dan LDMI. Eksistensi HMI di kampus-kampus besar mulai bergairah kembali. Sistem pembinaan anggota juga terschedule dengan baik khususnya untuk LK II, LK III dan Pusdiklat Pimpinan HMI. Aku coba buka menu Bidang Pembinaan Anggota. Disana jelas terpampang jadwal LK II, LK III dan Pusdiklat dalam 1 tahun penuh. Konon, sebelumnya PB HMI telah memiliki standar kualifikasi Cabang dan Badko yang memiliki kemampuan menyelenggarakan LK II dan LK III. Setelah itu, masing-masing Cabang dan Badko yang memenuhi kualifikasi mengusulkan waktu penyelenggaraan LK II dan LK III dan PB mengaturnya sehingga tidak terjadi bentrok waktu dan jarak masing-masing LK terjaga dengan baik. Selanjutnya, mendekati waktu pelaksanaan, PB HMI tinggal transfer 50% dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraannya serta mengirimkan stafnya untuk mengawasi proses persiapan.

“Dengan kondisi saat ini yang demikian, kira-kira bagaimana dengan 2020 ya?” kembali aku berpikir. Aku pikir kondisi-kondisi saat ini (2010), yang sepertinya mustahil untuk tahun 2006, tentunya juga karena didukung oleh institusi PB HMI yang sangat stabil dan fungsional. Ini mungkin karena PB HMI lebih kondusif pasca konstitusi baru hasil Kongres XXV Makasar dan sekretariat baru PB HMI yang telah diresmikan pada tahun 2008 (aku lupa tanggal persisnya).

Kembali ku lihat hasil wawancara redaksi www.pbhmi.com dengan Akal Budi, Ketum PB HMI periode 2010-2012. Menurut Akal Budi, ”HMI dan keluarga besarnya tahun 2020 paling tidak bisa sama seperti Muhammadiyah memiliki banyak sekolah dan beberapa perguruan tinggi serta beberapa rumah sakit”. Aku setuju dengan Akal Budi, tapi jangan yang asal sekolah dan perguruan tinggi. Harus sekolah dan perguruan tinggi yang unggulan. Rumah Sakitnya juga harus memiliki kekhasan, seperti untuk kelas menengah ke bawah atau rumah sakit spesialis.

Aku pikir bisa lebih mantap bila masing-masing HMI Cabang pada tahun tersebut memiliki sekretariat yang permanen yang dilengkapi laboratorium komputer berfasilitas IT dan laboratorium kewirausahaan. Memiliki training centre di PB dan di masing-masing Cabang. Apalagi bila berbagai laboratorium dan training centre tersebut sudah terbiasa menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar negeri. Tahun 2020, HMI juga sebaiknya memiliki sejumlah ”bengkel” untuk magang, lembaga penyalur tenaga kerja untuk memfasilitasi kader pasca HMI dan mampu membantu pembiayaan kader terpilihnya untuk sekolah ke luar negeri. ”Apalagi kini HMI mulai eksis di kampus-kampus besar di negeri ini. Sayang sumber daya mereka yang bagus bila tidak diteruskan ke perguruan tinggi kelas dunia”, pikirku, sebelum ku akhiri karena istriku memanggil mengajakku sarapan. ”Iya sayang, aku segera kesana”, segera ku bergegas.@ by A eM

HMI dan Konstruksi Abad XXI

2008-03-10T23:02:00.000+07:00

Oleh Arip Musthopa
Ketua Bidang Pembinaan Anggota PB HMI 2006-2008

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) lahir pada 5 Februari 1947. Berarti, sekitar pertengahan abad XX dan delapan belas bulan pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nuansa ideologis sangat kuat mewarnai kelahirannya. Terutama ideologi nasionalisme dan semangat keislaman. Dalam perjalanannya selama 61 tahun, HMI mampu mensinergikan antara keduanya. Menjadi tidak asing di HMI, bahwa wacana keindonesiaan dan keislaman, bukanlah dua wacana yang terpisah. Keduanya merupakan dua ruang pemikiran yang saling mengisi dan tidak layak untuk dipertentangkan. Diantara dua ruang pemikiran inilah, pemikiran-pemikiran genuine anak-anak HMI dan alumninya banyak dilahirkan.

Semangat kelahiran tersebut yang sering dijadikan pijakan anak-anak HMI dalam berargumentasi bahwa konsepsi negara kebangsaan bisa diterima dan agenda membentuk Negara Islam tidak lagi relevan untuk dibicarakan. Selanjutnya entitas Islam tidak diutamakan untuk dilihat sebagai simbol melainkan sebagai nilai-nilai yang diekstraksi kepada keuniversalannya dan lebih tepat mewujud sebagai ‘penanda’ dari pada ‘petanda’. Sehingga pertanyaan yang muncul, bukan apakah berstatus Islam atau tidak, melainkan seberapa relevan, mewarnai, dan bermanfaat nilai-nilai Islam bagi individu dan bangsa yang memeluknya beserta perkembangan zaman yang mengiringinya.
Kerangka dasar inilah yang menstimulasi kegerahan para intelektual muslim muda yang tergabung di HMI berinisiatif melakukan gerakan pembaruan pemikiran Islam. Naskah Nilai-nilai Dasar Perjuangan yang disusun oleh Nurcholish Madjid dkk yang disahkan di Kongres HMI IX Malang tahun 1969, bukan saja monumental bagi sejarah pemikiran Islam di HMI, namun juga sejarah pemikiran Islam di Indonesia.
Dengan karakternya yang obsesif dengan kemodernan, Nurcholish dkk berhasil menyiapkan landasan pemikiran yang memungkinkan muslim Indonesia kompatibel bagi isu-isu pembangunan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Perbedaan paradigma dalam memandang dan menghasilkan komponen kemodernan kerapkali memunculkan ketegangan diantara dunia Barat dan Islam. Namun Nurcholish Madjid dkk sejauh ini cukup berhasil menyiapkan landasan pemikiran (ideologi) bagi pertemuan keduanya di ruang universalisme.
Selanjutnya, fase ideologis khas abad XX yang mewarnai semangat kelahiran HMI yang dikembangkan dan diperbarui oleh Nurcholish Madjid dkk tersebut diaksentuasikan dengan strategi perjuangan HMI yang cenderung bergerak dengan karakter state/political structural oriented) sehingga alumninya berbondong-bondong berkumpul di dunia politik dan birokrasi. Memang banyak alumni HMI yang juga eksis di dunia swasta dan akademik, namun dalam arus utama mindset kader dan alumni ukuran kesuksesan dan ruang utama pengabdian adalah pada posisi politik.

Paling tidak itulah arus utama yang nampak hingga saat ini yang memang sinergis dengan kebutuhan zamannya dan telah berhasil mencatatkan prestasi yang mengesankan. Namun kini zaman telah beralih. Abad sudah berganti, bukan lagi abad XX melainkan abad XXI yang tentunya akan membawa karakteristik sendiri yang berbeda dari abad XX. Masih akan relevankah karakteristik HMI yang didominasi state/political structural oriented tersebut?
Karakteristik Abad XXI
Agak sulit kita menggambarkan karakteristik abad XXI saat ini karena terlalu banyak kemungkinan yang dapat terjadi dalam masa waktu sekitar 100 tahun ke depan. Namun paling tidak apa yang kita sebut sebagai karakteristik awal abad XXI sudah dapat kita identifikasi dari berbagai peristiwa politik dan ekonomi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di akhir abad XX dan dasawarsa pertama awal abad XXI ini.
Bila abad XX adalah abad industri dan ideologi, maka abad XXI merupakan abad teknologi informasi dan ekonomi. Thomas L. Friedman sudah berani menyebut dunia, seperti halnya Plato menyebutnya sekitar 2400 tahun yang lalu: The World is Flat. Baginya, dunia yang mengalami globalisasi bukan lagi digerakkan oleh driving force berupa Negara dan perusahaan multinasional seperti dalam globalisasi gelombang 1.0 dan 2.0, melainkan oleh individu. Globalisasi, berkat perkembangan teknologi informasi menjadi mungkin digerakkan oleh individu-individu. Globalisasi gelombang 3.0 ini memungkinkan bagi individu tanpa atas nama dan difasilitasi oleh Negara dan perusahaan besar mampu berbuat hal-hal yang besar.
Teknologi informasi lebih dahsyat dari teknologi transportasi dalam menyederhanakan ‘jarak’ (dimensi ruang-waktu sekaligus). Penyederhanaan inilah yang merubah sendi-sendi kehidupan masyarakat tercerabut hingga ke akar-akarnya. Komunikasi dan Silaturahmi menjadi lebih mudah, murah, dan cepat. Informasi mengalir lebih deras. Akibatnya struktur, hierarki, dan komando menjadi kurang bermakna. Seketika dunia menjadi mengecil dan seolah datar karena tidak lagi dibatasi oleh “dinding-dinding” geografis dan politis.
Karena komunikasi, silaturahmi, arus informasi menjadi lebih intens, maka kehidupan menjadi lebih dinamis dan berwana. Bila demikian, maka perubahan batas dan identitas hanyalah menunggu waktu. Apa yang kita anggap penting, dengan cepat akan menjadi kurang atau malah lebih penting. Informasi dan momentum menjadi sangat bernilai. Singkatnya, intensitas kehidupan meningkat.
Bila arus informasi meningkat, maka pergerakan modal dan juga ekonomi menjadi lebih labil karena mudah terpengaruh oleh informasi. Batas-batas Negara menjadi kabur, maka yang berlaku adalah ‘capital has no flag’. Negara tidak dapat lagi sepenuhnya mengendalikan aliran finansial.
Bila demikian, individu dan organisasi seperti apa yang dibutuhkan di abad XXI? Ternyata bukan sekedar individu yang knowledge-intensive melainkan juga berbakat. Kombinasi individu yang knowledge-intensive dan berbakat yang mampu bertahan dan tampil dipermukaan. Selanjutnya, organisasi yang dituntut adalah organisasi yang responsif, cepat bereaksi, dan cost-effective. Organisasi gemuk tidak lagi dibutuhkan, yang ada adalah ‘flat organization’. Dengan demikian, organisasi harus melakukan downsizing (perampingan) dan merombak strukturnya menjadi lebih datar.
Flat organization memungkinkan organisasi ‘menari’ dengan lebih lincah dan dapat tampil ‘seksi’ dibanyak kesempatan. Oleh karena itu, pemberdayaan anggota dan pengurus organisasi di garis depan (frontline) perlu diperhatikan secara khusus.
Agenda ke Depan
Kondisi HMI saat ini baik secara mindset maupun mekanisme dan infrastruktur organisasi masih belum kompatibel dengan kebutuhan organisasi yang dituntut abad XXI. Kondisi tersebut direpresentasikan oleh belum terciptanya kemandirian (pendanaan) organisasi, manajemen organisasi yang belum berbasiskan teknologi informasi, wawasan dan mindset kader yang belum konstruktif sesuai tantangan dan tuntutan abad XXI, serta infrastruktur organisasi yang belum mendukung bagi terselenggaranya roda organisasi yang cost-effective, dan lain-lain.
Akibat dua periode kepengurusan PB HMI mengalami konflik dan alumninya yang tergabung dalam KAHMI masih terbagi dua, HMI banyak mengalami kerugian untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan di lingkungan eksternalnya yang berlangsung cepat. Kepemimpinan PB HMI periode 2006-2008 saat ini cukup efektif menyediakan stabilitas dan stimulus awal bagi penataan organisasi. Hanya saja belum ada visi dan ‘peta jalan’ (roadmap) yang jelas untuk melakukan tranformasi sumber daya manusia dan postur organisasi sehingga lebih kompatibel bagi tantangan dan tuntutan abad XXI.Tahun 2008 HMI akan berkongres untuk yang ke-26. Kongres dan kepemimpinan pasca Kongres tersebut harus mengambil momentum untuk meletakkan landasan dan melakukan transformasi sumber daya manusia dan postur organisasi bila HMI tidak mau rugi untuk yang kesekian kalinya. Dirgahayu HMI ke-61, Jayalah kembali.@

Preface

2008-03-09T21:44:00.000+07:00

Hii The Online World...

I am coming.....

I am coming as a man that brought millions of passions and ideas

I hope that I could inspired the human beings for better life....

The life that full of happiness and wealthy.

Arip Musthopa